JAKARRA — Anggota Komisi IX DPR RI, Netty Prasetiyani Aher, menggagas pentingnya arah baru kebijakan kependudukan nasional melalui pendekatan Family Enabling Policy, yaitu paradigma pembangunan yang menempatkan keluarga sebagai pusat kesejahteraan sosial. Gagasan tersebut disampaikan dalam kegiatan yang diselenggarakan oleh United Nations Population Fund (UNFPA) di Jakarta, Selasa (21/10). UNFPA dikenal sebagai Dana Populasi Perserikatan […]Read More
MENTAWAI – Senator Sumatera Barat Irman Gusman bersama tokoh lintas agama di Pulau Sipora menyerukan pentingnya mewujudkan investasi yang ramah lingkungan dan berpihak pada masyarakat lokal dalam pembangunan Kepulauan Mentawai. Seruan ini disampaikan dalam pertemuan Irman dengan masyarakat Bukasa dan tokoh agama di Pulau Sipora, yang menjadi bagian dari rangkaian kunjungan kerjanya di Mentawai, Kamis (16/10/2025). […]Read More
Mentawai — Senator Sumatera Barat, Irman Gusman, melakukan kunjungan kerja ke Kepulauan Mentawai, disambut langsung oleh Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Mentawai beserta Forkopimda di Tuapejat. Rombongan berjumlah 15 orang, terdiri dari staf dari Ibukota, staf Kantor Perwakilan DPD Sumbar, wartawan, dan tim pendukung lainnya, berangkat dari Padang dengan pengawalan langsung oleh Kapolres Kepulauan Mentawai. […]Read More
JAKARTA – Senator Sumatera Barat Irman Gusman mendorong agar sektor pariwisata diposisikan sebagai leading sektor penopang perekonomian nasional, bukan lagi sekadar sektor tambahan. Hal itu disampaikan dalam forum The 1st Indonesia Tourism Marketing Week (ITMW) 2025 yang digelar di Maya Sanur, Bali, Sabtu (11/10/2025). Dalam paparannya bertajuk “Masa Depan Pariwisata Indonesia: Beyond Numbers, Towards Sustainable […]Read More
JAKARTA – Anggota Komisi III DPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia, Bambang Soesatyo, menuturkan KADIN Indonesia terus mendorong percepatan revisi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1987 tentang KADIN. Revisi UU KADIN menjadi kebutuhan mendesak di tengah perubahan besar perekonomian Indonesia. UU KADIN yang telah berusia […]Read More
JAKARTA – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Abidin Fikri, menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan legislatif dalam menyukseskan berbagai program sosial, termasuk pembangunan Sekolah Rakyat. Hal itu ia sampaikan saat kunjungan spesifik ke Sentra Phalamartha, Cibadak, Sukabumi, Jawa Barat, Rabu (17/9/2025). Menurut Abidin, pembangunan Sekolah Rakyat di Sukabumi membutuhkan kerja sama […]Read More
JAKARTA – Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI dari Fraksi PDIP Dapil NTT Andreas Hugo Pareira menyampaikan duka cita mendalam atas meninggalnya aktivis muda asal Nusa Tenggara Timur (NTT) Vian Ruma, yang dikenal aktif menyuarakan penolakan terhadap proyek Geotermal di daerahnya. Andreas menegaskan bahwa kasus kematian Vian sebagai aktivis lingkungan harus disikapi serius oleh pemerintah, […]Read More
JAKARTA – Sekjen Partai Demokrat Herman Khaeron ikut angkat siara menanggapi terkait usulan anggota Komisi X DPR Ahmad Dhani. Di mana Dhani ingin agar DPR membahas wacana Undang-Undang Anti-Flexing. Herman menilai perlu atau tidaknya UU Anti-flexing harus dilihat dari kebutuhan di masyarakat. “Ya perlu tidaknya kan kebutuhan masyarakat ya, nanti kita lihat saja dalam perkembangannya […]Read More
Sekretaris Fraksi Partai Golkar DPR RI sekaligus Anggota Komisi XII DPR RI Muktaruddin dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto sebagai Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI)/Kepala BP2MI. Mukhtarudin menggantikan posisi politisi PKB Abdul Kadir Karding. Muktarudin dilantik sekaligus pengambilan sumpah digelar di Istana Negara, Jakarta, pada Senin (8/9/2025). Ia dilantik bersama 4 menteri dan 1 wakil […]Read More
JAKARTA – Anggota Komisi IX DPR RI, Netty Prasetiyani Aher, menyoroti penetapan status Kejadian Luar Biasa (KLB) malaria di Kabupaten Parigi Moutong, Sulawesi Tengah. Menurutnya, lonjakan kasus malaria yang kembali terjadi setelah daerah tersebut sempat dinyatakan eliminasi pada 2024, harus menjadi perhatian serius pemerintah pusat dan daerah. “Situasi ini sangat mengkhawatirkan, karena menunjukkan lemahnya sistem […]Read More