Jakarta, LintasParlemen.com–Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia merilis lebih dari 10 ribu pekerja terancam terkena pemutusan hubungan kerja (PHK). Presiden KSPI Said Iqbal mengatakan jumlah pekerja yang terancam kena PHK jauh lebih besar daripada data yang dirilis Kementerian Tenaga Kerja yang cuma 1.347 orang. Said Iqbal mengatakan saat ini ada 12.680 pekerja terancam PHK. Data ini diambil […]Read More
Jakarta, LintasParlemen.com–Ekonom Universitas Indonesia (UI), Rizal Edi Halim menyampaikan kritikannya kepada pemerintahan Jokowi yang telah mengeluarkan Paket Kebijakan Ekonomi (PKE) X beberapa waktu yang lalu. Rizal mengungkapkan, PKE X tersebut semangatnya lebih banyak mengandung semangat untuk mempermudah investasi asing yang justru dikhawatirkan hanya akan mengancam industri domestik dan sumber daya manusia lokal. “Penerapan MEA telah […]Read More
Jakarta, LintasParlemen.com — Ekonom dari Universitas Indonesia (UI), Rizal Edi Halim menyatakan mestinya pemerintah dalam menyikapi harga minyak dunia yang murah saat ini segera melakukan penyesuaian dengan menurunkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM). “Pemerintah mestinya mengutamakan prinsip keadilan, di saat masyarakat semestinya menikmati harga bahan bakar yang murah, kenapa pemerintah justru tidak memberikan itu,” papar […]Read More
Jakarta, LintasParlemen.com— Presiden Jokowi dan beberapa menterinya akan digugat ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat terkait dengan polemik proyek Kereta Api Cepat (KAC). Gugatan ini berasal dari Tim Advokasi Tolak Kereta Cepat selaku kuasa hukum warga negara Indonesia. Juru Bicara Tim Advokasi Tolak Kereta Cepat, Habiburokhman mengungkapkan, selaku kuasa hukum perwakilan negara Indonesia yakni FX Arief […]Read More
Jakarta, LintasParlemen.com–Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (KESDM) telah mengeluarkan rekomendasi izin perpanjangan ekspor konsentrat kepada PT Freeport Indonesia (PT FI) pada 9 Februari 2016 lalu kemudian oleh Kementerian Perdagangan (Kemendag) dikeluarkan izin ekspor PT FI pada 10 Februari 2016. Namun, syarat yang sebelumnya ditetapkan oleh Menteri ESDM, Sudirman Said yaitu keharusan PT […]Read More
Jakarta, LintasParlemen.com— Hasil survei yang dilakukan oleh Indonesia Development Monitoring (IDM), mayoritas masyarakat menolak pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung yang digagas oleh Presiden Joko Widodo. Berdasarkan survei dirilis IDM, dengan berbagai macam pertimbangan dan alasan, 90,3 persen menyatakan tidak setuju atas pembangunan proyek tersebut. “Tapi umumnya penolakan mereka karena tak rela lantaran pembangunan dilakukan dengan dana […]Read More
Jakarta, LintasParlemen.com–Sikap pemerintah dalam Paket Kebijakan Ekonomi (PKE) X dinilai terlalu berani dalam memberikan banyak fasilitas bagi investor asing untuk melakukan investasi di Indonesia. Disadari, Indonesia memang tengah membutuhkan investasi asing untuk mempercepat pembangunan. Namun, Ekonom Universitas Sam Ratulangi Manado Agus Tony Poputra menyatakan, fasilitas yang diberikan pemerintah dalam mendukung pembangunan nasional justru akan mencederai […]Read More
Jakarta, LintasParlemen.com— PT Pertamina (Persero) melansir jika program konversi minyak tanah ke elpiji 3 kg yang direalisasikan sejak 2007 lalu telah terdistribusi sebanyak 57,19 juta paket dan mengklaim berhasil menghemat subsidi sebesar Rp197,05 triliun Vice President Corporate Communication Pertamina Wianda Purponegoro mengatakan program konversi mengungkapkan, program konversi ini sukses dalam waktu cepat. “Bahkan, katanya, program […]Read More
Jakarta, LintasParlemen.com–Keputusan Menteri ESDM, Sudirman Said yang kembali mengeluarkan surat izin rekomendasi perpanjangan ekspor konsentrat kepada PT Freeport Indonesia (PT FI) menuai kritik dari anggota DPR RI. Eni Maulani Saragih, anggota Komisi VII DPR dari fraksi Partai Golkar mengungkapkan, sikap pemerintah yang tetap memberikan izin meski sebelumnya pemerintah sendiri menetapkan syarat bea keluar lima persen […]Read More
Jakarta, LintasParlemen.com– Menyusul keluarnya izin perpanjangan ekspor konsentrat PT Freeport Indonesia (PT FI) per 10 Februari 2016 lalu untuk jangka waktu enam bulan kedepan menuai pertanyaan dari sejumlah pihak. Direktur Indonesian Resources Studies (IRESS) Marwan Batubara mengungkapkan, apa yang dilakukan oleh pemerintah dengan memberikan izin perpanjangan ekspor ke PT FI jelas-jelas melanggar konstitusi dan aturan […]Read More