Aria Bima: Peringatan HUT RI 80 Momentum Prabowo Wujudkan Demokrasi Substantif, Berkeadilan, Berpihak kepada Pemerataan Kesejahteraan Rakyat
Wakil Ketua Komisi II DPR RI Aria Bima menilai peringatan Hari Ulang Tahun ke-80 Republik Indonesia harus menjadi momentum bagi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk mewujudkan demokrasi yang substantif, berkeadilan, dan berpihak pada pemerataan kesejahteraan rakyat.
“Delapan puluh tahun Indonesia merdeka bukan perjalanan usia muda, tetapi juga belum terlalu tua sebagai sebuah bangsa. Fase 1945 adalah fase kita merdeka secara politik dari kolonialisme. Tantangan sekarang adalah membebaskan dari kemiskinan struktural, ketidakadilan, dan ketertinggalan,” kata Aria Bima sebagai ucapan HUT RI dengan menanggapi pidato kenegaraan Presiden di Sidang Tahunan MPR RI.
Menurut dia, demokrasi tidak boleh sekadar menjadi ritual lima tahunan, melainkan harus mampu menjawab kebutuhan nyata masyarakat. “Kalau nelayan ingin solar terjangkau, petani ingin pupuk tersedia, warga Kalimantan ingin jalan diaspal, itu semua bagian dari keadilan sosial yang harus diwujudkan,” ujarnya.
Ia mengapresiasi sejumlah program awal pemerintahan Prabowo–Gibran, seperti makan siang bergizi gratis, pendidikan gratis, dan penyediaan tiga juta rumah layak huni, yang dinilainya sebagai langkah awal menyiapkan sumber daya manusia kompetitif menuju Indonesia Emas 2045.
Namun, Aria mengingatkan pentingnya perencanaan anggaran yang matang. “Duitnya ada nggak? Program ambisius ini harus kita carikan penerimaan negara yang memadai dan menutup defisit anggaran,” kata politisi PDI-Perjuangan itu.
Badan Pusat Statistik mencatat pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal I 2025 sebesar 4,87 persen (year-on-year) dan meningkat menjadi 5,12 persen pada kuartal II 2025, laju tertinggi dalam beberapa kuartal terakhir. Pemerintah menargetkan pertumbuhan sekitar 5,2 persen untuk 2025, dengan proyeksi optimistis 2026 di kisaran 5,2–5,8 persen.
Kementerian PUPR mencatat backlog perumahan mencapai 9,9 juta unit, termasuk rumah tidak layak huni totalnya bisa menyentuh 26,9 juta unit. “Rumah layak huni itu hak rakyat. Target tiga juta rumah harus dijalankan serius agar kesenjangan antarwilayah berkurang,” kata Aria.
Ia menegaskan, DPR akan memberikan dukungan maksimal kepada pemerintah untuk mewujudkan pemerataan pembangunan. “Kalau ada yang timpang, tentu sebagai partai penyimbang kami akan menyeimbangkan. Kalau keadilan tidak terwujud, kami akan bersuara,” ujarnya menutup
