JAKARTA — Politisi senior Partai Golkar Ridwan Hisjam menegaskan dukungannya terhadap wacana pemilihan kepala daerah (Pilkada) melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Ia menyatakan sistem tersebut sejalan dengan Pancasila dan tidak dapat dikategorikan sebagai kemunduran demokrasi. Pernyataan itu disampaikan Ridwan dalam sebuah video diskusi publik yang beredar di media sosial. Dalam penjelasannya, ia merujuk langsung […]Read More
JAKARTA – Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat Benny Kabur Harman, menolak wacana pengembalian mekanisme pemilihan kepala daerah (Pilkada) melalui DPRD. Menurutnya, langkah tersebut tidak akan menyelesaikan persoalan mendasar dalam demokrasi lokal. Sebagai informasi, wacana pengembalian mekanisme pemilihan kepala daerah (Pilkada) ke tangan DPRD kembali mengemuka. Pemerintah mengeklaim, langkah ini merupakan […]Read More
Mataram – Tokoh muda Nusa Tenggara Barat (NTB), Azwar Muhammad, menyatakan dukungannya terhadap wacana pemilihan kepala daerah (Pilkada) melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Menurutnya, mekanisme tersebut tidak bertentangan dengan konstitusi dan tetap memenuhi prinsip demokratisasi, sekaligus menjawab berbagai persoalan yang muncul dalam pelaksanaan pilkada langsung selama ini. Azwar menegaskan bahwa pemilihan kepala daerah melalui […]Read More
MAKASSAR — Wacana mengembalikan mekanisme pemilihan kepala daerah (Pilkada) melalui DPRD kembali menguat belakangan ini seiring dukungan mayoritas partai politik dalam koalisi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Opsi ini dinilai tidak lagi sebatas diskursus akademik, melainkan berpotensi menjadi kebijakan politik nasional. Menanggapi hal tersebut, Ketua DPW Gerakan Rakyat Sulawesi Selatan, Asri Tadda, menilai polemik Pilkada langsung […]Read More
JAKARTA – Ketua Komisi II DPR RI M. Rifqinizamy Karsayuda menegaskan bahwa usulan pemilihan kepala daerah melalui DPRD memiliki landasan konstitusional yang kuat dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Rifqi menjelaskan, Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 hanya menegaskan bahwa gubernur, bupati, dan wali kota dipilih secara demokratis, tanpa menyebutkan […]Read More
JAKARTA – Anggota Bawaslu RI Puadi menyampaikan publik perlu mengetahui apa saja yang dikerjakan Bawaslu sebagai bentuk pertanggungjawaban lembaga kepada rakyat Indonesia. Menurut Puadi, kepercayaan publik terhadap Bawaslu dibangun melalui kerja nyata pengawasan dan penanganan pelanggaran yang diketahui serta dapat dinilai oleh masyarakat. “Publik perlu mengetahui apa saja yang telah dikerjakan Bawaslu. Ini merupakan bentuk […]Read More
JAKARTA – Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP Pemuda LIRA Habibie Mahabbah sangat mendukung keputusan Partai Golkar dalam Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) 1 Tahun 2025 yang menyepakati pemilihan kepala daerah (Pilkada) melalui DPRD. “Dari sekian poin yang dihasilkan dari Rapimnas partai (Golkar) itu, kami ingin tanggapi soal Pilkada. Kenapa? Pilkada Langsung jadi diskusi kami terkait efek negatif […]Read More
JAKARTA – Anggota Bawaslu RI Dr. Puadi membedah sengkarut data pemilih Pemilu 2024. Di tengah kesibukannya, Dr. Puadi, S.Pd., M.M meluncurkan buku terbarunya bertajuk “Problematika Data dan Daftar Pemilih, Telaah Pengawasan Daftar Pemilih Pemilu Tahun 2024”. Dalam catatan, buku ini merupakan buku ketiga yang diterbitkan pada kurun waktu sekitar tiga bulan terakhir. Peluncuran buku tersebut […]Read More
JAKARTA – Anggota Bawaslu RI Puadi menyampaikan transparansi adalah prinsip fundamental saat penyelenggaraan Pemilu berlangsung. Puadi menjelaskan, Anugerah Keterbukaan Informasi Publik menjadi wujud akuntabilitas Bawaslu sekaligus upaya membangun kepercayaan publik. “Transparansi merupakan prinsip fundamental dalam penyelenggaraan Pemilu, dan Anugerah Keterbukaan Informasi Publik menjadi wujud nyata akuntabilitas Bawaslu dalam membangun kepercayaan publik,” kata Puadi saat Penganugrahan […]Read More
JAKARTA -Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Jakarta Utara Johan Bahdi P.MS menyampaikan kembali strategis peran fundamental mahasiswa sebagai salah satu pilar utama pengawal demokrasi di Indonesia. Pandangan ini terangkum dalam sebuah diskusi internal bertema provokatif: “Mahasiswa, Pahlawan atau Penghancur Demokrasi?” yang digelar beberapa waktu lalu. “Pertanyaan tersebut bukanlah sebuah vonis, melainkan sebuah refleksi mendalam […]Read More