JAKARTA – Anggota DPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bambang Soesatyo menuturkan usulan wacana perubahan mekanisme pemilihan wakil presiden dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang diusulkan Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Prof. Jimly Asshiddiqie patut dipertimbangkan. Gagasan yang dikemukakan adalah tetap mempertahankan pemilihan Presiden secara langsung oleh rakyat, namun membuka ruang agar Wakil Presiden dipilih […]Read More
JAKARTA – Kapoksi Badan Legislasi DPR RI Fraksi PDI Perjuangan I Nyoman Parta, SH angkat suara terkait polemik putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memisahkan Pemilu Nasional dan Daerah. Bagi I Nyoman, putusan itu banyak hal yang bertentangan dengan UUD 1945 dan wajar menjadi polemik di tengah masyarakat. I Nyoman menyebutkan, dalam UUD 45 Pasal 22E […]Read More
JAKARTA – Anggota Timwas Haji 2025 sekaligus Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI dari Fraksi PDIP Abidin Fikri pelaksanaan haji ke depan lebih baik lagi. Abidin ingin aturan pelaksanaan haji harus mengubah semuanya. Abidin pun berharap, proses revisi dua undang-undang soal pelaksanaan haji di DPR RI sedang berlangsung penting untuk memnenahi penyelenggaraan ibadah haji di […]Read More
JAKARTA – Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar Dr. Ir. H. Adies Kadir, SH, MHum menyoroti putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memisahkan pemilu nasional dan daerah. Adies menyebutkan putusan itu sangat terbuka untuk diperdebatkan karena kadang berubah-ubah. Adies menyinggung, dua dari enam model itu kemudian telah digunakan pada pemilu beberapa tahun terakhir. Namun, lanjut Wakil […]Read More
Oleh: Nyoman Parta, SH, Kapoksi Badan Legislasi DPR RI Fraksi PDI Perjuangan Dalam UUD 45 Pasal 22E dinyatakan: (1) Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali. (2) Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat […]Read More
JAKARTA – Anggota DPR RI dan Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bambang Soesatyo mendukung usulan mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie terkait perlunya dilakukan amandemen kelima UUD NRI 1945. Bamsoet menilai sudah lebih dari dua dekade reformasi bergulir, namun Indonesia belum sepenuhnya menemukan sistem kenegaraan yang mampu menjawab dinamika zaman secara utuh dan […]Read More
JAKARTA – Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI dari Fraksi PAN Dapil Sulsel II Andi Yuliana Paris menilai perlu menyusun Rancangan Undang-Undang tentang Pelindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) dengan mempertimbangkan aspek hubungan kekeluargaan yang selama ini melekat dalam relasi antara pemberi kerja dan pekerja rumah tangga (PRT). Andi Yuliani menjelaskan, jika RUU PPRT dibuat […]Read More
JAKARTA – Wakil Ketua MKD DPR RI dari Fraksi Partai Golkar Agung Widyantoro menilai penggunaan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) khusus untuk Anggota DPR RI bagian dari hak protokoler anggota legislatif untuk menunjang pelaksanaan tugas konstitusional para anggota dewan. Hal itu disampaikan saat Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI menggelar sosialisasi mengenai penggunaan TNKB khusus […]Read More
JAKARTA – Wakil Ketua Komisi I DPR RI dari Fraksi Partai Golkar Dave Akbarshah Fikarno Laksono menilai pentingnya regulasi penyiaran yang adaptif untuk perkembangan teknologi di Indonesia. Menurut Dave Laksono, kemajuan teknologi yang kian pesat menuntut hadirnya regulasi yang fleksibel dan visioner, termasuk RUU Penyiaran itu sendiri. Untuk itu, perlu regulasi sesuai kondisi zaman. “Memang […]Read More
JAKARTA – Wakil Ketua DPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar Dr. Ir. H. Adies Kadir, SH, MHum menyampaikan bahwa pihaknya di DPR RI masih menunggu Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset dari pemerintah sebagai landasan pembahasan lebih lanjut di parlemen Indonesia. “Kita tunggu DIM-nya, kita tunggu masuk ke parlemen. […]Read More
