JAKARTA, Lintasparlemen.com – Pemerintah memutuskan mengambil langkah untuk membubarkan dan melarang kegiatan yang dilakukan organisasi kemasyarakatan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Hal itu diumumkan oleh Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto. Alasannya, kegiatan HTI terindikasi kuat bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945, sebagaimana diatur dalam UU Ormas. Ketua Fraksi PKS DPR RI, Jazuli Juwaini, […]Read More
ACEH, Lintasparlemen.com – Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon menyampaikan ada dua tantangan Indonesia sebagai negara demokrasi. Pertama, mahalnya ongkos demokrasi, yang berimplikasi munculnya prilaku koruptif. “Kita melihat saat ini, jumlah angka yang dikeluarkan seorang calon legislatif tidaklah sedikit, ada dibawah 600 juta, antara 600 juta hingga 1 miliar, dan diatas 1 miliar, ditambah lagi kondisi […]Read More
JAKARTA, Lintasparlemen.com – Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Hanura Dadang Rusdiana mengungkapan Ketua KPK Agus Rahardjo yang menyebut kasus rangkap jabatan yang dilakukan Oesman Sapta Odang (OSO) mirip banci tidak etis. Menurut Dadang, Agus harus tahu jika dirinya adalah pejabat publik yang menjadi pusat perhatian publik menegakan hukum, khususnya memberantas korupsi. Alasan itu pula Dadang mendesak Agus […]Read More
JAKARTA, Lintasparlemen.com – Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah tak memungkiri, kegiatan politik di Jakarta telah mewarnai seluruh rakyat Indonesia. Untuk itu Fahri mengusulkan pemimpin Jakarta ditentukan oleh Presiden. “Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta seharusnya dipilih oleh Presiden. Karena Pilkada DKI ini telah mengguncang nadi Indonesia dan membuat gugup seluruh rakyat Indonesia,” kata Fahri […]Read More
JAKARTA, Lintasparlemen.com – Fraksi Partai Golkar dan PDI Perjuangan DPR RI yang sebelumnya mengusulkan sistem proporsional tertutup. Kini berbalik arah mendukung sistem proporsional terbuka terbatas. Pasalnya, pembahasan sistem pemilu legislatif dalam Rancangan Undang-undang (RUU) Penyelenggaraan Pemilu di Dewan Perwakilan Rakyat sempat alot. Seperti diketahui, Pemerintah menawarkan sistem proporsional terbuka terbatas menjadi opsi alternatif dan jalan […]Read More
JAKARTA, Lintasparlemen.com – Pengamat Politik dari Universitas Al Azhar Indonesia (UAI) Jakarta, Ujang Komarudin mengatakan bahwa kemenangan Anies Baswedan-Sandiaga Uno dalam Pemilihan Gubernur DKI Jakarta putaran kedua adalah warning bagi Presiden Joko Widodo (Jokowi). Menurut Ujang, dengan kemenangan tersebut menunjukkan bahwa posisi Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto semakin kuat sekaligus ancaman bagi Jokowi di […]Read More
JAKARTA, Lintasparlemen.com – Warga DKI Jakarta akan menentukan pemimpinnya esok hari (Rabu, 19 April). Mengingat Jakarta adalah ibukota negara dan menjadi barometer stabilitas nasional, semua pihak tentu berharap agar penyelenggaraan Pilkada berjalan kondusif, aman, dan damai, betapapun tensi politik DKI Jakarta memanas akhir-akhir ini. Pesan pilkada tersebut disampaikan oleh Ketua Fraksi PKS, Jazuli Juwaini, di […]Read More
JAKARTA, Lintasparlemen.com – Fraksi PKS DPR RI semakin all out mendukung kemenangan Anis-Sandi di Pilkada DKI. Setelah sebelumnya, mewajibkan iuran minimal 5 juta perorang dan menginstruksikan seluruh anggota Fraksi untuk turun berkampanye di Jakarta. Hari ini (Kamis, 13/4/2017) Fraksi PKS DPR mengumpulkan seluruh Anggota DPR dan Anggota DPRD Provinsi, Kabupaten/Kota di Hotel Kartika Chandra, Jakarta. Ketua […]Read More
JAKARTA, Lintasparlemen.com – Sejak bergulirnya kasus e-KTP banyak yang melibatkan beberapa tokoh Partai Golkar (PG) seperti Ketua Umum DPP Partai Golkar Setya Novanto. Informasi itu memunculkan reaksi keras dari sejumlah Kader Golkar di Indonesia. Ada yang mendukung KPK memberantas korupsi, ada juga meminta KPK membuka mega proyek koruptor e-KTP tersebut seterang-terangnya. Adalah Mantan Wakil Ketua […]Read More
JAKARTA, Lintasparlemen.com – Ketua Umum DPP Partai Pemersatu Bangsa DR Eggi Sudjana ikut angkat suara terkait permintaan Presiden Joko Widodo untuk memisahkan agama dari politik. Menurut Eggi, dari statemen Presiden Jokowi itu tampak jelas Presiden Jokowi tidak paham hukum dasar di Indonesia yang mendasarinya pada TUHAN yang maha Esa. Sebagaimana tercantum pada pasal 29 ayat 1 […]Read More