Banjir Berulang dan Hutan Menyusut: Reboisasi Nasional Dinilai Gagal Menyentuh Akar Masalah

JAKARTA — Pernyataan Anggota Komisi IV DPR RI Firman Soebagyo soal pentingnya reboisasi dan rehabilitasi daerah aliran sungai (DAS) mengungkap persoalan yang lebih serius: krisis lingkungan di Indonesia bukan disebabkan minimnya program, melainkan lemahnya keberanian negara menertibkan pelanggaran tata ruang dan perusakan hutan.

Banjir yang terus berulang di berbagai wilayah kini tidak lagi bisa diposisikan sebagai bencana musiman. Hasil penelusuran menunjukkan pola yang konsisten: hutan menyusut, kawasan resapan berubah fungsi, sungai kehilangan kapasitas tampung, sementara pembangunan tetap melaju tanpa kendali.

“Banjir bukan takdir alam, ini persoalan kebijakan dan penegakan aturan,” ujar Firman Soebagyo, Senin (2/2/2026).

Alih Fungsi Lahan Jalan Terus, Penegakan Hukum Tertinggal

Investigasi ini menemukan bahwa banyak kawasan yang seharusnya berfungsi sebagai daerah resapan air justru berubah menjadi permukiman, kawasan industri, hingga infrastruktur komersial. Pelanggaran tata ruang kerap dibiarkan, bahkan dilegalkan melalui revisi peraturan daerah.

Firman menegaskan, penebangan hutan dan pembangunan di kawasan lindung telah meningkatkan limpasan air secara drastis. Namun hingga kini, penindakan terhadap pelaku perusakan lingkungan masih jauh dari kata tegas.

“Kalau aturan dilanggar tapi tidak ada sanksi nyata, kerusakan akan terus berulang,” ujarnya.

Reboisasi: Antara Program dan Realitas

Pemerintah selama ini mengklaim menjalankan program reboisasi dan rehabilitasi DAS. Namun di lapangan, banyak program tersebut dinilai bersifat seremonial—penanaman dilakukan tanpa pengawasan jangka panjang, jenis tanaman tidak sesuai ekosistem, dan kawasan kritis tetap terbuka setelah seremoni usai.

Firman menegaskan reboisasi harus menjadi prioritas nasional, bukan sekadar target administratif tahunan.

“Kalau reboisasi hanya berhenti di angka dan laporan, banjir akan terus menjadi agenda rutin,” katanya.

Perubahan Iklim Bertemu Kerusakan Lingkungan

Perubahan iklim global memperparah intensitas hujan, namun dampaknya menjadi jauh lebih destruktif ketika bertemu dengan deforestasi dan alih fungsi lahan yang tak terkendali. Kombinasi ini membuat banyak wilayah kehilangan kemampuan alami untuk menahan air.

Investigasi mencatat bahwa infrastruktur pengendalian banjir—seperti tanggul, drainase, dan normalisasi sungai—sering dibangun tanpa perencanaan terpadu dan minim pengawasan. Akibatnya, proyek fisik mahal tidak sebanding dengan penurunan risiko banjir.

Negara Terlambat, Warga Menanggung Risiko

Firman juga menekankan pentingnya sistem peringatan dini dan kesadaran masyarakat. Namun realitasnya, banyak daerah rawan banjir masih minim alat peringatan dan peta risiko yang akurat.

Dalam kondisi seperti ini, masyarakat berada di posisi paling rentan, sementara kebijakan lingkungan kerap kalah oleh kepentingan ekonomi jangka pendek.

Rehabilitasi DAS: Ujian Keseriusan Negara

Seruan Komisi IV DPR RI menjadi ujian serius bagi pemerintah pusat dan daerah: apakah reboisasi dan rehabilitasi DAS akan benar-benar dijalankan sebagai strategi penyelamatan lingkungan, atau terus dipertahankan sebagai proyek simbolik?

Selama pelanggaran tata ruang dibiarkan, hutan terus menyusut, dan penegakan hukum setengah hati, banjir akan tetap menjadi berita rutin—dan reboisasi hanya akan menjadi jargon kebijakan tanpa dampak nyata.