JAKARTA, LintasParlemen.com – Wakil Ketua Baleg DPR RI Firman Soebagyo mendukung Presiden Joko Widodo untuk segera mengambil keputusan terkait apa perlu tidaknya Kapolri Badrodin Haiti diperpanjang masa baktinya. Menurut Firman, dalam aturannya soal diperpanjang masa tugasnya Kapolri tidak diatur secara spesifik, hanya saja hal itu hak prerogatif Presiden. “Perpanjangan masa jabatan Kapolri tentu sudah diatur […]Read More
Jakarta, Lintasparlemen.com – Menteri Koodinator Bidang Kemaritiman, Rizal ramli, menyatakan secara tegas bahwa proyek pembangunan jaringan listrik 35 ribu megawatt (MW) dinilai sangat tidak realistis. Bahkan menurut dia, proyek tersebut terpaksa dilaksanakan hanya sekedar untuk menyenangkan para pimpinannya. “Targetnya (35 ribu) kurang realistis, paling banter 17 ribu atau 16 ribu MW, Tapi banyak di antara […]Read More
Jakarta, Lintasparlemen.com – Proyek listrik di Indonesia disinyalir beraroma Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Praktek tersebut dilakukan oleh pengusaha-pengusaha asing dengan beberapa oknum penguasa negeri ini. Hal itu diungkapkan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Rizal Ramli. Ia bercerita, 15 tahun silam, pihak swasta menjual listrik ke PLN seharga US$ 7-US$ 9 sen per Kwh. Padahal di […]Read More
JAKARTA, LintasParlemen.com – Anggota Panja Revisi UU Pilkada Azikin Solthan yang saat ini sedang membahas aturan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah langsung secara serentak menilai bahwa ada yang tak adil dalam draft yang diajukan pemerintah itu. Menurut Azikin, pihaknya di Komisi II keberatan dengan adanya usulan pemerintah itu agar pejabat negara, TNI, Polri, DPR, DPD, dan […]Read More
JAKARTA, LintasParlemen.com – Para pekerja dan anak sekolah bertanya-tanya apa besok tepatnya tanggal 1 Juni 2016 libur atau tetap masuk? Hingga saat ini belum belum ada belum ada kepastian hingga Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan pemerintah belum memutuskan Hari Kelahiran Pancasila menjadi hari libur nasional. “Sejauh ini, saya belum tahu karena harus dirapatkan antarmenteri dan […]Read More
JAKARTA, LintasParlemen.com – Akhirnya rampung sudah struktur DPP Partai Golkar di bawah kepemimpinan baru nan penuh harapan Setya Novanto dengan nama Kepengurusan Akselerasi Kerja. Nama kepengurusan tersebut dibacakan resmi oleh Nurdin Halid, yang dipercaya sebagai Ketua Harian. Dewan Pembina Golkar Ketua: Aburizal Bakrie Wakil: Theo L Sambuga, Sharif Tjitjip Soetardjo dan Ade Komarudin Sekretaris: Fadel Muhammad […]Read More
JAKARTA, LintasParlemen.com – Ketua Umum DPP Partai Golkar Terpilih Setya Novanto menegaskan Partai Golkar sudah menyiapkan sejumlah nama kader terbaik untuk mengisi posisi menteri di pemerintahan Presiden Jokowi dan Wapres Jusuf Kalla. ”Kalau diminta tentu kami sudah menyiapkan kader Golkar terbaik,” kata Setya Novanto kepada wartawan, di Jakarta, Senin (30/05/2016) kemarin. Novanto membantah Partai Golkar […]Read More
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI DKI JAKARTA Sekretariat : Jalan Danau Agung III No.5 Sunter Agung Jakarta Utara 14350 ______________________________________________________________ PENGUMUMAN HASIL UJI KELAYAKAN DAN KEPATUTAN CALON ANGGOTA PANWAS KABUPATEN/KOTA SE-PROVINSI DKI JAKARTA Nomor : 151/BawasluProv-DKIJakarta/V/2016 Dalam rangka melaksanakan amanat Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan Peraturan Badan Pengawas […]Read More
JAKARTA, LintasParlemen.com – Perdebatan panjang antara DPR dengan pemerintah terus berlanjut terkait aturan bagi anggota dewan jika ingin maju sebagai kepala daerah di ajang pilkada serentak harus mengundurkan diri atau hanya cuti saja. Pihak pemerintah bersikukuh ingin tetap syarat anggota DPR yang hendak maju Pilkada agar sesuai putusan MK yakni wajib mundur dari jabatannya sebagai […]Read More
JAKARTA, LintasParlemen.com – Pro kontra terkait pantas atau tidak hukuman kebiri bagi penjahat seksual pantas diberikan terhadap pelaku menyulut keprihatinan pemerhati anak Seto Mulyadi. Kak Seto begitu biasa disebut, mengapresiasi hukuman kebiri pemerintah itu bagi pelaku kejahatan seksual dan hal itu sudah disahkan Presiden Jokowi. Hukuman tertuang dalam dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No 1 […]Read More