JAKARTA — Organisasi kemasyarakatan Islam Mathla’ul Anwar (MA) kembali meneguhkan perannya sebagai organisasi dakwah dengan meluncurkan program sertifikasi 1.000 dai yang siap diterjunkan ke berbagai pelosok negeri. Program ini merupakan ikhtiar strategis MA dalam memperkuat kualitas dan kapasitas dai agar mampu menjawab tantangan zaman sekaligus kebutuhan umat di tengah masyarakat Indonesia yang majemuk. Kegiatan sertifikasi […]Read More
JAKARTA — Ketua Komisi VIII DPR RI dari Fraksi PKB Marwan Dasopang menegaskan bahwa upaya pembenahan kepesertaan Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan tidak boleh berdampak pada terhambatnya akses layanan kesehatan bagi masyarakat miskin dan kelompok rentan. Penataan sistem, menurutnya, harus tetap berpijak pada prinsip perlindungan sosial. Pernyataan tersebut disampaikan Marwan usai mengikuti Rapat Konsultasi […]Read More
GRESIK — Anggota Komisi XII DPR RI, Ratna Juwita Sari, menekankan pentingnya pendekatan ramah lingkungan dalam pengelolaan fasilitas migas lepas pantai. Ia menilai, tantangan tingginya biaya dekomisioning rig offshore perlu dijawab dengan inovasi kebijakan yang tidak hanya efisien secara ekonomi, tetapi juga berdampak positif bagi ekosistem laut. Hal itu disampaikan Ratna saat dialog Komisi XII […]Read More
JAKARTA — Dewan Pimpinan Daerah Bintang Muda Indonesia (DPD BMI) Provinsi DKI Jakarta resmi mengukuhkan kepengurusan baru periode 2026–2031 dalam sebuah prosesi yang digelar di Jakarta, Minggu (8/2/2026). Dalam agenda tersebut, Mirza Mustaqim terpilih secara aklamasi sebagai Ketua DPD BMI DKI Jakarta. Pengukuhan kepengurusan ini menjadi titik awal kepemimpinan Mirza Mustaqim dalam menata ulang peran […]Read More
JAKARTA – Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI), Mukhtarudin, menegaskan komitmen negara dalam memastikan pemenuhan seluruh hak almarhum Reza Valentino Simamora, awak kapal perikanan Indonesia yang meninggal dunia saat bekerja di Korea Selatan. Komitmen tersebut disampaikan langsung Menteri Mukhtarudin saat menemui Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) bersama keluarga korban dalam pertemuan di Jakarta, Rabu (4/2/2026) […]Read More
JAKARTA — Komisi VIII DPR RI menguji kapasitas dan visi delapan calon anggota Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dari unsur masyarakat dalam rapat pertimbangan yang digelar Senin (9/2). Dalam forum tersebut, berbagai isu krusial pengelolaan zakat nasional menjadi perhatian, mulai dari sinergi pusat-daerah, kejelasan peran kelembagaan BAZNAS, hingga keterbukaan data kepada publik. Anggota Komisi VIII […]Read More
JAKARTA – Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Firman Soebagyo menilai Indonesia membutuhkan payung hukum nasional yang kuat dan terpadu untuk mengelola komoditas strategis. Menurutnya, ketiadaan undang-undang khusus membuat pengelolaan komoditas unggulan nasional berjalan parsial dan rentan tumpang tindih kebijakan. Hal itu disampaikan Firman usai Rapat Dengar Pendapat (RDP) Baleg DPR RI bersama pemerintah dalam […]Read More
JAKARTA – Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat, Cucun Ahmad Syamsurijal, menegaskan bahwa praktik keparlemenan tidak boleh berhenti pada kepatuhan prosedural semata, tetapi harus melahirkan kebijakan publik yang benar-benar dirasakan manfaatnya oleh rakyat. Hal itu disampaikan Cucun saat membuka Penataran Keparlemenan hasil kerja sama Badan Keahlian DPR RI dengan Asosiasi Pengajar Hukum Tata […]Read More
YOGYAKARTA— Praktik monopoli di era ekonomi digital dinilai semakin licin dan sulit dideteksi. Menyadari ancaman tersebut, Komisi VI DPR RI mempercepat pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Anti Monopoli agar mampu menjawab realitas baru penguasaan pasar oleh pemodal besar dan platform digital. Dalam Kunjungan Kerja Spesifik Panja RUU Anti Monopoli ke Yogyakarta, Kamis (5/2/2026), Ketua Komisi VI […]Read More
JAKARTA — Komisi VIII DPR RI menegaskan pentingnya keterbukaan dan penjelasan komprehensif dari Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) terkait tidak tercapainya target kinerja tahun 2025. DPR menilai kejelasan tersebut menjadi fondasi utama dalam menjaga kepercayaan publik terhadap pengelolaan dana haji yang bersifat amanah dan berjangka panjang. Penegasan itu mengemuka dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi […]Read More