Jakarta, Lintasparlemen.com – Mantan Ketua Umum PB Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Syahrul Efendi Dasopang setuju dengan pernyataan Komisioner KPK Saut Situmorang. Karena itu dia heran kenapa ada aktivis HMI maupun Korps Alumni HMI mengecam Saut. “Saya setuju dengan pernyataan Saut Situmorang, baik sebagai pribadi warga negara maupun mantan Ketua Umum PB HMI. KAHMI maupun HMI kenapa […]Read More
Jakarta, LintasParlemen.com–Indonesia Corruption Watch (ICW) memiliki empat catatan negatif tentang penanganan kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI). Yang pertama, ICW menilai penanganan kasus tersebut berlarut-larut. “Penyelesaian kasus ini tanpa alasan yang tidak masuk akal dan dapat dipertanggungjawabkan,” kata anggota badan pekerja ICW Emerson Yuntho di kantor ICW, Jakarta, Ahad (1/5/2016). Dalam catatan ICW, ia membeberkan […]Read More
Jakarta, LintasParlemen.com–Rancangan Undang-Undang (UU) pengampunan pajak atau tax amnesty masih menimbulkan banyak pertentangan. Salah satunya persoalan masuknya dana hasil kejahatan seperti korupsi, narkoba atau perdagangan manusia. Melihat hal ini, organisasi masyarakat (Ormas) Islam sebaiknya bisa memberikan masukan kepada pemerintah mengenai RUU tersebut. Sebab dana dari kejahatan yang masuk ke dalam negeri harusnya mempunyai ketentuan tertentu […]Read More
JAKARTA, Lintasparlemen.com – Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI sekaligus Wakil Ketua Fraksi Golkar DPR Firman Soebagyo (FS) menyebutkan bahwa pekerja ilegal Cina tertangkap di Halim Perdana Kusuma tak sekedar pelanggaran imigrasi biasa. Firman mengingatkan Gerakan 30 September Partai Komunis Indonesia (G30S PKI) 1965 lalu terjadi sekitar Lubang Buaya dan Halim Perdana Kusuma sebagai […]Read More
JAKARTA, Lintasparlemen.com – Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Firman Soebagyo (FS) mengingatkan pemerintah untuk berhati-hati atas ‘penyusupan’ pekerja Cina di balik proyek kereta cepat kerjasama Indonesia-Cina. Menurut Firman yang juga Wakil Ketua Fraksi Partai Golkar DPR RI ini, bisa saja masuknya pekerja Cina itu secara ilegal ke Indonesia, dengan muatan lain yang memiliki […]Read More
JAKARTA, Lintasparlemen.com – Wakil Ketua Baleg DPR RI menyebutkan bahwa evaluasi dan pemantauan terhadap UU merupakan tugas baru yang diamanatkan dalam UU MD3 kepada Badan Legislasi yang dipimpinnya. Menurut Firman, evaluasi dan pemantauan itu dipandang perlu karena selama ini ada sejumlah Undang-undang (UU) yang belum dijalankan oleh DPR selaku badan legislasi di Indonesia. Sekjen Depinas […]Read More
JAKARTA, Lintasparlemen.com – Surat Terbuka untuk Presiden Republik Indonesia GERAKAN RAKYAT TANGKAP AHOK (Citizen Arrest of Ahok) Kepada Yth. : Bpk. Ir. H. Joko Widodo Presiden Republik Indonesia di Istana Negara Jakarta Pusat Dengan hormat, Terimalah salam ta’zim kami teriring do’a semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayahNya kepada kita […]Read More
JAKARTA, Lintasparlemen.com – Wakil Ketua Komisi VIII DPR Sodik Mudjahid mengatakan umat Islam patut bersyukur setelah Baleg DPR RI menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah (PIHU) sebagai pengganti atas Undang-Undang (UU) Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji saat dilakukan harmonisasi Baleg-Komisi VIII DPR RI, Senin (25/04/2016) lalu. Menurut Sodik, RUU […]Read More
JAKARTA, Lintasparlemen.com – Berhati-hatilah menggunakan media sosial (medsos) seperti Facebook dan sejenisnya. Jika tak berhati-hati bisa bernasib sama dengan pemilik akun Sukawani Hia karena menyebar “fitnah” di medsos. Atas sebaran itu, Anggota Komisi I DPR RI Marinus Gea lewat kuasa hukumnya dari Lembaga Bantuan Hukum Himpunan Masyarakat Nias Indonesia (Himni) melaporkan Sukawani Hia ke Polda […]Read More
Jakarta, LintasParlemen.com–Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly mengungkapkan ingin merevisi aturan tentang remisi, yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012. Yasonna mengungkapkan revisi peraturan pemerintah, terutama terkait dengan perihal pemberian remisi bagi warga binaan narkoba, mampu meminimalisir kerusuhan di unit pelaksana teknis pemasyarakatan. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua […]Read More