JAKARTA – Anggota Komisi VI DPR RI, Amin Ak mengatakan, Badan Usaha milik Negara (BUMN) mampu menjadi sandaran pemulihan ekonomi nasional berkat program-programnya yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Program seperti program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) atau CSR, kemitraan usaha dengan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), dan penyaluran kredit untuk UMKM bisa menggerakan […]Read More
JAKARTA – Tokoh Muda NU, KH. Maman Imanulhaq mempresentasikan program KodiPest (Konten Digital Pesantren) dalam acara Indo-China Digital Information Exchange Conference, di Hotel Doubletree by Hilton Jakarta, Selasa (14/12). Bekerja sama dengan PT. CAIH Infotech Indonesia, program ini dicetuskan sebagai langkah konkret dalam mendukung perkembangan talenta digital Indonesia. Anggota Komisi Agama DPR RI ini menegaskan […]Read More
PAPAU – Kepala Suku Besar Kabupaten Yahukimo Provinsi Papua bersatu mendukung Anggota DPR RI dari Daerah Pemilihan (Dapil) Papua Mesakh Mirin atas kasus ‘dibuatkan’ oleh oknum sesama partainya di Fraksi PAN DPR RI. Kini kasus ini sudah selesai pasca usai dibawa di Mahkamah Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (MKD DPR RI). Di MKD DPR […]Read More
JAKARTA – Anggota Komisi IV DPR Hermanto menyebutkan, berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) maka Proyek Food Estate di lahan hutan mestinya dihentikan. Hal ini karena Food Estate merupakan proyek strategis nasional yang disusun berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang dinyatakan oleh MK tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat. “Food Estate […]Read More
JAKARTA – Sekjen DPP PKS Habib Aboe Bakar Alhabsyi meminta pemerintah harus segera menganulir penetapan Upah Minimum Kabupaten atau Kota atau UMK pasca ditetapkan hasil uji materi UU Cipta Kerja oleh MK. Bagi Habib Aboe, menganulir penetapan UMK sebuah kewajiban. “Langkah pertama yang harus dilakukan oleh pemerintah paska Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Pengujian UU Cipta […]Read More
JAKARTA – Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Habib Aboe Bakar Alhabsyi menilai Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait Pengujian Omnibus Law UU 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, sejalan dengan sikap PKS. Menurut Habib Aboe, partainya sejak awal menolak pengesahannya. “Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 seolah menjadi legitimasi atas sikap politik PKS terhadap […]Read More
SURABAYA – Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi PKS, Amin Ak menilai, kebijakan larangan penjualan minyak goreng curah yang akan diberlakukan mulai 1 Januari 2022 merugikan pelaku UMKM (usaha mikro, kecil, dan menengah). Kebijakan tersebut bakal membuat UMKM kian terjepit karena berbagai hal. Pelaku usaha minyak goreng curah umumnya berskala industri rumah tangga (home […]Read More
JAKARTA – Ketua Fraksi PKS DPR RI Jazuli Juwaini mengapresiasi Putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan pembentukan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. “Fraksi PKS menyambut baik Putusan MK tersebut karena memenuhi rasa keadilan dan kegelisahan rakyat luas terhadap pemberlakuan UU Cipta Kerja. Dengan alasan yang […]Read More
JAKARTA – Anggota Komisi III DPR RI Habib Aboe Bakar Alhabsyi beri sanjungan tinggi kepada aparat kepolisian dalam menangani pengamanan Race 1 World Superbike (WSBK) di Sirkuit Mandalika, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB). “Sebagai anggota komisi III saya ucapkan terima kasih atas kinerja Polri yang luar biasa dalam pengamanan SWBK. Tentunya kesuksesan pengamanan ini karena […]Read More
BALI – Anggota Komisi VI DPR RI I Nyoman Parta menilai sangat lucu jika satpam yang di Bandara I Gusti Ngurah Rai terancam di PHK (pemutusan hubungan kerja) gegara alasan bertato. Bagi I Nyoman, rencana pemecatan itu tidak logis dan tidak manusiawi. “Sebagai salah satu anggota dewan yang bermitra tugas dengan Kementerian BUMN, saya menyayangkan […]Read More