JAKARTA – Anggota DPR RI sekaligus Ketua MPR RI ke-15 dan Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Politik, Pertahanan & Keamanan KADIN Indonesia, Bambang Soesatyo, menegaskan pentingnya langkah cepat pemerintah Indonesia untuk memperkuat pertahanan siber nasional melalui dua agenda utama, yakni meratifikasi United Nations Convention Against Cybercrime yang baru saja disahkan Majelis Umum PBB, serta mempercepat […]Read More
JAKARTA — Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi PKB Kiai Maman Imanulhaq menyatakan dukungannya terhadap gagasan Kampung Haji sebagai inisiatif pemerintah untuk menyediakan kawasan permanen bagi jemaah Indonesia di Arab Saudi. Program ini dinilai dapat meningkatkan kenyamanan, efisiensi biaya, dan kemandirian layanan haji. “Kampung Haji ini akan menjadi kawasan ‘Indonesia banget’, dengan restoran nusantara, […]Read More
JAKARTA – Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tandjung, menegaskan bahwa DPR menghormati dan akan menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 121/PUU-XXII/2024 yang memerintahkan pemerintah dan DPR membentuk lembaga pengawas independen Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam waktu dua tahun. Menurut Doli, putusan MK tersebut menjadi momentum penting untuk memperkuat sistem merit, […]Read More
JAKARTA – Anggota Komisi IX dari Fraksi PDIP Edy Wuryanto menyampaikan Komisi IX DPR RI mendesak pemerintah mengambil langkah serius dalam menangani gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) yang kembali meningkat di berbagai sektor. Edy Wuryanto menilai pemerintah belum menunjukkan komitmen konkret, meski sebelumnya telah berjanji membentuk Satuan Tugas (Satgas) Penanganan PHK dan Dewan Kesejahteraan Buruh […]Read More
JAKARTA – Akhirnya Mahkamah Kehormatan Dewan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (MKD DPR RI) telah mengambil keputuskan anggota DPR nonaktif Adies Kadir dan Surya Utama (Uya Kuya) tidak melanggar kode etik DPR. Itu artinya Adies Kadir dan Uya Kuya kembali aktif sebagai anggota DPR RI. Sementara itu, MKD memutuskan tiga anggota DPR RI nonaktif lainnya […]Read More
JAKARTA — Anggota Komisi IX DPR RI, Netty Prasetiyani Aher menilai kebijakan pemutihan iuran BPJS merupakan langkah positif untuk membantu masyarakat yang kesulitan membayar iuran, sekaligus memastikan keberlanjutan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). “Kebijakan penghapusan tunggakan BPJS Kesehatan menunjukkan kepedulian pemerintah terhadap masyarakat tidak mampu. Pemerintah perlu memastikan bahwa pelaksanaannya tepat sasaran dan tidak menimbulkan […]Read More
JAKARTA – Wakil Ketua Komisi II DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra Bahtra Banong menanggapi wacana pemerintah untuk membuka peluang pengangkatan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) menjadi pegawai negeri sipil (PNS). Hal itu usai mengikuti Rapat Paripurna Pembukaan Masa Persidangan II Tahun Sidang 2025-2026 di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Selasa (4/11/2025). Bahtra Banong […]Read More
JAKARTA – Anggota DPR RI sekaligus Ketua MPR RI ke-15 dan Wakil Ketua Umum KADIN Indonesia, Bambang Soesatyo, mengapresiasi langkah perusahaan startup teknologi logistik asal Indonesia, Linknau, yang tampil dalam ajang Tech in Asia Conference 2025 di The Ritz-Carlton Jakarta, 22–23 Oktober 2025. Partisipasi Linknau dalam konferensi teknologi terbesar di Asia Tenggara tersebut merupakan wujud […]Read More
JAKARTA – Anggota Komisi VIII DPR RI dsri Fraksi PKB Kiai Maman Imanulhaq ikut menyoroti penyesuaian masa tunggu ibadah haji yang diterapkan pemerintah tahun ini. Menurut Kiai Maman, perubahan kebijakan ini berdampak langsung pada kuota masing-masing provinsi, sehingga perlu pengawasan ketat agar proses distribusi tetap adil bagi seluruh jemaah. “Sekarang masa tunggu rata-rata diseragamkan menjadi […]Read More
JAKARTA – Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi PKB Daniel Johan menilai, ditetapkannya harga beras berdasarkan rayon berpotensi bertentangan dengan prinsip keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Daniel secara tegas menyatakan bahwa pangan khususnya beras harus dikelola dengan baik dan adil. “Harga beras di semua daerah harus sama, tidak boleh ada perbedaan dengan sistem […]Read More