Jakarta, LintasParlemen.com–Fenomena membludaknya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang berlangsung beberapa bulan terakhir ini sebagai bukti kegagalan Jokowi-JK untuk menciptakan lapangan kerja. Ironisnya, praktek PHK tidak hanya hanya terjadi di dalam negeri tetapi juga di luar negeri. “Mempertimbangkan waktu yang sangat terbatas serta kualitas dan kompetensi para menteri kabinet Jokowi-JK yang sangat rendah, Jokowi tidak akan […]Read More
Jakarta, LintasParlemen.com–Presiden Negarawan Centre, Johan O Silalahi menyatakan jika pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla telah merekayasa dan memanipulasi angka-angka produksi pangan dan pertanian. Menurutnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wapres Jusuf Kalla (JK) harus bertanggung jawab atas rekayasa data statistika palsu dan manipulasi (mark up) terkait angka-angka produksi pangan dan pertanian Indonesia, seperti produksi beras, jagung, gula, […]Read More
Jakarta, LintasParlemen.com — Kelesuan ekonomi global saar ini kini berimbas pada sektor pertambangan batubara di tanah air. Rendahnya harga komoditas batubara saat ini mengakibatkan para pengusaha di sektor tersebut mengurangi produksi dan imbasnya mengurangi jumlah karyawan yang bekerja. Chairman Asosiasi Pertambangan Batu Bara Indonesia (APBI) Pandu P. Sjahrir mengungkapkan, saat ini ada sekitar 400 ribu […]Read More
Jakarta, LintasParlemen.com-Ekonom dari Universitas Indonesia (UI), Rizal E Halim mengatakan, dikabulkannya kasasi KPPU oleh MA terkait kartel sms beberapa operator telekomunikasi merupakan angin segar bagi penegakan hukum persaingan dan upaya perlindungan konsumen. “Setidaknya ini bisa menjadi sinyal ke pasar sebagai bentuk keberpihakan kepada konsumen. KPPU juga bisa melanjutkan upaya hukum yang sama untuk kasus-kasus yang […]Read More
Jakarta, LintasParlemen.com–Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat lonjakan yang luar biasa dari tenaga kerja asing (TKA) sejak adanya Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Kondisi itu tentu saja sangat menyedihkan, mengingat dengan pasar yang luas tak hanya perusahaan asing saja yang masuk, tapi juga para pekerja asing sudah banyak yang eksodus ke Indonesia. “Untuk pekerja paruh waktu […]Read More
Makassar, LintasParlemen.com– Gerakan Nasional Pasal 33 (GNP33) bersama sejumlah eks Pedagang Kaki Lima (PKL) pantai Losari, Makassar kembali akan menggelar aksi demonstrasi di kantor Balai Kota Makassar pada Senin (22/2/2015) besok. Salah satu kordinator aksi, Abdul Gafur mengungkapkan, aksi tersebut dilakukan sebagai bentuk kekecewaan mereka terhadap Pemerintah Kota Makassar yang menempatkan tempat jualan para PKL […]Read More
Jakarta, LintasParlemen.com–Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dari Komisi VII, Satya W Yudha meengatakan hadirnya Kaukus Ekonomi Hijau (KEH) sebagai satu bentuk kongkret untuk ikut berpartisipasi dalam pertumbuhan ekonomi secara keberlanjutan (sustainable). “Keberadaan Kaukus Ekonomi Hijau ini menjadi arti tersendiri karena Kaukus ini sendiri sudah dirapatkan secara resmi oleh pimpinan DPR dan bahkan sudah mulai dipikirkan […]Read More
Jakarta, LintasParlemen.com–Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Kementerian Perdagangan (Kemendag) bekerjasama dengan BPH Migas mulai hari ini menurunkan petugas ke lapangan untuk melakukan pengecekan langsung ke SPBU yang terindikasi melakukan kecurangan penjualan Bahan Bakar Minyak (BBM) Dirjen Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Kemendag, Widodo mengungkapkan, pembentukan tim bersama antara Kemendag dan BPH Migas ini […]Read More
Jakarta, LintasParlemen.com —Sekitar 20 Badan Usaha Milik Negara (BUMN) saat ini tercatat melantai di Bursa Efek Indonesia (BEI). Sebagian sahamnya saat ini telah dimiliki oleh publik termasuk di beli oleh perusahaan asing. Kepala Bidang Komunikasi Publik, Kementerian BUMN, Teddy Purnama menjelaskan, belum tentu BUMN yang melantai di Bursa Efek Indonesia (BEI) dimiliki publik termasuk asing, […]Read More
Jakarta, LintasParlemen.com--Praktek kecurangan oleh sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) dalam melakkuan penjualan Bahan Bakar Minyak (BBM) kepada masyarakat konsumen pengguna BBM ternyata masih marak dilakukan. Pemerintah sendiri membenarkan, jika sampai saat ini masih banyak SPBU yang terbukti melakukan kecurangan dengan mengurangi takaran liter BBM saat melakukan pengisian BBM kepada pengguna di SPBU. Direktur […]Read More