JAKARTA – Ketua Dewan Pertimbangan MUI Din Syamsuddin ikut angkat bicara terkait rencana pemotongan gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS/ASN) untuk zakat sebesar 2,5%. Bagi Din Syamsuddin, kebijakan pemerintah harus sesuai aturan yang berlaku. Seperti diberitakan sebelumnya, Kementerian Agama (Kemenag) saat ini sedang menggodok aturan mengenai pemotongan gaji PNS tersebut untuk membayarkan zakat. Yakni prosesnya dalam tahap pematangan […]Read More
JAKARTA – Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI dari Fraksi PPP Arsul Sani berharap adanya sikap kehati-hatian DPR untuk mencermati poin per poin dalam pembahasan pada revisi undang-undang MD3. Bagi Arsul, ada satu materi yang jika dimasukkan ke dalam UU MD3 berpotensi menimbulkan problem konstitusionalitas norma hukum di kemudian hari. “Fraksi PPP berpendapat ada satu materi […]Read More
JAKARTA – Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengaku hingga detik ini belum pernah diajak musyawarah oleh Kantor Kementerian Agama maupun Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) terkait dengan rencana pemotongan gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) 2,5 % untuk zakat. Hal itu diakui Wakil Ketua Umum MUI Zainut Tauhid Sa’adi menanggapi sikap pemerintah pusat ingin memberlakukan penarikan zakat bagi […]Read More
BANDUNG -Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Sodik Mudjahid membantah ide Pemerintah yang akan mengeluarkan kebijakan menarik zakat 2,5 persen bagi aparatur sipil negara (ASN) muslim. Bagi Sodik, kebijakan tersebut tidak tepat karena melanggar aturan meski akan diperkuat lewat peraturan presiden (perpres). Seperti diberitakan, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin menyampaikan hal itu saat ditemui di kantor […]Read More
JAKARTA – Ketua DPR Bambang Soesatyo mengatakan bahwa Panitia Kerja Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (Panja RUU KUHP) masih membahas pasal penghinaan kepala negara. Menurutnya, Panja RUU KUHP akan mencari formulasi terbaik atas pasal yang kini menjadi polemik di masyarakat itu. “Pasal yang menjadi polemik masih menjadi pembahasan di Panja (Panitia Kerja, red) RUU KUHP,” […]Read More
JAKARTA – Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Zainut Tauhid Sa’adi mengungkapkan apa yang disampaikan KH Tengku Zulkarnain di akun Facebook-nya bukan representasi dari pernyataan MUI. Itu murni sikap pribadi KH Tengku Zulkarnain. “Dengan ini kami menerangkan bahwa apa yang disampaikan oleh Bapak KH. Tengku Zulkarnain baik dalam bentuk surat terbuka di laman facebook-nya […]Read More
JAKARTA — Kementerian Dalam Negeri mengusulkan calon Plt gubernur untuk dua provinsi yaitu Jawa Barat dan Sumatera Utara dari Institusi Kepolisian dengan alasan merupakan daerah rawan Pilkada. Mereka adalah Asisten Operasi (Asops) Kapolri, Inspektur Jenderal Pol Mochamad Iriawan menjadi Penjabat Gubernur Jawa Barat. Sementara itu, Kepala Divisi Propam Polri Inspektur Jenderal Pol Martuani Sormin diusulkan sebagai […]Read More
BANDUNG – Sejumlah politisi Senayan mempertanyakan rencana pemerintah terkait penunjukan dua jenderal Polri aktif sebagai Penjabat (Pj) Gubernur di Jawa Barat dan Sumatera Utara yang akan menggelar pemilihan gubernur tahun 2018 ini. Wakil Ketua Komisi VIII Sodik Mudjahid memandang rencana itu dapat mempengaruhi netralitas Polri selaku penegak hukum. Bahkan, Sodik menyebutkan, itu tindakan menunjukkan kepanikan dari […]Read More
JAKARTA – Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Zainut Tauhid Sa’adi mengaku telah mengambil hikmah positif dari pernyataan Ketua MPR RI Bapak Zulkifli Hasan tentang adanya 5 fraksi di DPR RI yang mendukung Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender (LGBT). Bagi MUI, pernyataan tersebut meskipun menuai protes dari berbagai pihak khususnya dari fraksi-fraksi di DPR […]Read More
JAKARTA – Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi PDIP Arteria Dahlan kembali menyayangkan sikap Ketua MPR RI Zulkifli Hasan yang menyebut ada 8 fraksi di DPR yang telah setuju minuman keras beredar di warung. Arteria menyebut sikap Zulkifli, itu perbuatan keji. Kok bisa? “Kalau itu benar pernyataan Pak Zul selaku Ketua MPR. Itu merupakan fitnah […]Read More
