Berita

Pemerintah Tak Memperluas Pembahasan 26 RUU Kabupaten/Kota

JAKARTA – Wakil Ketua Komisi II DPR RI Syamsurizal mengatakan ada sejumlah catatan pemerintah terhadap 26 RUU kabupaten/kota berupa dasar hukum, penataan kewilayahan, dan karakteristik daerah. Hal itu terungkap saat Komisi II DPR RI bersama dengan pemerintah sedang membahas 26 Rancangan Undang-Undang tentang Kabupaten/Kota setelah menerima Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) dari Pemerintah dan DPD RI. Syamsurizal […]Read More

Berita

Firman Soebagyo Nilai UU Kehutanan 1999 Belum Maksimal Dijalankan Pemerintah

SEMARANG – Anggota Komisi IV DPR RI Firman Soebagyo mengatakan spirit UU Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan menilai sebagai penyelenggaraan kehutanan yang bertujuan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat yang berkeadilan dan berkelanjutan. Meski demikian, Firman menyayangkan saat ini, menurutnya, tujuan tersebut belum dijalankan secara maksimal oleh pemerintah dan masyarakat. Buktinya, saat ini sering terjadi banjir […]Read More

Headline

Tutup SKP PKS, Habib Aboe: Tetap Jaga Sikap Kritis dalam

JAKARTA – Kegiatan Sekolah Kepemimpinan Partai (SKP) DPP PKS telah usai dengan menelurkan 5 poin penting. Di mana seluruh rangkaian acara SKP telah dituntaskan dengan penutup oleh Sekjen DPP PKS Habib Aboe Bakar Alhabsyi. “Sebagai penutup, ada beberapa fokus sebagai kesimpulan dari kegiatan yang kita lakukan. Pertama, kegaiatan SKP ini adalah penyamaan persepsi kerjakerja dakwah […]Read More

Berita

Segera Buka ke Publik Data Anggota Dewan Terlibat Judi Online

JAKARTA – Direktur Eksekutif Human Studies Institute (HSI), Rasminto mendesak pimpinan DPR untuk membuka kepada publik siapa saja yang terlibat dalam judi online seperti yang dilaporkan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) ke DPR (26/6). “Pimpinan DPR harus membuka ke publik siapa saja anggota DPR dan kesetjenan yang terlibat judi online, termasuk para anggota […]Read More

Berita

Direktur Eksekutif Human Studies Institute (HSI) Bicara atas Kebocoran Pusat

JAKARTA – Direktur Eksekutif Human Studies Institute (HSI) turut bicara atas kebocoran pusat data nasional (PDN) yang diretas oleh hacker. “Persoalan ini mengundang pertanyaan publik atas kinerja dan profesionalisme Pimpinan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) dan Menkominfo?” tanyanya. Menurutnya, BSSN dan Menkominfo memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga keamanan siber Indonesia, termasuk melindungi Pusat […]Read More

Berita

Anggota DPR RI Minta Pemprov Sumbar Segera Perbaiki Jalan Simpang

JAKARTA – Anggota DPR RI asal Sumatera Barat Guspardi Gaus meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumbar segera melakukan perbaikan jalan khususnya di sepanjang jalan simpang Malalak sampai Padang Luar, Kabupaten Agam Hal ini disampaikannya merespon keluhan dari masyarakat bahwa banyak titik di sepanjang jalur simpang Malalak sampai Simpang Padang Lua mengalami kerusakan yang berakibat kemacetan parah, […]Read More

Pendidikan

Hetifah Tegas Tolak Intimidasi, Serukan Transparansi dan Integritas Pendidikan

JAKARTA – Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian, mengecam keras dugaan tindakan intimidasi terhadap siswa SMAN 8 Medan yang tidak naik kelas setelah melaporkan pungutan liar oleh kepala sekolah. Keprihatinan ini mencuat setelah berbagai laporan menyebutkan adanya ancaman bagi siswa yang berani bersuara tentang penyimpangan di sekolah mereka. Hetifah menegaskan bahwa tindakan represif […]Read More

Pendidikan

Geografi Uhamka Kaji Risiko Investasi dan Kesiapan Masyarakat di KEK

JAKARTA – Lambatnya investasi di KEK Tanjung Lesung mendorong Mahasiswa Pendidikan Geografi FKIP Univ. Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka (Uhamka) untuk melakukan Kuliah Kerja Lapangan (KKL) di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Tanjung Lesung. “Diharapkan menjadi pedoman bagi investor dalam mengambil keputusan dan mengantisipasi tantangan sebelum berinvestasi,” kata Dosen Pembimbing KKL Geografi Uhamka, Agung Adiputra. Tema kajian […]Read More

Berita

RUU Polri Perlu Perkuat Redistribusi Bhabinkamtibmas

JAKARTA – Rancangan Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia (UU Polri) difokuskan untuk redistribusi dan memperkuat SDM dalam fungsi penegakan hukum dan Kamtibmas, hal tersebut ditegaskan Direktur Eksekutif Human Studies Institute (HSI), Rasminto. “Kekurangan jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) di Polri sering kali diakibatkan oleh penataan pemerataan yang tidak seimbang, berdampak pada fungsi utamanya dalam Gakkum […]Read More