Bambang Haryo Soekartono Soroti Tantangan Industri Makanan-Minuman, Energi hingga SDM Jadi Faktor Penentu

GRESIK – Anggota Komisi VII DPR RI Bambang Haryo Soekartono menekankan pentingnya dukungan menyeluruh dari pemerintah untuk meningkatkan daya saing industri makanan dan minuman nasional. Dukungan tersebut meliputi ketersediaan energi, kemudahan perizinan, kualitas sumber daya manusia, hingga kepastian pasokan bahan baku.

Hal itu disampaikan Bambang Haryo saat mengikuti kunjungan kerja reses Komisi VII DPR RI ke fasilitas produksi Garuda Food Putra Putri Jaya di Gresik, Jawa Timur.

Dalam kunjungan tersebut, Komisi VII DPR RI juga berdialog dengan sejumlah perwakilan kementerian dan lembaga mitra kerja, di antaranya Kementerian Perindustrian, Badan Standardisasi Nasional, LKBN Antara, serta LPP TVRI.

Bambang menilai industri makanan dan minuman merupakan sektor strategis yang mampu menyerap tenaga kerja besar serta berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Namun demikian, sektor ini masih menghadapi sejumlah tantangan, terutama terkait ketersediaan energi bagi operasional industri.

Menurutnya, gas bumi menjadi salah satu kebutuhan utama bagi industri pengolahan makanan dan minuman. Oleh karena itu, ia menanyakan apakah industri tersebut telah mendapatkan fasilitas Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT) yang selama ini diberikan pemerintah untuk mendukung sektor industri.

“Yang paling penting di industri makanan dan minuman ini adalah gas. Saya menanyakan apakah sudah mendapatkan insentif HGBT, dan ternyata sudah. Ini tentu menjadi kabar baik bagi keberlanjutan operasional industri,” ujarnya.

Selain gas, Bambang juga menyoroti pentingnya dukungan harga listrik yang kompetitif bagi industri. Ia menilai pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dan PLN perlu mempertimbangkan kebijakan tarif khusus bagi sektor industri, terutama di tengah kondisi ekonomi global yang tidak menentu.

Menurutnya, stabilitas biaya energi akan membantu industri menjaga efisiensi produksi sekaligus mempertahankan daya saing di pasar domestik maupun internasional.

Di sisi lain, politisi dari Partai Gerindra tersebut juga menyoroti persoalan perizinan dan sertifikasi produk yang dinilai masih cukup kompleks. Ia menilai proses birokrasi yang berbelit dapat memicu tingginya biaya produksi dan menghambat pengembangan usaha.

“Kalau proses perizinan terlalu panjang dan rumit, tentu akan menimbulkan ekonomi biaya tinggi. Ini harus disederhanakan agar industri bisa berkembang lebih cepat,” katanya.

Bambang juga menyinggung persoalan sumber daya manusia yang dinilai masih menjadi tantangan bagi industri nasional. Ia menilai produktivitas tenaga kerja Indonesia masih perlu ditingkatkan agar mampu bersaing dengan negara lain di kawasan Asia Tenggara.

“Produktivitas tenaga kerja kita dibanding negara lain di Asia Tenggara bisa satu banding tiga. Padahal tingkat upahnya tidak jauh berbeda. Artinya peningkatan kualitas SDM harus menjadi perhatian serius,” ungkapnya.

Selain itu, ia menekankan pentingnya menjaga ketersediaan bahan baku bagi industri makanan dan minuman. Ia mencontohkan komoditas kacang tanah yang menjadi bahan utama bagi sejumlah produk makanan olahan dan banyak diproduksi di beberapa wilayah di Jawa Timur.

Menurutnya, pemerintah perlu memastikan keseimbangan antara produksi petani dengan kebutuhan industri agar rantai pasok tetap terjaga.

Di akhir kunjungannya, Bambang berharap pemerintah pusat maupun daerah dapat terus memberikan dukungan terhadap pengembangan industri nasional, termasuk industri makanan dan minuman, agar mampu bertahan dan berkembang di tengah persaingan global.

“Dengan dukungan yang tepat dari pemerintah, industri seperti Garuda Food bisa terus berkembang dan memberikan kontribusi besar bagi perekonomian nasional,” pungkasnya.