Harry Setya Nugraha* Akhir-akhir ini publik kembali dibuat heboh oleh kebijakan yang dikeluarkan oleh Presiden Jokowi melalui Menteri Dalam Negeri yang membatalkan setidaknya 3143 Peraturan Daerah (Perda) yang dianggap bermasalah. Bermasalah dalam hal ini diartikan bahwa perda sebagaimana dimaksud bertentangan dengan undang-undang yang ada diatasnya. Beberapa perda yang dihapus oleh mendagri diantaranya meliputi perda berkaitan […]Read More
JAKARTA, LintasParlemen.com Sepertinya Anggota Komisi VI DPR RI Endang Srikarti Handayani tak pernah kehabisan energi untuk menggelar pasar murah di Dapil-nya (Daerah Pemilihan) Jawa Tengah V. Dapil Jateng V yang meliputi Kabupaten/Kota Boyolali, Klaten, Sukoharjo dan Surakarta. Endang adalah politisi Golkar dikenal dekat di hati rakyat. Karena bentuk kecintaanya Endang kepada masyarakat Dapil V sehingga […]Read More
JAKARTA, LintasParlemen.com – Teman Ahok ‘mengklaim’ dirinya sebagai relawan pengusung Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok yang memiliki kinerja yang profesional dan kerja ketas luar biasa mengumpulkan sejuta KTP. Namun, akhir-akhir ini terus terkuak kinerja Teman Ahok itu. Di antaranya, bekas Teman Ahok sendiri, Richard Sukarno membeberkan kecurangan dan praktek kebohongan yang tidak sehat dalam pengumpulan […]Read More
SURABAYA, LintasParlemen.com–Meski pelemahan ekonomi sedang terjadi, kinerja koperasi masih cenderung stabil. Hal itu dikemukakan Menteri Koperasi dan UKM AAGN Puspayoga saat mengunjungi Koperasi Industri Tas dan Koper (Intako) di Tanggulangin, Surabaya, Kamis (23/6/2016) Omzet Koperasi Intako diketahui mencapai 500 – 600 juta per bulan. Omzet ini tidak mengalami penurunan meski ekonomi nasional dan global melemah. […]Read More
JAKARTA, LintasParlemen.com – Berbeda dengan keputusan Ketua Pansus Pelindo Rieke Diah Pitaloka dan Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon beberapa waktu lalu melarang Menteri BUMN Rini Soemarno. Namun, Anggota Pansus Pelindo II DPR RI Refrizal mengatakan keputusan DPR RI melarang Menteri BUMN Rini Soemarno mengikuti rapat di Senayan adalah keputusan keliru dan merugikan lembaga parlemen yang merupakan mitra dewan […]Read More
Jakarta, LintasParlemen.com– Kementrian Koperasi dan UKM terus meningkatkan kualitas tenaga-tenaga yang memiliki kompetensi sebagai penyuluh perkoperasian di setiap daerah, baik tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia. “Hal ini dikarenakan keterbatasan jumlah pembina pada SKPD yang membidangi koperasi dan UMKM, sementara jumlah koperasi di daerah yang cukup besar dan penyebarannya cukup luas,” kata Deputi Bidang Kelembagaan Kementrian […]Read More
JAKARTA, LintasParlemen.com – Komite Pemantau Legislatif (KOPEL) Indonesia mendorong aparat penegak hukum segera bergerak mengusut kebenaran pengakuan beberapa mantan relawan AHOK yang selama ini telah melakukan proses pengumpulan dokumen Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan secara tidak benar dan tidak transparan untuk keperluan dukungan calon kandidat dalam pilkada DKI Jakarta. Tentu pihak Ahok harus memiliki tanggungjawab untuk […]Read More
JAKARTA, LintasParlemen.com – Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Jimly Asshiddiqie memberi masukan kepada pemerintah daerah dan atau masyarakat di daerah untuk mengajukan gugatan terhadap peraturan daerah (Perda) yang telah dibatalkan oleh Presiden Joko Widodo. “Begini, jika ada yang tidak puas dengan pembatalan dari Perda itu, ya bisa mengajukan ke PTUN, karena keputusan pembatalan perda adalah […]Read More
JAKARTA, LintasParlemen.com – Akhir-akhir ini Presiden Joko Widodo sudah merilis 3.143 Perda telah dihapus. Dan 1.765 di antaranya dihapus oleh Kemendagri karena bertentangan dengan UU di atasnya. Alasan Perda yang dihapus Kemendagri itu untuk menyederhanakan aturan, memangkas izin dan meningkatkan investasi atau sering disebut ‘easy of doing bussiness’. Berikut data Perda itu: 1 PENGELOLAAN PERTAMBANGAN MINERAL […]Read More
JAKARTA, LintasParlemen.com – Pemerintah daerah patut lega atas rencana penambahan dana transfer ke daerah dan dana desa pada RAPBNP TA 2016. Sebelumnya dalam pembahasan RAPBNP 2016 usulan Pemerintah, dana transfer ke daerah dan dana desa mengalami penurunan sebesar Rp. 11,9 triliun, dari APBN 2016 sebesar 770,2 triliun turun menjadi 758,3 triliun pada RAPBNP 2016. Setelah […]Read More