JAKARTA – Awal bulan September ini, Presiden Joko Widodo (Jokowi) baru saja meneken Peraturan Presiden (Perpres) tentang Pendanaan Penyelenggaraan Pesantren. Perpres Nomor 82 Tahun 2021 ini menjadi payung hukum yang memberikan kewenangan kepada pemerintah untuk menyediakan dan mengelola dana abadi pesantren yang bersumber dari dana abadi pendidikan. Wakil Sekretaris Dewan Syuro DPP Partai Kebangkitan Bangsa […]Read More
JAKARTA – Bendahara BBHAR PDI Perjuangan Kota Bekasi Iga Made Agung mengaku telah melaporkan wartawan senior Hersubeno Arief ke Kepolisian Resort Bekasi Kota, Jawa Barat. Iga Made ingin penyebar hoax itu segera diangkap bersama pemilik channal Youtube Cyber Rakyat. “Mereka harus ditangkap. Mereka menyebar berita bohong alias hoax yakni Hersubeno Arief dan channel Youtube Cyber […]Read More
JAKARTA – Meski sudah diminta dibatalkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Dikti (Kemendikbud) tetap bersikukuh melanjutkan rehab Ruangan Kerja Nadiem-Stafsus. Bahkan Ketua Komisi X DPR Syaiful Huda turun tangan. Syaiful Huda meminta rencana renovasi itu dibatalkan. Di mana ruangan Mendikbud-Ristek Nadiem Makarim dan staf khususnya akan menelan anggaran Rp 6,5 miliar. Alasan Kemendikbud-Ristek bersikukuh bersikap akan […]Read More
Jakarta – Bupati Yahukimo tidak mengakui SK Nomor 147 Tahun 2021 tentang pengangkatan dan pemberhentian Kepala Kampung Periode 2021-2027 yang telah dilantik oleh mantan Bupati Yahukimo Periode 2016-2021. Bahkan Bupati Yahukimo menyatakan akan melaksanakan pemilihan Kepala Desa ulang dan diduga dengan tujuan politis sehingga berdampak terhadap terhambatnya penyelenggaraan pemerintahan desa karena penyaluran dana desa dan […]Read More
Lemahnya Pengawasan PeduliLindungi, Ashabul Kahfi: Anggaran Negara Mubazzir!
JAKARTA – Anggota Komisi IX DPR RI Ashabul Kahfi menilai lolosnya 1.625 orang positif Covid-19 atas pemantauan mobilitas masyarakat Indonesia melalui aplikasi PeduliLindungi karena lemahnya pengawasan. Bagi Kahfi, pihak Kementerian Kesehatan (Kemenkes) harus bertanggung jawab. “Lolosnya orang-orang yang diduga positif covid-19 ke tempat-tempat keramaian menunjukkan indikasi lemahnya mekanisme pengawasan yang dilakukan oleh kementerian kesehatan maupun […]Read More
Jakarta – Rapat Paripurna DPRD DKI terkait pengesahan Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD (P2APBD) Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2020 diinterupsi mengenai pelaksanaan Formula E.Read More
JAKARTA – Wakil ketua MPR RI dari Fraksi PPP Arsul Sani menyampaikan bahwa memang sementara ini ada sejumlah rekomendasi. Di mana rekomendasi agar MPR periode sekarang melakukan pengkajian secara mendalam. Dan melihat kemungkinan adanya amandemen yang terbatas, demikian ujarnya menceritakan dan mengulas. “Terbatasnya, amandemen itu di mana memasukan GBHN di dalam bentuk TAP MPR RI. […]Read More
JAKARTA – Wakil Ketua Komisi V DPR RI Syarief Abdullah Alkadrie mendesak pemerintah mengkaji ulang aturan swab test dengan metode Polymerase Chain Reaction (PCR) untuk masyarakat yang hendak bepergian dengan pesawat terbang maupun kereta api. Syarief secara lebih mendetail meminta pemerintah meneliti sejauh mana tingkat keefektifan PCR untuk menekan penularan Covid-19. Mengingat, tenggat waktu hasil […]Read More
JAKARTA – Wakil Ketua Komisi XI DPR RI dari Fraksi PPP Amir Uskara menjelaskan, DPR telah memperoleh penjelasan laporan capaian akuntabilitas dan laporan kinerja Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas pada tahun 2020 dan rencana kerja anggaran kementerian itu di tahun 2022. Politisi asal Sulawesi Selatan I ini menyampaikan fraksi-fraksi di Komisi XI DPR RI sangat […]Read More
JAKARTA – Wakil Ketua Komisi VI DPR RI dari Fraksi Golkar Gde Sumarjaya Linggih mempertanyakan peringkat Kemudahan Berbisnis Indonesia, yang cenderung naik turun kepada Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia. Presiden Joko Widodo pernah menyampaikan, RI ditargetkan dapat masuk kategori negara yang sangat mudah berbisnis dalam Indeks Kemudahan Berbisnis (Ease of Doing Business/EODB). ”Apa rangking Kemudahan […]Read More