JAKARTA – Ketua BAM DPR RI dari Fraksi PKS Ahmad Heryawan menyampaikan, Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI mendorong solusi berkeadilan menetapkan kawasan hutan di Pulau Bunaken dan Pulau Manado Tua. Sebagai informasi, aturan penetapan kawasan hutan konservasi tersebut melalui SK Menteri Kehutanan Nomor 734/Menhut-II/2014 yang berdampak terhadap masyarakat Pulau Bunaken dan Pulau Manado Tua. Menurut […]Read More
JAKARTA – Anggota Komisi IX DPR RI, Netty Prasetiyani Aher, menanggapi rencana pemerintah yang akan segera mengumumkan penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2026. Ia berharap kebijakan tersebut dapat memberikan kepastian bagi dunia usaha sekaligus tetap berpihak pada peningkatan kesejahteraan pekerja. “Penetapan UMP selalu menjadi kebijakan penting yang berdampak langsung bagi pekerja dan pelaku usaha. Karena […]Read More
JAKARTA – Anggota Komisi XI DPR RI, Amin Ak, meminta penguatan perlindungan terhadap dana dan data pribadi nasabah perbankan menyusul terungkapnya kasus penipuan keuangan yang memanfaatkan sistem pembayaran BI-FAST dengan nilai kerugian yang diperkirakan mencapai Rp200 miliar. Kasus tersebut diduga melibatkan jaringan kriminal terorganisir dan berujung pada praktik pencucian uang melalui aset kripto. Amin menilai […]Read More
JAKARTA – Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai Golkar Benny Utama menyampaikan pihaknya di Komisi III DPR RI perlu memotret kebutuhan anggaran dan kinerja penegakan hukum di daerah. Menurut Benny, menegaskan pentingnya kesiapan aparat penegak hukum dalam menghadapi penerapan KUHAP dan KUHP baru yang akan mulai berlaku pada awal Januari 2026. Lebih lanjut, […]Read More
JAKARTA – Anggota Komisi III DPR RI, Benny K. Harman, mendorong pemerintah untuk segera menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) serta aturan turunan teknis lainnya guna mendukung implementasi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang akan mulai berlaku tahun depan. Desakan ini muncul sebagai respons atas kekhawatiran para Aparat Penegak Hukum (APH) di lapangan, termasuk Kejaksaan Tinggi, mengenai […]Read More
JAKARTA — Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun, menegaskan bahwa daerah-daerah penghasil sumber daya alam (SDA) seperti Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tidak boleh terjebak dalam kondisi resource curse atau “kutukan SDA”, di mana kekayaan alam yang melimpah tidak berbanding lurus dengan tingkat kesejahteraan masyarakat. Penegasan itu disampaikan Misbakhun saat memimpin Kunjungan Kerja Reses Komisi […]Read More
KARANGASEM — Anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi PDIP I Nyoman Parta, melakukan kunjungan kerja ke dua sekolah di Kabupaten Karangasem, yaitu SMP Negeri 3 Manggis dan SMP Negeri 3 Bebandem, untuk meninjau langsung kondisi sarana pendidikan yang terdampak bencana alam dan aktivitas industri di sekitar sekolah. Dalam kunjungan tersebut, Parta menemukan persoalan mendesak […]Read More
JAKARTA – Presiden Justice and Democracy Forum (JDF) Asia Pasifik, Dr. Jazuli Juwaini, MA, menyampaikan apresiasi dan penghormatan setinggi-tingginya atas keberanian Ahmed al Ahmed, warga negara Australia, yang memilih untuk bertindak heroik menghadapi pembunuh dalam aksi penembakan membabi buta terhadap komunitas Yahudi yang sedang merayakan Hannukah di Pantai Bondi, Sidney, Australia (14/12/2025). Dr. Jazuli Juwaini yang […]Read More
Oleh: Zein Whiel, Fungsionaris DPP KNPI Bencana banjir yang terjadi bersamaan di provinsi Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera barat menancapkan duka yang mendalam bagi korban, keluarga korban masyarakat dari 3 provinsi terdampak dan segenap bangsa Indonesia. Penderitaan rakyat korban bencana banjir tersebut memicu eskalasi empati yang datang berduyun dari seluruh lapisan. Rupanya ikatan sebagai sebuah […]Read More
JAKARTA – Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PKS Habib Aboe Bakar Alhabsyi angkat suara merespons usulan Persatuan Purnawirawan Polri terkait Kapolri. Usulan tersebut mendorong penunjukan Kapolri menjadi hak prerogatif Presiden tanpa DPR RI. Menurut Habib Aboe, sistem ketatanegaraan Indonesia menganut prinsip checks and balances. Prinsip ini menjaga keseimbangan kekuasaan antara eksekutif dan legislatif. […]Read More