JAKARTA – Persaudaraan Tani Nelayan Indonesia (PETANI) menyatakan dukungan penuh terhadap pengesahan Rancangan Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (RUU TNI). Hal tersebut disampaikan Ketua Bidang Advokasi dan Kelembagaan Petani, Tunjung Budi Utomo bahwa regulasi ini akan semakin memperkuat peran dan fungsi TNI dalam menjaga kedaulatan negara serta berkontribusi dalam pembangunan nasional. “Kami meyakini bahwa regulasi yang […]Read More
Untuk Tingkatkan Produktivitas, Firman Soebagyo Nilai Perlu Dilakukan Sertifikasi Nelayan
JAKARTA – Untuk tingkatkan produktivitas para nelayan Indonesia diperlukan langkah strategis di antaranya dilakukan sertifikasi nelayan. Banyak tujuan yang bakal tercapai jika sertifikasi tersebut berhasil dilakukan di Indonesia. Hal itu disampaikan Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi Partai Golkar Dapil Jawa Tengah III Firman Soebagyo. Menurut Firman, sertifikasi nelayan didorong untu meningkatkan produktivitas profesi […]Read More
JAKARTA – DPR RI telah mengesahkan Rancangan Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (RUU TNI) menjadi undang-undang. Keputusan ini diambil dalam rapat paripurna yang dihadiri oleh sejumlah menteri terkait. Rapat terselenggara di ruang Paripurna gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (20/3/2025). Rapat dipimpin oleh Ketua DPR RI Puan Maharani yang didampingi Wakil Ketua DPR yang lain, […]Read More
BUKIT TINGGI – Senator Republik Indonesia Provinsi Sumaterra Barat Irman Gusman menyatakan dukungannya dan menyambut baik pembentukan Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih, yang digagas Presiden RI Prabowo Subianto. Kopdes Merah putih yang akan resmi diluncurkan pada 12 Juli 2025, bertepatan dengan Puncak Hari Koperasi Nasional dapat menjadi Momentum kebangkitan koperasi di Indonesia dan menjadi motor […]Read More
JAKARTA – Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi Partai NasDem Amelia Anggraini menegaskan perluasan kewenangan TNI kemarin pada dasarnya bertujuan agar TNI memiliki landasan hukum yang jelas dalam menghadapi tantangan keamanan modern seperti perang siber maupun perang hibrida. Perluasan kewenangan TNI ini sejalan dengan pernyataan yang disampaikan oleh Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco […]Read More
JAKARTA – Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR I Nyoman Parta menilai bahwa belum terlihat ada sesuatu pembeda yang signifikan antara kondisi RUU Perkoperasian yang terdahulu dengan RUU Perkoperasian yang sekarang terkait dengan sejumlah permasalahan dan tantangan ke depan. Artinya, belum ada spirit yang membedakan terkait presentasi Tim Ahli atas penyusunan RUU tentang Perubahan Undang-Undang Nomor […]Read More
JAKARTA – Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat Herman Khaeron, menyoroti fungsi rest area sebagai salah satu faktor penyebab kemacetan di jalan tol, terutama saat musim mudik dan arus balik. Ia mendorong adanya peningkatan jumlah petugas di rest area serta penerapan regulasi yang lebih ketat untuk mengurangi kemacetan. “Rest area juga sebagai sumber kemacetan, jadi petugasnya […]Read More
JAKARTA – Anggota Komisi III DPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum FKPPI/Kepala Badan Bela Negara FKPPI Bambang Soesatyo menyesalkan dan mengkritik keras aksi Koalisi Reformasi Sektor Keamanan yang menggeruduk ruang rapat Panitia Kerja Revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI) di Hotel Fairmont, Sabtu (15/3/25). Aksi yang melibatkan sejumlah individu tersebut, […]Read More
JAKARTA – Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi PKS asal Dapil Maluku Utara Saadiah Uluputty ingin memperkuat ketahanan pangan di Indonesia. Untuk itu, ia sangat mengapresiasi proses di Gedung DPR RI terkait penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan. Di mana perubahan UU Pangan ini merupakan langkah […]Read More
JAKARTA – Anggota DPR RI mendapatkan pemasukan tambahan dari Tunangan Hari Raya (THR) dan Gaji ke-13. Di mana Anggota DPR RI menerima besaran gaji DPR RI telah ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2000 tentang Gaji Pokok Pimpinan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara dan Anggota Lembaga Tinggi Negara serta Uang Kehormatan Anggota Lembaga Tertinggi Negara. Dalam […]Read More