JAKARTA, LintasParlemen.com – Direktur Center for Budget Analysis (CBA) Uchok Sky Khadafi meminta pemerintah tidak hanya menerbitkan Perppu Kebiri, dan hanya mendorong agar cepat selesai pembahasan RUU PKS (Penghapusan Kekerasan Seksual). Namun menurut Uchok, jika Presiden Jokow Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla benar-benar menginginkan membenahi permasalahan ini, maka bisa dilihat dari keseriusan pemerintah mengalokasikan […]Read More
JAKARTA, LintasParlemen.com – Legislator Partai NasDem H Hamdhani, S.IP, M.Sos mendesak pemerintah pusat mempercepat pengoperasian sejumlah pembangkit baru untuk memenuhi kebutuhan listrik di Kalimantan Tengah. Selama ini, daya listrik Kalteng dipasok dari empat unit Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Asam-Asam di Kalimantan Selatan (Kalsel) yang memiliki kapasitas produksi 525 mega watt. Sedangkan total beban puncak […]Read More
JAKARTA, LintasParlemen.com–DPR mendorong Badan Urusan Logistik (Bulog) mengambil alih stok dan distribusi tujuh komoditi pangan strategis seperti beras, jagung, kedelai, cabai, bawang merah, daging sapi, dan gula. Untuk itu, DPR RI dalam hal ini sangat setuju bila manajemen pergudangan Bulog dimodernisasi. Dimana tiap 7 komoditi tersebut mempunyai gudang masing-masing agar mata rantai yang selama ini […]Read More
JAKARTA, LintasParlemen.com--Wakil Ketua Komisi IV DPR Herman Khaeron menegaskan saat ini adalah waktu yang tepat untuk Indonesia menerapkan ekonomi berlandaskan Pancasila. Terkait hal itu, dia berharap Badan Urusan Logistik (Bulog) harus menjadi badan ketahanan pangan nasional untuk melawan mekanisme pasar. Apalagi, semakin terbukti mekanisme pasar itu telah merugikan masyarakat, khususnya pada saat hari raya keagamaan […]Read More
Jakarta, LintasParlemen.com–Buruh mendesak pemerintah agar menurunkan harga bahan pokok yang sudah sangat mahal dan memberatkan masyarakat di bulan Ramadhan. terutama harga telur, minyak goreng, bawang, ayam, gula, dan daging. Kenaikan harga-harga ini mengakibatkan daya beli buruh turun hingga 20% padahal gaji buruh tidak ada kenaikan. Buruh berharap pemerintah jangan hanya “omong doang” dengan memberi harapan […]Read More
JAKARTA, LintasParlemen.com – Wakil Ketua Komisi VIII DPR Deding Ishak menilai Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (TJSP) atau Corporate Social Responsibility (CSR) mampu menjadi momentum strategis untuk mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat. Menurut Deding, RUU TJSP itu sebagai RUU inisiatif dari DPR. Ia berharap dengan adanya RUU itu mampu melibatkan atau meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya […]Read More
JAKARTA, LintasParlemen.com-– Ketua DPR Ade Komarudin mengungkapkan jika sampai saat ini pembahasan RUU Tax Amnesty masih terus dibahas di Komisi XI DPR RI. Ia menilai bahwa pemerintah tengah memberikan kepercayaan terkait dimasukkannya dana hasil penerapan kebijakan Pengampunan Pajak dalam struktur APBN-P 2016. Akom menyebut, hingga saat ini pembahasan RUU Tax Amnesty itu sendiri belum rampung […]Read More
Jakarta, LintasParlemen.com– Direktur Eksekutif Energy Watch Indonesia (EWI), Ferdinand Hutahaen mendesak agar DPR menolak pengajuan PMN yang diajukan oleh pemerintahan Jokowi. Ferdinand mengungkapkan, pemerintah dalam rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBNP) tahun 2016 mengajukan tambahan Penyertaan Modal Negara (PMN) sebesar 13 Triliun lebih, sehingga total PMN tahun ini mencapai 53 trilun lebih. “Angka itu […]Read More
JAKARTA, LintasParlemen.com – “Assalamu’alaikum Bapak. Bawang merah digembar-gemborkan harganya melambung tinggi sampai Rp 40 ribu/kg. Padahal di Pati di pasar Juwana yang mayoritas sentralnya bawang merah dari kecamatan Jaken, Juwana dan Wedarijaksa harganya kurang dari Rp 20 ribu /kg.” Demikian keluh masyarakat Kabupaten Pati, Jawa Tengah saat menyampaikan aspirasinya pada Anggota Komisi IV DPR RI […]Read More
Jakarta, Lintasparlemen.com – Presiden Joko Widodo (Jokowi) diimbau untuk mengevaluasi para pembantunya di Kabinet Kerja. Pasalnya, para Menteri yang tak selaras dengan pemikiran Presiden, dipastikan bakal menghambat percepatan pembangunan. Wakil Ketua Komisi I DPR-RI TB Hasanuddin mengatakan, perintah Presiden Jokowi kepada Kepala Bakamla dalam Rapat Kabinet 2 bulan lalu untuk memberantas penyelundupan memang sudah tepat. […]Read More