JAKARTA, Lintasparlemen.com – Keputusan rapat pleno terbatas Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya yang bakal menempatkan kembali Setya Novanto sebagai Ketua Dewan Perwakilan Rakyat mengejutkan sejumlah kader. Politikus muda Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia pun sempat bingung, ada apa gerangan sehingga Ade Komarudin yang baru 11 bulan menjabat Ketua DPR harus diganti. “Apa kesalahan Akom […]Read More
JAKARTA, Lintasparlemen.com – Partai Golkar mengembalikan posisi Setya Novanto menjadi Ketua DPR dan meminta dewan memutuskannya dalam 2 pekan. Keputusan ini diprediksi akan membuat suasana di DPR kembali gaduh. “Dengan tanpa alasan yang spesifik, lalu muncul figur Setnov yang akan menggantikannya, polemik kembali akan terjadi dan memicu kegaduhan. Masalahnya publik masih merekam, proses pengunduran diri […]Read More
JAKARTA, Lintasparlemen.com – Sekjen Partai Golkar Idrus Marham menegaskan hasil pleno DPP yang menunjuk Setya Novanto sebagai Ketua DPR diputuskan secara aklamasi. Proses pergantian posisi pun diharapkan cepat. “Bahwa DPP Golkar telah mengambil keputusan secara bulat, aklamasi ya untuk mengembalikan posisi ketua DPR Setya Novanto dengan pertimbangan melalui proses apa yang dituduhkan Setnov dalam proses-proses […]Read More
JAKARTA, Lintasparlemen.com – Pakar politik Universitas Indonesia Maswadi Rauf menilai, keinginan Partai Golkar untuk mengembalikan jabatan ketua DPR ke tangan Setya Novanto (Setnov), sangat mengejutkan rakyat. Apalagi, Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) sudah pernah menyatakan Setnov melanggar etika dalam kasus ‘papa minta saham’. Meskipun, pada akhirnya, vonis MKD tidak dikeluarkan lantaran yang bersangkutan terlebih dahulu mundur […]Read More
JAKARTA, Lintasparlemen.com – Pakar politik Universitas Indonesia Maswadi Rauf mempertanyakan urgensi penunjukan Setya Novanto (Setnov) kembali menjabat ketua DPR. Apalagi, Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) sudah pernah menyatakan Setnov melanggar etika dalam kasus ‘papa minta saham’. “Apa perlunya Setnov dikembalikan (menjabat ketua DPR). Karena dia sudah pernah dinyatakan bermasalah (oleh MKD),” kata Maswadi saat dihubungi Republika, […]Read More
JAKARTA, Lintasparlemen.com – DPP Partai Golkar belum pernah mengajak membahas rencana pengembalian Setya Novanto menjadi Ketua DPR dengan Dewan Pembina Partai Golkar. Padahal, rekomendasi DPP tersebut bersifat strategis yang semestinya dibicarakan lebih dulu dengan Dewan Pembina (Wanbin) Partai Golkar. Menurut anggota Dewan Pembina Partai Golkar Hafiz Zawawi, sesuai ketentuan AD/ART partai pada pasal 21, Dewan […]Read More
JAKARTA — Pakar politik Universitas Indonesia Maswadi Rauf berpendapat, keinginan Golkar mengembalikan Setya Novanto (Setnov) sebagai ketua DPR akan memperburuk citra partai. Sebab, Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) sudah pernah menyatakan Setnov melanggar etika dalam kasus ‘papa minta saham’. “Justru (penunjukan Setnov sebagai ketua DPR) itu memperburuk citra Golkar di mata masyarakat. Orang yang sudah dinyatakan […]Read More
JAKARTA, Lintasparlemen.com – Pakar politik Universitas Indonesia Maswadi Rauf menilai, keinginan Golkar mengembalikan Setya Novanto (Setnov) sebagai ketua DPR akan membuat perpecahan di tubuh partai berlambang pohon beringin. Sebab, menurutnya, pasti ada orang-orang di dalam Golkar yang tidak setuju dengan keputusan tersebut. “Pasti ada orang-orang Golkar yang tidak setuju (penunjukan Setnov kembali sebagai ketua DPR). […]Read More
JAKARTA, Lintasparlemen – Komite Pemantau Legislatif (Kopel) Indonesia menanggapi keputusan Partai Golkar yang kembali menunjuk Setya Novanto sebagai Ketua DPR RI. Direktur Kopel Indonesia Syamsuddin Alimsyah mengatakan Golkar harus sadar keberadaan lembaga DPR bukan organisasi biasa yang milik orang perseorangan sehingga dengan seenaknya bisa main bongkar pasang. Menurut dia, efeknya bukan hanya terbatas pada persoalan administrasi […]Read More
Oleh: Yanuar Prihatin* RUU Penyelenggaran Pemilu yang akan segera dibahas antara DPR dan pemerintah memiliki cacat fundamental yang serius. Yaitu, secara sengaja, RUU yang diusulkan pemerintah ini mengabaikan upaya penguatan ideologi Pancasila. RUU ini tidak menyediakan ruang yang cukup atau aturan yang memadai untuk mendukung penguatan ideologi Pancasila. Padahal setiap undang-undang apapun, apalagi undang-undang politik, semestinya menjadi […]Read More