JAKARTA – Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai Golkar Benny Utama menyampaikan pihaknya di Komisi III DPR RI perlu memotret kebutuhan anggaran dan kinerja penegakan hukum di daerah. Menurut Benny, menegaskan pentingnya kesiapan aparat penegak hukum dalam menghadapi penerapan KUHAP dan KUHP baru yang akan mulai berlaku pada awal Januari 2026. Lebih lanjut, […]Read More
JAKARTA – Anggota Komisi III DPR RI, Benny K. Harman, mendorong pemerintah untuk segera menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) serta aturan turunan teknis lainnya guna mendukung implementasi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang akan mulai berlaku tahun depan. Desakan ini muncul sebagai respons atas kekhawatiran para Aparat Penegak Hukum (APH) di lapangan, termasuk Kejaksaan Tinggi, mengenai […]Read More
Mercy Chriesty Barends Minta Kemendikdasmen Pastikan Proses Pembelajaran Pasca Bencanaan
JAKARTA – Anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi PDIP Mercy Chriesty Barends meminta pemerintah melalui Kemendikdasmen memastikan proses pembelajaran pasca kebencanaan tetap berjalan di Sumatera. Menurut Mercy, pemerintah perlu melakukan pendataan sekolah-sekolah yang rusak, memetakan keperluan untuk memastikan anak-anak tetap bisa belajar, serta pemberian layanan psikososial bagi para korban. “Kemendikdasmen harus memastikan bagaimana proses […]Read More
JAKARTA — Ketua Komisi XI DPR RI dari Fraksi Partai Golkar Mukhamad Misbakhun mempertanyakan aturan dan dukungan politik pemerintah yang dibutuhkan sehingga isu floating share (saham yang diperdagangkan) bisa diberikan DPR RI sehingga masyarakat semakin banyak yang tertarik untuk berinvestasi di bursa saham. “Regulasi seperti apa yang dibutuhkan sehingga isu floating share ini bisa kita […]Read More
JAKARTA – Anggota Komisi VIII DPR dari Fraksi PKB, Maman Imanul Haq, mengapresiasi langkah pemerintah membangun kembali Pondok Pesantren Al Khoziny di Sidoarjo, Jawa Timur. Ia menilai pembangunan tersebut menunjukkan perhatian serius pemerintah terhadap pesantren, namun berharap proses penataan lembaga pendidikan Islam itu tetap dilanjutkan. “Kami mengapresiasi kebijakan pemerintah dalam proses pembangunan Pondok Pesantren Al […]Read More
JAKARTA – Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Firman Soebagyo menilai revisi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan Industri (Kadin) mendesak dilakukan. Hal ini agar selaras dengan perkembangan dunia usaha dan kebutuhan pembangunan nasional. Ia pun menyoroti bahwa kontribusi dunia usaha terhadap penyerapan tenaga kerja jauh lebih besar dibandingkan sektor aparatur sipil […]Read More
JAKARTA — Ketua Komisi XII DPR RI dari Fraksi Partai Golkar Bambang Patijaya menilai kesulitan masyarakat Aceh memperoleh Bahan Bakar Minyak (BBM) dan layanan listrik pascabencana banjir dan longsor terutama dipicu oleh kerusakan infrastruktur di berbagai titik. Patijaya menekankan, proses pemulihan jaringan jalan serta kelistrikan menjadi faktor krusial sebelum distribusi energi kembali normal. “Terkait dengan […]Read More
JAKARTA — Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai Golkar Soedeson Tandra angkat suara terkait ketimpangan struktur organisasi aparat penegak hukum, mulai dari pusat hingga daerah. Menurut Soedeson, ketimpangan tersebut terjadi, khususnya pada institusi Kejaksaan dan Kepolisian. Baginya, reformasi kelembagaan yang sedang dibahas tidak boleh hanya menata kebijakan dan program, tetapi harus menyentuh persoalan […]Read More
JAKARTA — Wakil Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI dari Fraksi PKS Dapil Jawa Timur IV Amin AK menegaskan pihaknya melakukan kunjungan kerja BAKN ke sejumlah daerah di Indonesia di antaranya Batam, Kepulauan Riau untuk menindaklanjuti hasil temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada periode 2021–2024. Amin mengungkapkan, […]Read More
JAKARTA — Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi PDIP Dapil Jawa Tengah III Edy Wuryanto menilai masih lemahnya mitigasi kesehatan masyarakat dan penanganan kasus keracunan di tingkat daerah.. Edy menyebut bahwa beberapa kejadian kesehatan yang menimpa masyarakat menunjukkan belum adanya mekanisme penanganan terpadu yang mampu merespons cepat. “Mitigasi kesehatan itu kunci. Kita harus punya […]Read More