JAKARTA – Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Maman Imanul Haq, mengimbau masyarakat agar tidak tergiur tawaran berangkat haji menggunakan visa non-resmi. Peringatan ini dikeluarkan menyusul rencana Pemerintah Arab Saudi yang akan memperketat pengamanan hingga delapan lapis pada penyelenggaraan haji 2026. “Kami berulang kali menyampaikan agar masyarakat tidak tergiur membeli […]Read More
JAKARTA — Komisi X DPR RI menilai tekanan kepentingan ekonomi jangka pendek semakin mengancam kelestarian cagar budaya nasional, khususnya ratusan rumah adat Tongkonan di Tanah Toraja. Anggota Komisi X DPR RI Andi Muawiyah Ramly menegaskan, praktik perusakan warisan budaya tersebut mencerminkan lemahnya komitmen negara dalam menjaga identitas sejarah bangsa. Pernyataan itu disampaikan Andi dalam Rapat […]Read More
JAKARTA — Anggota Komisi IX DPR RI Sri Meliyana menegaskan bahwa persoalan tunggakan gaji eks karyawan PT Yasa Industri Nusantara (PT YIN) harus diselesaikan melalui mekanisme hukum ketenagakerjaan yang berlaku. Ia menilai, penyelesaian kasus tersebut tidak bisa dilakukan secara sporadis, melainkan membutuhkan langkah kolektif yang terstruktur dari para pekerja. Sri Meliyana menjelaskan, PT YIN menghentikan […]Read More
SUBANG – Anggota Komisi VIII DPR RI, KH Maman Imanulhaq, mengunjungi lokasi bencana banjir di Desa Mulyasari, Kecamatan Pamanukan, Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat, Kamis (29/1). Kunjungan ini dilakukan untuk melihat langsung kondisi masyarakat sekaligus memastikan penanganan darurat berjalan dengan baik. Dalam kunjungan tersebut, KH Maman Imanulhaq didampingi oleh Direktur Dukungan Sumber Daya Darurat (DSDD) […]Read More
Oleh: Munawir Kamaluddin, Guru Besar UIN Alauddin, Makassar / Direktur LAPSENUSA (Lembaga Advokasi dan Pengembangan Sosial dan Ekonomi Nusantara) Mengapa manusia lebih mudah mengaku terluka daripada mengaku bersalah? Mengapa air mata sering lebih dipercaya daripada kejujuran? Mengapa suara korban kerap lebih lantang daripada suara kebenaran? Dan mengapa dalam banyak konflik, yang paling pandai membangun narasi […]Read More
JAKARTA — Putusan pengadilan dalam kasus pagar laut di pesisir Tangerang dinilai belum sepenuhnya menjawab persoalan mendasar pengelolaan ruang laut. Akademisi politik Efatha menyebut perkara tersebut tidak cukup dipahami sebagai pelanggaran administratif, melainkan sebagai cermin cara negara mengelola ruang strategisnya. Menurut Efatha, penegakan hukum yang berlangsung telah menertibkan urusan dokumen. Langkah itu penting sebagai dasar […]Read More
JAKARTA – Anggota Komisi IX DPR RI Edy Wuryanto menyoroti persoalan serius dalam penataan kompetensi dan regulasi Ahli Teknologi Laboratorium Medik (ATLM) yang dinilai berpotensi membahayakan keselamatan pasien. Pasalnya, masih ditemukan praktik di lapangan di mana tugas yang seharusnya dilakukan ATLM justru dikerjakan oleh tenaga kesehatan lain. Hal tersebut disampaikan Edy dalam Rapat Dengar Pendapat […]Read More
JAKARTA – Anggota Komisi VIII DPR RI Hidayat Nurwahid melontarkan kritik keras terhadap arah kebijakan perlindungan perempuan dan anak yang dinilai masih terjebak pada pendekatan administratif dan layanan darurat, tanpa ditopang anggaran memadai serta strategi pencegahan yang kuat. Hal itu disampaikan Hidayat dalam Rapat Kerja Komisi VIII DPR RI bersama Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan […]Read More
JAKARTA – Upaya penguatan layanan kesehatan berbasis pesantren menjadi fokus utama dalam Focus Group Discussion (FGD) “Peran Klinik dalam Pesantren” yang digelar di Pullman Hotel Jakarta, Selasa (26/1). Kegiatan ini dibuka oleh Staf Khusus Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Firry Wahid, sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam mendorong peran pesantren sebagai mitra strategis pelayanan kesehatan masyarakat. […]Read More
JAKARTA — Anggota DPR RI sekaligus Ketua MPR RI ke-15 dan Ketua Dewan Pengawas Perkumpulan Lembaga Pelatihan Bahasa Jepang Indonesia (PELBAJINDO), Bambang Soesatyo, mendorong PELBAJINDO untuk semakin mengambil peran strategis dalam mencetak Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang terampil, berintegritas, dan bersertifikasi guna memenuhi kebutuhan kerja berkualitas di Jepang. Langkah tersebut dinilai sejalan dengan arah kebijakan […]Read More