Berita

APLI Awards 2025: Bisa Dorong Industri Direct Selling Jadi Penopang

JAKARTA – Anggota DPR RI sekaligus Ketua MPR RI ke-15 dan Ketua Dewan Penasehat Asosiasi Penjualan Langsung Indonesia (APLI), Bambang Soesatyo, menuturkan industri direct selling atau penjualan langsung memiliki peluang besar menjadi penopang pertumbuhan ekonomi nasional di tengah perlambatan ekonomi dunia. Direct selling menawarkan model usaha yang relatif adaptif di saat banyak sektor formal menghadapi […]Read More

Bang SED Bung Syahrul

Saya Senang PBNU Konflik..

“Saya senang PB NU konflik seperti sekarang ini….,” kata Ilul membuka percakapan sore dengan kopi yang masih mengepul. “Lho, kok senang? Kamu memang sentimen, ya, sama NU. Dasar Wahabi, kamu!!!” sergah Ifudh nggak sabar. Maklum Ifudh lama nyantri di Yanbu’ul Quran, Kudus. Tentu saja, rasa cemburunya bila NU disudutkan, cepat saja dia naik darah. “Saya […]Read More

Berita

Habib Aboe Bakar Alhabsyi: Persetujuan DPR atas Kapolri Bentuk Checks

JAKARTA – Anggota Komisi III DPR RI Habib Aboe Bakar Alhabsyi, merespons usulan Persatuan Purnawirawan Polri yang mendorong agar penunjukan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) menjadi hak prerogatif Presiden tanpa melibatkan DPR RI. Menurut Habib Aboe Bakar, sistem ketatanegaraan Indonesia menganut prinsip checks and balances antara cabang kekuasaan eksekutif dan legislatif. Prinsip ini menjadi […]Read More

Resensi Buku

Terbit Tahun Depan! Buku Bamsoet: 1001 Gagagasan untuk Golkar

DALAM buku ini Bambang Soesatyo — dengan pengalaman panjang di panggung politik nasional — menyajikan kompendium gagasan praktis dan visioner untuk menguatkan kembali posisi Partai Golkar sebagai kekuatan politik yang modern, inklusif, dan berorientasi pada kepentingan rakyat. Tercatat 1001 ide yang tersusun rapi: mulai dari pembenahan internal partai dan kaderisasi berbasis meritokrasi, strategi komunikasi digital, […]Read More

Ideas & Politica Pro Kontra

Mahfud Md Sebut Peraturan Kapolri (Perkap) Nomor 10 Tahun 2025

JAKARTA – Peraturan Kapolri (Perkap)  Nomor 10 Tahun 2025 menjadi polemik di tengah masyarakat. Bahkan mantan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud Md, menilai peraturan itu bertentangan dengan undang-undang. “Peraturan yang mengatur penempatan polisi aktif di 17 kementerian dan lembaga itu tidak memiliki dasar hukum yang sah,” kata Mahfud Md kepada wartawan, Jakarta, Sabtu […]Read More

Spritual

KETIKA DEMOKRASI TIDAK LAGI HUMANIS: Jalanan Menjadi Arena Amuk Massa

Oleh: Munawir Kamaluddin, Guru Besar UIN Alauddin, Makassar / Direktur LAPSENUSA (Lembaga Advokasi dan Pengembangan Sosial dan Ekonomi Nusantara) Apakah demokrasi masih menjadi rumah bagi suara manusia, atau kini hanya panggung di mana amarah berakrobat dan luka sosial dipertontonkan? Apakah aksi massa masih lahir dari kesadaran untuk memperbaiki keadaan, atau hanya menjadi gemuruh tanpa kendali […]Read More

Parlementaria Pendidikan

Mercy Chriesty Barends Minta Kemendikdasmen Pastikan Proses Pembelajaran Pasca Bencanaan

JAKARTA  – Anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi PDIP Mercy Chriesty Barends meminta pemerintah melalui Kemendikdasmen memastikan proses pembelajaran pasca kebencanaan tetap berjalan di Sumatera. Menurut Mercy, pemerintah perlu melakukan pendataan sekolah-sekolah yang rusak, memetakan keperluan untuk memastikan anak-anak tetap bisa belajar, serta pemberian layanan psikososial bagi para korban. “Kemendikdasmen harus memastikan bagaimana proses […]Read More

Pendidikan

DPR Desek Segera Lakukan Realokasi Anggaran Percepat Penanganan Pendidikan di

JAKARTA – Wakil Ketua Komisi X DPR RI dari Fraksi PDIP Maria Yohana Esti Wijayati saat memimpin Rapat Kerja Komisi X DPR RI dengan Mendiktisaintek RI di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (8/12/2025)  lalu ingin Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) segera melakukan realokasi anggaran untuk mempercepat penanganan pendidikan di daerah bencana. My Esti, […]Read More

Headline Pendapat

Herman Khaeron Minta Perbaiki Tata Kelola PLN: Biar Perusahaan Semakin

JAKARTA – Wakil Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat Herman Khaeron mengungkapkan PLN resmi ditetapkan sebagai objek telaahan dalam rapat internal BAKN. Tujuannya, lanjut Herman, PLN beri kontribusi ke negara. Menurut Herman, penetapan ini dilakukan untuk memperkuat kajian terhadap aspek pengelolaan listrik nasional, baik dari sisi keuangan, pasokan energi, […]Read More

Headline

DPR Sebut Mafia Tanah Masih Jadi Ancaman Negara di Tahun

JAKARTA  – Ketua Komisi II DPR RI dari Fraksi Partai NasDem M. Rifqinizamy Karsayuda menyebut isu pertanahan masih mendominasi laporan publik tahun 2025. Menurut Rifqi, isu pertahanan menjadi pekerjaan besar bagi negara. Sebagai informasi, persoalan pertanahan kembali menjadi sorotan utama Komisi II DPR RI usai lembaga itu mencatat ratusan aduan masyarakat sepanjang 2025. Total aspirasi […]Read More