JAKARTA — Anggota DPR RI sekaligus Ketua MPR RI ke-15 dan Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Bambang Soesatyo, mengapresiasi kinerja Junimart Girsang, Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia untuk Italia dan membawahi juga perwakilan untuk negara-negara lain: Malta, San Marino, dan Siprus, serta organisasi internasional seperti FAO, IFAD, UNIDROIT, dan WFP (Program […]Read More
JAKARTA – Anggota Komisi X DPR RI, Dr. H. Abdul Fikri Faqih, M.M., memberikan apresiasi tinggi terhadap langkah Presiden Prabowo Subianto yang memutuskan untuk menambah anggaran dana riset nasional menjadi Rp12 triliun. Keputusan strategis ini diambil Presiden usai menggelar pertemuan tatap muka dengan 1.200 rektor dan guru besar dari berbagai perguruan tinggi, sebuah inisiatif yang […]Read More
BOGOR — Pegiat pesisir dan laut Auhadillah Azizy menyebut kasus pagar laut di Kabupaten Tangerang sebagai kejahatan terstruktur terhadap ruang publik yang melibatkan kolusi modal, kekuasaan, dan birokrasi. Ia menegaskan, penegakan hukum yang hanya menghukum pelaku lapangan menunjukkan bahwa negara masih kalah berani menghadapi oligarki sumber daya alam. Pernyataan tersebut disampaikan Auhadillah dalam Serial Diskusi […]Read More
JAKARTA – Ketua Umum DPP Ormas MKGR Prof. Dr. Ir. H. Adies Kadir, SH, MHum membawa kepengurusan DPP Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong (Ormas MKGR) ke arah lebih baik dari periode sebelumnya 2020-2025. Wajar jika Adies dipercaya oleh pemilik suara kembali memimpin DPP Ormas MKGR untuk periode 2025-2030. Adies berhasil menorehkan sejumlah catatan emas. Yang paling […]Read More
JAKARTA – Kasus pagar laut di pesisir Kabupaten Tangerang, termasuk wilayah yang bersinggungan dengan Pantai Indah Kapuk 2 (PIK 2), menjadi simbol masih lemahnya pengawasan terhadap ruang laut di Indonesia. Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Banten, Fadli Afriadi, menegaskan, meski pagar laut sudah dibongkar, persoalan mendasar tetap ada yakni kendali negara di wilayah pesisir yang strategis […]Read More
JAKARTA – Kepala Pusat Kajian Studi Pesisir dan Laut IPB University, Prof. Yonvitner, menilai kasus pagar laut merupakan ujian serius bagi keadilan hukum dan tata kelola sumber daya alam di Indonesia. Satu tahun sejak kasus ini mencuat ke publik, penegakan hukum dinilai belum menyentuh akar persoalan yang sesungguhnya. “Yang terlihat justru ketimpangan penegakan hukum. Aktor-aktor lapangan […]Read More
Bogor — Setahun setelah kasus pagar laut di perairan Banten mencuat ke ruang publik, persoalan ini dinilai belum benar-benar diselesaikan secara tuntas. Penanganan negara masih cenderung berhenti pada penertiban fisik dan penghukuman pelaksana lapangan, tanpa menyentuh aktor-aktor utama yang diduga berada di balik praktik perampasan ruang laut tersebut. Kondisi ini memunculkan pertanyaan serius tentang keberanian […]Read More
JAKARTA — Anggota Komisi IX DPR RI, Netty Prasetiyani Aher, menyambut positif penerapan skema penyaluran dana Program Makan Bergizi Gratis (MBG) melalui virtual account yang langsung ditransfer dari Kementerian Keuangan ke Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Menurut Netty, langkah ini merupakan bagian dari upaya pemerintah memperkuat tata kelola program MBG agar lebih transparan, akuntabel, dan […]Read More
JAKARTA – Fungsionaris DPP KNPI, Noor Azhari, menilai pembongkaran pagar laut di pesisir Kabupaten Tangerang, Banten, belum mampu mengakhiri dominasi pemodal dalam penguasaan ruang laut. Evaluasi satu tahun pasca pembongkaran menunjukkan bahwa negara belum sepenuhnya hadir sebagai pengendali utama tata ruang laut. “Meskipun pembongkaran fisik pagar laut telah dilakukan pada Januari 2025 atas perintah Presiden dan […]Read More
JAKARTA – Pengamat geopolitik dan akademisi Rasminto menilai dinamika krisis geopolitik global yang ditandai dengan penangkapan Presiden Venezuela harus dibaca sebagai peringatan serius bagi negara-negara berkembang, termasuk Indonesia, untuk meningkatkan kewaspadaan dan memperkuat ketahanan nasional di tengah ketidakpastian global yang kian kompleks. Menurut Rasminto, peristiwa tersebut mencerminkan adanya pergeseran tata hubungan internasional, dari tatanan berbasis hukum […]Read More