Berita

Isi Training For Trainer DPP PKS, Aboe Ungkap 4 Poin

BOGOR — Sekretaris Jenderal DPP PKS Habib Aboe Bakar Al Habsyi menghadiri kegiatan Training For Trainer (TFT) Relawan Penggerak Rumah Komunitas Nasional yang di selenggarakan oleh Departemen Pengembangan Komunitas Bidang Kepanduan DPP PKS, Sabtu (13/7/2024). Dalam kesempatan ini Habib Aboe menjelaskan bahwa konsolidasi seperti ini tidak bisa dilakukan secara dadakan dan dibuat dalam jangka waktu […]Read More

Opini

Peringati Hari Koperasi ke-77, Ketua MPR RI Dorong Koperasi Kembali

BATAM – Ketua MPR RI ke-16 sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bambang Soesatyo menuturkan sejatinya kedudukan koperasi dalam sistem perekonomian nasional sangat kuat. Sebagaimana diatur pada pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menegaskan bahwa “Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.” Dimana bangun perekonomian yang paling […]Read More

Opini

Menimbang Bobroknya Sistem Noken dan KPU Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan

Oleh: Mesakh Mirin, SKM, SIP, MIKom, Mahasiswa Doctoral London School and Public Relations Tahun 2024 Dari pemilihan presiden, anggota legislatif, sistem pemilihan umum Noken menggunakan sangat baik. Namun penyelenggara meninggalkan jejak kelam konflik horizontal antar suku, keluarga, dan kelompok masyarakat di Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan karena tidak berjalan sesuai Demokrasi Noken di Papua. Oleh karena […]Read More

SUARA DPD

Tak Terima! Senator Asal Papua Barat Filep Wamafma: La Nyalla

JAKARTA – Benar-benar kelakuan Ketua DPD RI La Nyalla Mahmud Mattalitti keluar dari ruang rapat Paripurna DPR NRI yang diduga untuk merokok. Benarkah? Hal itu disampaikan oleh Senator asal Papua Barat, Filep Wamafma, menginterupsi lantaran melihat La Nyalla Mahmud Mattalitti keluar dari ruangan diduga untuk merokok. “Interupsi 134, pimpinan, izin, ini penting sekali. Ini sangat […]Read More

Berita

Akademisi Minta Pembahasan RUU Polri Disetop Sementara, Berikut Catatannya…

JAKARTA – Dekan FISIP Universitas Al Azhar Indonesia (UAI), Heri Herdiawanto, mendorong revisi Undang-Undang (UU) TNI dan Polri dihentikan sementara. Pangkalnya, ada beberapa isi dalam rancangan UU (RUU) tersebut yang tidak substansial dan cenderung melenceng. “RUU Polri sebaiknya ditinjau ulang atau dibatalkan karena sudah cukup besar kewenangannya di bawah presiden,” kataHeri, Jakarta, Jumat (12/7/2024). Heri […]Read More

Kesehatan

Romo H.R. Muhammad Syafi’i Nilai RUU Pendidikan Kedokteran Wajib Segera

JAKARTA – Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Romo H.R. Muhammad Syafi’i menilai revisi Rancangan Undang-Undang Pendidikan Kedokteran (RUU Dikdok) mendesak untuk disahkan. Menurut Romo, tujuan penyesahan itu agar mahasiswa yang telah lulus menempuh pendidikan di fakultas kedokteran terakreditasi itu bisa langsung memakai gelar dokter. “UU Dikdok ini harus segera direvisi. Pertama, soal terhambatnya mahasiswa yang […]Read More

Pendidikan

Abdul Fikri Faqih Sebut Sistem Zonasi Gagal Lakukan Pemerataan Pendidikan

JAKARTA – Wakil Ketua Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih menyayangkan masalah Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dengan sistem zonasi terus berulang setiap tahun. “Kita terus jatuh di lubang yang sama berulang kali, diskusi (soal PPDB) tidak pernah berubah,” keluhnya saat Rapat Dengar Pendapat Komisi X dengan jajaran eselon satu Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset […]Read More

Berita

Mukhtarudin Himbau Pemerintah Perhatikan Hilir Industri Tekstil yang Dibanjiri Barang

JAKARTA – Anggota Komisi VII DPR RI Mukhtarudin mengimbau pemerintah untuk memperhatikan sisi hilir industri tekstil nasional yang dibanjiri barang impor. Pasalnya, sektor yang memproduksi bahan sandang ini dari masa ke masa kian mengalami kemunduran. “Dari sisi hilir patut dibenahi, sebab pasar Indonesia memang menggiurkan,” ujarnya saat Rapat Dengar Pendapat Komisi VII dengan Direktur Jenderal […]Read More

Berita

Andi Akmal Pasluddin Dorong Bentuk Pansus untuk Selidiki Dugaan Markup Impor

JAKARTA – Anggota Komisi IV DPR RI Andi Akmal Pasluddin mendorong pembentukan Panitia Khusus (Pansus) untuk menyelidiki dugaan markup dalam impor beras. Usulan Andi Akmal itu bermula dari kekhawatiran masyarakat perberasan Indonesia. “Mereka mulai menangkap sinyal mengenai ketidaksesuaian dalam proses pengadaan dan kebutuhan mendesak untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam sektor ketahanan pangan,”Andi Akmal dalam […]Read More