JAKARTA – Majelis Ulama Indonesia (MUI) memberikan apresiasi kepada Kepolisian RI yang telah berhasil meringkus tersangka kelompok Muslim Cyber Army (MCA). Sindikat (MCA) adalah kelompok yang diduga melakukan penyebaran ujaran kebencian, penghinaan, fitnah, adu domba dan pencemaran nama baik terhadap pemimpin dan para pejabat negara. “Konten-konten yang pernah diviralkan MCA meliputi kebangkitan Partai Komunis Indonesia, […]Read More
JAKARTA – Kinerja KPK perlu diapresiasi dalam menetapkan Anggota DPR sekaligus Ketua DPD I Golkar DKI Jakarta Fayakhun Andriadi (FA) sebagai tersangka. Apalagi Fayakhun diduga menerima suap terkait dengan kasus suap di Bakamla. Kader muda Golkar yang juga Pengurus Depipus Baladhika Karya Raden Lintang Fisutama meminta FA dinon-aktifkan dari Ketua DPD I Partai Golkar DKI Jakarta. […]Read More
JAKARTA — Dalam satu pekan ini telah terjadi penganiayaan terhadap dua orang ulama. Seteleh sebelumnya menimpa Pimpinan Pondok Pesantren Al Hidayah (Santiong), Cicalengka, Kabupaten Bandung, Kiai Umar Basri yang dianiaya usai shalat Subuh di Ponpes. Peritiwa terkini menimpa Komandan Brigade PP Persis, Ustaz Prawoto yang juga dilakukan di waktu shubuh. Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini merasa prihatin […]Read More
JAKARTA – Sekretaris Fraksi PKB DPR RI H Cucun A Syamsulrijal pertanyakan pernyataan Ketua MPR RI Zulkifli Hasan yang menyebutkan adanya lima Fraksi yang menyetujui atau melegalkan pernikahan sesama jenis melalui Undang-undang di parlemen. “Undang-undang yang mana yang akan melegalkan lGBT, tidak ada dan tidak benar itu, tidak satupun rancangan undang-undang yang melegalkan pernikahan sesama […]Read More
SURABAYA – Wakil Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI sekaligus Anggota Komisi III DPR RI Adies Kadir menyayangkan anggapan publik bahwa semua hakim perilakunya culas. Menurut Adies, banyak hakim yang berintegritas tinggi dalam menegakkan hukum. “Sungguh naif sekali jika setiap kesalahan oknum (hakim) disematkan pada semuanya bahkan institusinya, ini menyedihkan di ranah penegakan hukum […]Read More
SURABAYA – Seseorang yang hidup bermasyarakat bisa saja bertindak menentang hukum, atau melanggar hak-hak asasi orang lain dengan dalih melakukan hal yang diyakininya benar. Hal ini tentu sangat merugikan orang di sekitarnya. Hal itu disampaikan Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Golkar Adies Kadir yang juga Doktor Hukum itu seperti disampaikan kepada redaksi lintasparlemen.com, Surabaya, […]Read More
JAKARTA – Penghujung tahun 2017 kemarin menjadi puncak pengabdian Ma’mun di Pemasyarakatan sebagai PLT Direktur Jenderal Pemasyarakatan yang juga merangkap jabatan Kepala Balitbang HAM Kemenkumham. Tepatnya Kamis (28/12/2017) lalu berlangsung acara “Serah Terima Memori Jabatan PLT Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementrian Hukum dan HAM” di Grha Bhakti Pemasyarakatan lantai 6, Jakarta. Menurut Suta Widhya, SH dari […]Read More
SURABAYA – Anggota Komisi III DPR RI Adies Kadir menyampaikan harus diakui penegakkan hukum di Indonesia masih menyisakan berbagai persoalan terutama terkait kinerja punggawa keadilan atau para hakim. “Betapa tidak, para pemutus keadilan itu selama ini dinilai oleh publik cenderung tak mencerminkan rasa keadilan bagi sebagian masyarakat,” kata Adies seperti disampaikan pada lintasparlemen.com, Surabaya, Selasa […]Read More
Jakarta – Ketua Fraksi PPP Reni Marlinawati menilai keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) dengan menolak gugatan terkait Lesbian, Gay Biseksual dan Transgender/Transeksual (LGBT) bukan berarti telah melegalkan perilaku tersebut. Bagi PPP, kata Reni, pihaknya telah memberi penjelasan terkait arti penolakan gugatan di MK tersebut. Namun, MK telah menyerahkan perumusan norma penyakit masyarakat tersebut ke pembuat UU. “Putusan tersebut bukan berarti MK […]Read More
JAKARTA – Sidang Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) ‘melawan’ Negara, dalam hal ini Kementerian Hukum dan HAM di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), Jakarta Timur kembali digelar. Pada sidang kali ini, kuasa hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Hafzan Taher menilai bahwa agenda pembacaan Replik Penggugat Prinsipal sebenarnya tidak ada diatur dalam Hukum Acara, […]Read More