Jakarta, LintasParlemen.com-Kementerian Perhubungan (Kemenhub) telah menerbitkan Peraturan Menteri Perhubungan yang mengatur transportasi online. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 32 tahun 2016 tentang Penyelenggaraaan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek menggantikan KM 35 tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan dengan Kendaraan Umum. Permen ini telah disahkan pada 28 Maret 2016. Dan […]Read More
Jakarta, LintasParlemen.com–Kepala Kepolisian RI (Kapolri) Jenderal Badrodin Haiti mengatakan akan mengawasi dan mengevaluasi kinerja Polri sebelum menangkap terduga teroris. Menurut Badrodin, hal ini dilakukan agar kejadian seperti penangkapan Siyono tak terulang kembali. “Sudah saya sampaikan untuk mencegah kejadian seperti itu. Kita mengevaluasi kemudian kita akan tentukan kebijakan. Dengan demikian, setiap penangkapan yang terduga teroris bisa […]Read More
Jakarta, LintasParlemen.com — Desas-desus adanya pengurangan karyawan pada perusahaan INPEX ternyata memang benar adanya, hal ini diakui oleh Senior Manajer Communication and Relation INPEX, Usman Slamet. Perusahaan yang menjadi KKKS pada proyek pengembangan lapangan gas abadi Masela ini beralasan upaya pengurangan karyawan untuk optimalisasi dalam menggarap proyek tersebut. “Iya benar, INPEX menawarkan program voluntary resignation program […]Read More
Jakarta, LintasParlemen.com–Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengaku prihatin belum bebasnya 10 warga negara Indonesia (WNI) yang disandera gerombolan Abu Sayyaf di Filipina. “Yang patut disayangkan adalah sikap pemerintah yang terkesan lebih mengakomodir pembayaran tebusan oleh perusahaan tempat 10 WNI itu bekerja daripada bersikap lebih keras terhadap Filipina untuk […]Read More
Jakarta, LintasParlemen.com–DPRD DKI mendukung upaya pemerintah pusat menelaah lagi dasar hukum izin pelaksanaan reklamasi pulau. Dengan begitu, legislator DKI juga akan mengabulkan permintaan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Aho) yang berencana akan memberikan lagi Raperda reklamasi teluk Jakarta. “Andai kata Raperda tersebut perlu dan penting untuk kepentingan masyarakat Jakarta dan DKI Jakarta, dewan pasti […]Read More
Jakarta, LintasParlemen.com–Komisi IX DPR-RI mendorong Kementerian Kesehatan (Kemenkes) untuk membentuk sekretariat yang secara khusus memantau dan menindaklanjuti program-program yang terdapat dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs) “Komisi IX mendorong dibuatnya sekretariat yang khusus menindaklanjuti SDGs agar lebih fokus,” kata Wakil Ketua Komisi IX Syamsul Bachri usai memimpin Rapat Kerja Komisi IX dengan […]Read More
Jakarta, LintasParlemen.com–Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyambut hari Kartini yang diperingati setiap 21 April dengan mengkampanyekan gerakan perempuan antikorupsi sebagai upaya pencegahan kejahatan luar biasa tersebut. Pelaksana Harian Kepala Biro Humas KPK, Yuyuk Andriati Iskak dalam keterangan persnya menjelaskan, dalam rangka memperingati Hari Kartini dan ulang tahun Gerakan Nasional Saya Perempuan Anti-Korupsi (SPAK) ke-2, Komisi Pemberantasan […]Read More
Jakarta, LintasParlemen.com–Wakil Ketua DPR RI Ledia Hanifa mengatakan, kalau perjuangan Kartini hanya ditujukan untuk perempuan itu salah. Sebab misi Kartini adalah semua laki-laki dan perempuan, seluruh bangsa Indonesia mendapatkan pendidikan yang laik dan bermartabat. “Perjuangan Kartini bukan hanya didedikasikan untuk kaum perempuan. Namun juga seluruh bangsa, termasuk laki-laki,” katanya di DPR, Rabu, (20/4/2016) kemarin. Salah […]Read More
Jakarta, LintasParlemen.com–Ketua DPP Partai Gerindra, Habiburrahman mempertanyakan mengapa pemerintah tidak tegas untuk menghentikan royek reklamasi di Teluk Jakarta. Karena dirinya menilai bahasa moratorium terlihat terlalu lemah. “Padahal reklamasi terlalu banyak masalah, pertentangan dalam perundang-undangan,” kata dia, Kamis (21/4/2016). Habiburrahman menegaskan, apa yang ditimbulkan dari reklamasi di Teluk Jakarta sudah terlalu banyak masalah. Jadi, kata dia, […]Read More
Jakarta, LintasParlemen.com- Komisi IX DPR RI menyatakan dukungannya terhadap rencana pemerintah untuk memperkuat industri farmasi dan alat kesehatan di dalam negeri. “Kita mendukung dan mengapresiasi keinginan pemerintah untuk memperkuat industri farmasi dan alat kesehatan atau kemandirian industri di dalam negeri,” kata Wakil Ketua Komisi IX, Syamsul Bachri, usai memimpin Rapat Kerja Komisi IX dengan Kementerian […]Read More