JAKARTA, Lintasparlemen.com – Setelah sebelumnya Komisi VII DPR RI telah meminta kepada pihak Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) untuk menghentikan proses pembangunan reklamasi di sejumlah daerah saat sang Menteri Siti Nurbaya menghadiri rapat, Selasa (11/04) lalu. Komisi IV DPR mengikuti jejak jejak Komisi VII itu untuk meminta pihak Kementerian LHK atau pemerintah untuk menghentikan […]Read More
JAKARTA, Lintasparlemen.Com – Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Fadel Muhammad angkat suara terkait pembangun reklamasi di sejumlah daerah yang harus ditinjau ulang untuk diteruskan. Alasannya, banyak hal yang perlu diperbaiki sebelum menjalankan kebijakan tesebut. Seperti diberitakan, proyek reklamasi Pulau G di lepas pantai kawasan Muara Angke, Jakarta Utara, membuat cemas nelayan tradisional di kawasan […]Read More
Jakarta, LintasParlemen.com–Rencana pembentukan Panitia Kerja Desa di DPR RI terus bergulir menyusul ditemukannya dugaan pelanggaran dalam pelaksanaan penyaluran dana desa, Komisi V DPR belum lama ini mengadakan rapat internal guna mematangkan rencana pembentukan Panja Desa. “Mayoritas anggota dari masing-masing fraksi sepakat pembentukan Panja Desa, pekan ini sudah bergulir pembentukannya untuk disahkan,” tegas anggota Komisi V […]Read More
Jakarta, LintasParlemen.com— Polemik terkait pemecatan Fahri Hamzah sebagai kader Partai Keadilan Sejahtera (PKS) terus menggelinding. Kabar pemecatan Fahri Hamzah sebagai ‘pesanan’ penguasa dan akan mendapatkan imbalan jatah kursi menteri pada reshuflle nanti dibantah tegas oleh Ketua Fraksi PKS di DPR RI. Ketua Fraksi PKS di DPR, Jazuli Zuwaini menepis kabar adanya jatah kursi menteri dibalik […]Read More
Jakarta, LintasParlemen.com— Komite Pemantau Legislatif (Kopel) Indonesia mengkritik kunjungan para anggota DPRD Sulawesi Selatan yang melakukan Kunjungan Kerja (Kunker) pembahasan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Gubernur Sulawesi Selatan di Kantor Gubernur DKI Jakarta pada Jumat April lalu. ” Ini lucu, para anggota DPRD Sulsel yang terdiri dari 23 anggota Panitia Khusus (Pansus) DPRD Provinsi Sulawesi […]Read More
JAKARTA, Lintasparlemen.com – Indonesia adalah bangsa besar. Bangsa Indonesia yang suatu saat nanti menjadi bangsa yang disegani oleh negara-negara sahabat karena memiliki martabat tinggi. Potensi Indonesia menjadi negara maju sangat besar. Tinggal bagaimana peran Pemerintah dan DPR sama-sama bersinerji dalam membuat UU dan menjalankan regulasi itu. Lembaga legislatif yabg memiliki fungsi pengawasan dan pemerintah sebagai lembaga eksekutif […]Read More
JAKARTA, Lintasparlemen.com – Reklamasi adalah merupakan proses pembuatan daratan baru dari dasar laut atau dasar sungai. Sedangkan tanah yang direklamasi disebut tanah reklamasi atau landfill. Akhir-akhir ini reklamasi menjadi pembicara publik Indonesia setelah beberapa waktu lalu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Ketua Komisi D DPRD Provinsi DKI Jakarta M Sanusi terjaring operasi tangkap tangan (OTT) Kamis […]Read More
MAMUJU, Lintasparlemen.com – Adalah Sulawesi Barat—disingkat Sulbar—yang merupakan provinsi hasil pemekaran dari provinsi Sulawesi Selatan. Provinsi ini terbentuk tanggal 05 Oktober 2004 lalu berdasarkan UU Nomor 26 Tahun 2004. Ibukotanya ialah Mamuju. Luas wilayahnya sekitar 16,796.19 km². Awal berdiri Sulbar dipimpin oleh Anwar Adnan Saleh dari hasil Pilgub selama dua periode, 2006 hingga 2017. Sulbar […]Read More
JAKARTA, LintasParlemen.com – Seperti diberitakan akhir-akhir ini bahwaada sejumlah pelanggaran hukum yang dilakukan Pemerintah Provinsi (Pemrov) DKI Jakarta dalam menerbitkan izin pelaksanaan reklamasi kepada perusahaan pengembang tersebut. Pertama, penerbitan izin reklamasi bukan menjadi kewenangan Pemprov DKI Jakarta melainkan pemerintah pusat, karena wilayah Jakarta masuk ke dalam kawasan strategis nasional (KSN). Kedua, penerbitan izin oleh Ahok melanggar aturan karena […]Read More
JAKARTA, LintasParlemen.com – Rencana pembangunan reklamasi di suatu daerah sering menimbulkan pro dan kontra. Melihat kondisi ini, Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Firman Soebagyo menilai bahwa reklamasi harus diatur secara komprehensif sesuai undang-undang untuk kepentingan masyarakat di sekitarnya. “Reklamasi ini merupakan suatu kegiatan yang dilakukan berdasarkan undang-undang. Jika konteksnya adalah potensi sumber daya […]Read More