LAMPUNG – Anggota DPR RI Komisi XI Junaidi Auly mempertanyakan alasan pemerintah pusat mewacanakan relaksasi Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) disaat kasus postif covid-19 belum benar-benar turun drastis. Menurutnya wacana relaksasi PSBB oleh pemerintah pusat disinyalir terkait dengan rilis resmi Badan Pusat Statistik (BPS) yang menunjukan realisasi angka pertumbuhan ekonomi pada kuartal I 2020, pertumbuhan […]Read More
JAKARTA – Anggota Badan Anggaran DPR Hermanto mengatakan Sri Mulyani bertanggung jawab atas krisis keuangan akibat diberlakukannya Perppu No. 1/2020 menjadi Undang-Undang Nomor 2 tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menhadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan. […]Read More
JAKARTA – Yang menjadi aneh di tengah pandemi corona baru atau Covid-19 di mana angka impor produk senjata dan amunisi mengalamai peningkatan yang tajam. Bahkan sepanjang Maret tahun 2020 ini, Badan Pusat Statistik atau BPS telah mencatat nilai impor senjata mencapai US$ 187,1 juta, atau angka itu sedang naik hingga 7.384 persen bila dibandingkan di bulan […]Read More
JAKARTA – Program Kartu Pra Kerja yang dianggarkan Presiden Joko Widodo mencapai Rp 5.6 Trillin. Itu angka resmi yang telah dirilis pemerintah pada 20 Maret 2020 yang lalu sebagai bagian dari jaring pengaman sosial menghadapi Pandemi Covid-19. Terkait dengan hal itu, Wakil Ketua MPR RI Syarief angkat suara bahwa Pandemi ini bukan hanya mengganggu kesehatan […]Read More
JAKARTA – Wakil Ketua MPR RI Syarief Hasan mendesak PT Pertamina Tbk segera menurunkan harga BBM. Syarief menilai komentar PT Pertamina telah menyiapkan Rp100 miliar sebagai pinjaman pengengembangan sektor UMKM. “Saya menanggapi statement PT Pertamina yang menyiapkan Rp 100 milliar untuk pinjaman UMKM. Hal ini merupakan sekedar hiburan disaat Rakyat lagi susah akibat Covid-19. Mengapa?,゛kata […]Read More
JAKARTA – Wakil Ketua MPR RI Syarief Hasan kembali meminta pemerintah berhati-hati jika ingin mencetak uang baru sebanyak Rp600 triliun. Baginya, cetak uang sebanyak itu akan menganggu sistem ekonomi nasional. “Saya sebelumnya sudah meminta agar Pemerintah berhati-hati bila ingin mencetak uang baru Rp 600 Trilliun karena sangat akan mendorong meningkatkan inflasi serta menurunkan daya beli […]Read More
JAKARTA – Wakil Ketua MPR RI Syariefuddin Hasan mengingatkan pemerintah untuk membatalkan anggaran ibu kota baru untuk memangkas defisit dan fokus tangani Pandemi Covid-19 di dalam negeri. Syarif minta pemerintah tak cetak uang baru. Seperti diwartakan, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2020 tentang kebijakan keuangan negara dan stabilitas keuangan untuk penanganan pandemik Covid-19 sebagai […]Read More
Serpong – Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi PKS, Mulyanto, minta Pemerintah segera menurunkan harga BBM menyusul anjloknya harga minyak mentah dunia. Mulyanto menilai Pemerintah tidak sensitif melihat penderitaan masyarakat karena membiarkan harga BBM tetap tinggi di saat harga minyak dunia anjlok dan masyarakat sedang kesulitan akibat pandemi Covid 19. “Alasan Pemerintah mempertahankan harga […]Read More
JAKARTA – Anggota Komisi IV dan Badan Anggaran DPR RI Fraksi PKS) menilai Penerapan tiga aturan yang diterbitkan pada tahun 2020 diprediksi akan mempercepat krisis pangan karena telah memotong anggaran pangan yang sangat signifikan. Ketiga aturan tersebut adalah: Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang (Perppu) No. 1 tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem […]Read More
JAKARTA – Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi PKS, Amin Ak menyoroti paradoks yang terjadi pada stok alat pelindung diri (APD) maupun alat kesehatan lainnya. Di satu sisi, banyak rumah sakit, klinik, dan Puskesmas yang kesulitan mendapatkan APD, dan kalaupun ada, dijual dengan 5-10 kali lipat dari harga normal secara tunai. Upaya pengadaan melalui […]Read More