Jakarta, LintasParlemen.com–Pengesahan RUU Pengampunan Pajak “Tax Amnesty” dianggap lebih besar kemungkinan gagalnya. Ketimbang berhasil meraup penerimaan pajak seperti yang diharapkan pemerintah. Anggota Komisi XI DPR RI Andreas Eddy Susetyo, mengungkapkan, IMF juga menyebutkan kalau negara yang berhasil lakukan tax amnesty hanya anomali. “Istilahnya, potensi gagalnya besar,” ujar politisi PDI-P itu, di Jakarta, Jumat (22/4/2016). Berdasarkan […]Read More
JAKARTA, LintasParlemen.com – Perlakuan terhadap koruptor di Indonesia dinilai lebih baik dibanding pencopet. Padahal koruptor telah merugikan seluruh rakyat Indonesia. Koordinator Masyarakat Anti Korupsi (MAKI) Boyamin Saiman mengkritik cara penangkapan terpidana kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) Samadikun Hartono. Perlakuan pemerintah terhadap pria yang buron selama 13 tahun ini dinilai istimewa. “Mestinya kan diborgol. Abu […]Read More
Jakarta, LintasParlemen.com–Pasca penangkapan buronan kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) Samadikun Hartono, Komisi III DPR RI menantang aparat penegak hukum juga menangkap buron kasus hak tagih (cessie) Bank Bali pada 1999, Djoko Tjandra. “Kami berharap tidak berhenti sampai di Samadikun. Tapi mereka yang telah jadi tersangka dan divonis sebagai pelaku kejahatan diburu tanpa henti,” ujar […]Read More
Jakarta, LintasParlemen.com–Ketua Badan Legislasi (Baleg) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR-RI) Supratman Andi Atgas menginginkan PT Pertamina (Persero) menjadi National Oil Company melalui Rancangan Undang Undang (RUU) Migas yang sedang digodok DPR. Selain itu dia juga menegaskan bahwasanya pengesahan RUU ini harus dipercepat untuk memanfaatkan momentum adanya penurunan harga minyak dunia. “Intinya buat kita satu ini tidak […]Read More
Jakarta, LintasParlemen.com–Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said mengatakan sekitar 2.500 desa yang masyarakatnya masih hidup dalam kegelapan di seluruh Indonesia karena desa-desa itu belum dialiri listrik. “Sebanyak 12.000 desa yang dialiri listrik tetapi putus-putus atau belum 24 jam sehari,” katanya saat peluncuran Program Indonesia Terang di Kabupaten Maybrat, Papua Barat, Rabu (21/4/2016). […]Read More
Jakarta, LintasParlemen.com–Tertangkapnya buronan Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) Samadikun Hartono setelah 13 tahun buron kembali mengingatkan publik Indonesia kepada skandal keuangan terbesar yang pernah terjadi di negara ini. Skandal tersebut bermula dari keputusan pemerintah melalui Bank Indonesia pada Desember 1998 untuk menyalurkan dana BLBI sebesar Rp 147,7 triliun kepada 48 bank di dalam negeri. BLBI […]Read More
Jakarta, LintasParlemen.com– Anggota Komisi III DPR RI dari FPKS Aboe Bakar Alhabsyi mengatakan, PKS akan bersungguh-sungguh mengawal revisi Undang-undang Terorisme Nomor 15 Tahun 2003 agar tidak menjadi penyalah gunaan wewenang. “Kami akan bekerja keras karena masukan-masukan dari masyarakat yang kami terima benar. Jangan sampai nanti UU Terorisme itu disalahgunakan menjadi abuse of power,” katanya, Jumat, […]Read More
Jakarta, LintasParlemen.com— Gabungan Aktifis Lintas Kampus (GALAK) Sulawesi Selatan menilai, kinerja Kepolisian Daerah (Kapolda) Sulsel selama ini masih jauh dari apa yang diharapkan publik di Sulsel. “Hasil Focus Grub Discusian (FGD) dan kajian kami dari lembaga Kampus dan lembaga pergerakan serta Penggiat Kebijakan Public di Sulawesi Selatan. Di mana poinnya adalah belum berjalannya Program Kapolda […]Read More
Jakarta, LintasParlemen.com-Kementerian Perhubungan (Kemenhub) telah menerbitkan Peraturan Menteri Perhubungan yang mengatur transportasi online. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 32 tahun 2016 tentang Penyelenggaraaan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek menggantikan KM 35 tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan dengan Kendaraan Umum. Permen ini telah disahkan pada 28 Maret 2016. Dan […]Read More
Jakarta, LintasParlemen.com–Kepala Kepolisian RI (Kapolri) Jenderal Badrodin Haiti mengatakan akan mengawasi dan mengevaluasi kinerja Polri sebelum menangkap terduga teroris. Menurut Badrodin, hal ini dilakukan agar kejadian seperti penangkapan Siyono tak terulang kembali. “Sudah saya sampaikan untuk mencegah kejadian seperti itu. Kita mengevaluasi kemudian kita akan tentukan kebijakan. Dengan demikian, setiap penangkapan yang terduga teroris bisa […]Read More