Jakarta, LintasParlemen.com–Wakil Ketua Komisi II DPR RI dari F-PKB Lukman Edy mengatakan bahwa dalam revisi UU Pilkada No.8 tahun 2015 sama sekali tidak ada aturan yang diskriminatif bagi calon kepala daerah. Baik untuk calon perseorangan, independen, parpol, maupun calon petahana. Misalnya, lanjut dia, untuk aturan suara pencalonan hampir disepakati bagi calon perseorangan tetap 6,5% – […]Read More
JAKARTA, LintasParlemen.com– Anggota Komisi VII DPR dari Fraksi Gerindra Harry Poernomo menilai saat ini pemerataan distribusi aliran listrik belum maksimal. Pasalnya, masih banyak ditemukan titik lokasi yang mengalami pemadaman kendati berada di daerah berdaya listrik cukup. “Apakah memang ada gangguan jaringan. Katakanlah di beberapa daerah daya listriknya cukup. Tetapi, jaringan distribusinya belum menyeluruh ke seluruh […]Read More
JAKARTA, Lintasparlemen.com – Beberapa waktu lalu Baleg dan Komisi VIII DPR RI menyepakati Rancangan Undang-Undang (RUU) Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah (PIHU) sebagai pengganti atas Undang-Undang (UU) Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji. RUU yang merupakan usul inisiatif Komisi VIII ini dinilai sangat relevan karena didalamnya diatur transparansi, proporsionalisme dan jaminan untuk peningkatan […]Read More
Jakarta, LintasParlemen.com–Komisi VI DPR-RI meminta Kementerian BUMN untuk menghentikan sementara (moratorium) pembentukan anak usaha hingga selesainya revisi UU BUMN pada tahun 2016. Demikian salah satu kesimpulan Rapat Kerja Komisi VI dengan Deputi BUMN Bidang Jasa Pertambangan Industri Strategis dan Media Fajar Harry Sampurno, direksi PT Bukit Asam (Persero) Tbk, PT Timah (Persero) Tbk dan PT […]Read More
JAKARTA, Lintasparlemen.com – Sejumlah Anggota DPR RI yakni Firman Soebagyo (Wakil Ketua Baleg), Mukhamad Misbakhun (Anggota Komisi II) dan Syaifuddin Sudding (Anggota Komisi III) menerima murid sekolah dasar (SD) Islam Al Azhar Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin (25/04/2016) tadi. Sebagai informasi, kegiatan tersebut dalam rangka studi praktik dari kurikulum SD Islam Al Azhar agar siswa […]Read More
Jakarta, LintasParlemen.com–Wakil Ketua DPR Agus Hermanto mengatakan bahwa Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) telah melakukan pelanggaran berat soal pemberian izin reklamasi Teluk Jakarta. Sebab, hingga sampai saat ini Ahok tidak mempunyai landasan hukum yang kuat memberikan izin reklamasi kepada PT Agung Podomoro Land Tbk (APLN) induk usaha PT Muara Wisesa Samudra. “Pelanggaran terberat […]Read More
Jakarta, LintasParlemen.com–DPR berencana memperluas pemberlakuan kewajiban pemberian dana tanggung jawab sosial perusahaan (corporate social responsibility/CSR). Dikutip dari Kontan, Senin (25/4/2016), kewajiban ini akan diatur dalam Rancangan Undang- Undang (RUU) Tanggung Jawab Sosial. Jika saat ini, sesuai dengan ketentuan pasal 74 UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, kewajiban soal pemberian CSR tersebut hanya terbatas […]Read More
Jakarta,LintasParlemen.com–DPRD Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan, bakal menyampaikan perda inisiatif agar warga yang meninggal dan memiliki kelengkapan administrasi, seperti KTP dan kartu keluarga, yang berdomisili di daerah ini diberikan santunan Rp 1 juta. Wakil Ketua DPRD Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Jainuddin Bahrani menjelaskan, tujuan pemberian santunan tersebut untuk meringankan beban keluarga warga yang ditinggalkan. […]Read More
Jakarta, LintasParlemen.com–Pengesahan RUU Pengampunan Pajak “Tax Amnesty” dianggap lebih besar kemungkinan gagalnya. Ketimbang berhasil meraup penerimaan pajak seperti yang diharapkan pemerintah. Anggota Komisi XI DPR RI Andreas Eddy Susetyo, mengungkapkan, IMF juga menyebutkan kalau negara yang berhasil lakukan tax amnesty hanya anomali. “Istilahnya, potensi gagalnya besar,” ujar politisi PDI-P itu, di Jakarta, Jumat (22/4/2016). Berdasarkan […]Read More
Jakarta, LintasParlemen.com–Pasca penangkapan buronan kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) Samadikun Hartono, Komisi III DPR RI menantang aparat penegak hukum juga menangkap buron kasus hak tagih (cessie) Bank Bali pada 1999, Djoko Tjandra. “Kami berharap tidak berhenti sampai di Samadikun. Tapi mereka yang telah jadi tersangka dan divonis sebagai pelaku kejahatan diburu tanpa henti,” ujar […]Read More