BOGOR – Pengembangan kecerdasan artifisial (Artificial Intelligence/AI) di Indonesia tidak boleh berhenti pada inovasi teknologi semata. Regulasi yang lahir harus benar-benar menyentuh kebutuhan sektor riil, terutama pertanian, sebagai tulang punggung ketahanan pangan nasional. Hal itu ditegaskan Anggota Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI Adde Rosi Khoerunnisa saat mengikuti Focus Group Discussion (FGD) bertajuk “Menganalisa […]Read More
JAKARTA — Wakil Ketua Umum DPP Ormas Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong (MKGR) Ir. H. Ivan Kuntara menilai keputusan Prof. Dr. Ir. H. Adies Kadir, SH, MHum melepaskan jabatan strategis demi menjaga kemurnian konstitusi sebagai langkah langka yang sarat nilai moral dan kenegarawanan. Di tengah iklim politik nasional yang kerap diwarnai tarik-menarik kepentingan pragmatis, sikap tersebut […]Read More
Oleh: Munawir Kamaluddin, Guru Besar UIN Alauddin, Makassar / Direktur LAPSENUSA (Lembaga Advokasi dan Pengembangan Sosial dan Ekonomi Nusantara) Ada hubungan yang membuat seseorang tersenyum di depan orang lain, tetapi menangis diam-diam ketika sendirian. Ada kebersamaan yang menghadirkan rasa bersalah tanpa kesalahan, luka tanpa sebab yang jelas, dan takut kehilangan meski sedang disakiti. Jiwa terasa […]Read More
Oleh: Ir. H. Ivan Kuntara, Wakil Ketua Umum DPP Ormas MKGR 2025-2030 Di tengah dinamika politik nasional yang kerap didominasi oleh perebutan posisi dan kepentingan pragmatis, keputusan untuk melepaskan jabatan strategis demi menjaga kemurnian konstitusi adalah sikap yang langka dan bernilai tinggi. Dari perspektif kami di MKGR, langkah Prof. Adies Kadir bukan sekadar keputusan personal, […]Read More
Oleh: Ibnu Sangadji Kotta, Co-FoundeForum Kajian Pemuda Lintas Daerah (Forkapelinda) Di tengah iklim politik yang kerap diwarnai oleh perebutan posisi, kekuasaan, dan kepentingan jangka pendek, keputusan untuk mundur justru menjadi sebuah tindakan yang langkan bahkan mewah. Inilah konteks di mana langkah Pak Adies Kadir layak dibaca bukan sebagai kehilangan jabatan, melainkan sebagai pernyataan moral dan […]Read More
Tanjungpinang — Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PKS Habib Aboe Bakar Alhabsyi, melontarkan peringatan keras saat Kunjungan Kerja Spesifik Komisi III DPR RI ke Kepulauan Riau (Kepri), Kamis (5/2/2026). Di hadapan jajaran penegak hukum dan aparat keamanan, Habib Aboe menegaskan Kepri tengah menghadapi dua ancaman serius sekaligus: ledakan perkara korupsi dan lemahnya pengawasan […]Read More
JAKARTA — Anggota DPR RI dari Daerah Pemilihan Bali, I Nyoman Parta, membagikan refleksi perjalanan politiknya selama menjadi wakil rakyat melalui akun Instagram pribadinya. Dalam unggahan tersebut, i Nyoman Parta menegaskan bahwa hidup akan menjadi lebih berwarna ketika seorang politisi tidak terjebak di zona nyaman. I Nyoman mengawali kisahnya dengan mengenang lima tahun pengabdian di […]Read More
BANDUNG – Badan Legislasi (Baleg) DPR RI mulai mengintensifkan pembahasan Rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (RUU Sisdiknas) dengan menyerap aspirasi kalangan akademisi di Jawa Barat. Langkah ini dinilai krusial untuk memastikan kebijakan pendidikan nasional tidak hanya berorientasi pada besaran anggaran, tetapi juga menjamin keadilan sosial dan pemerataan akses pendidikan. Anggota Baleg DPR RI Andreas Hugo Pareira […]Read More
JAKARTA – Prof Adies Kadir resmi mengemban amanah sebagai Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) setelah dilantik dan mengucapkan sumpah jabatan di hadapan Presiden Prabowo Subianto. Pelantikan berlangsung di Istana Negara, Jakarta Pusat, Kamis (5/2/2026) sore. Prosesi pengambilan sumpah digelar sekitar pukul 16.00 WIB dan dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo. Dengan mengenakan toga merah khas hakim konstitusi, […]Read More
JAKARTA — Sekretaris Jenderal Partai Golkar Sarmuji menegaskan bahwa keberadaan parliamentary threshold atau ambang batas parlemen masih relevan dalam kerangka penataan sistem kepartaian nasional. Menurut Sarmuji, mekanisme tersebut berperan strategis dalam menyederhanakan konfigurasi partai politik agar selaras dengan karakter sistem pemerintahan presidensial. Sarmuji menilai, fragmentasi politik yang terlalu besar justru berpotensi menghambat efektivitas pemerintahan. Karena […]Read More