JAKARTA – Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi PKS Sukamta, PhD meminta kepada seluruh kadernya untuk menonton film penghianatan dan pemberontakan G30S/PKI. Sukamta menjelaskan, pihaknya di PKS lebih memilih film karya Arifin C Noer itu sebagai film yang akan ditonton secara bersama-sama seluruh kader di tanah air. Jauh sebelumnya, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo telah mengusulkan kepada […]Read More
JAKARTA – MUI mendukung setiap usaha yang ingin memberikan pemahaman kepada masyarakat Indonesia akan bahaya ideologi yang bertentangan dengan ideologi negara yaitu Pancasila. Termasuk pemutaran kembali film Penumpasan dan Pengkhianatan G30S/PKI. Hal itu disampaikan Wakil Ketua Umum MUI Zaitun Tauhid Sa’adi pada lintasparlemen.com, Jakarta, Senin (25/9/2017). Menurutnya, pemutaran film itu bertujuan untuk menanamkan nilai-nilai nasionalisme […]Read More
JAKARTA – Mantan Wakil Menteri Pertahanan RI di era Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) Letjen TNI (Purn) Sjafrie Sjamsoeddin mendukung upaya Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo mengenang kembali bahaya laten komunis dengan menginstruksikan jajarannya menggelar nonton bareng (nobar) film G30S/PKI. Sjafrie membantah pandangan politik PDIP yang menilai bahwa Panglima Gatot sedang bermain politik dengan mengeluarkan instruksi Nobar […]Read More
JAKARTA – Sekretaris Dewan Pakar DPP Partai Golkar tidak sepakat pembubaran sistem yang disebut Koter atau Komando Teritorial. Koter berdasarkan tingkatannya dibagi menjadi tiga macam, Komando Daerah Militer (Kodam), Komando Distrik Militer (Kodim) dan Komando Resort Militer (Koramil). Firman masih percaya sistem Koter itu masih tetap penting untuk dipertahankan keberadaannya, sebagai upaya deteksi dini dari ancaman terhadap […]Read More
JAKARTA – Wakil Ketua MUI Zainut Tauhid Sa’adi memberikan apresiasi kepada Polri yang telah berhasil meringkus tiga tersangka terkait kasus sindikat saracen yang menyebarkan ujaran kebencian atau hate-speech dan SARA. Seperti diberitakan sindikat saracen adalah kelompok yang diduga melakukan penyebaran ujaran kebencian di media sosial dengan membuat propaganda di media sosial melalui meme-meme bermuatan kebencian dan SARA. […]Read More
JAKARTA – SEHUBUNGAN dengan adanya pidato dari salah seorang politisi Partai Nasdem yang saat ini menjabat Ketua Fraksi Nasdem Saudara Victor Laiskodat yang dinilai berpotensi bisa menimbulkan polemik dan berpotensi menimbulkan kegaduhan. “MUI mengimbau kepada semua pihak untuk dapat menahan diri dan tidak terpancing untuk memberikan pernyataan yang dapat memanaskan situasi,” kata Wakil Ketua Umum […]Read More
JAKARTA – Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Jimly Asshidiqqie sangat mendukung langkah pemerintah yang telah menerbitkan Peraturan Presiden Pengganti Undang-undang alias Perppu Nomor 2 Tahun 2017. Bahkan Jimly menyarankan pihak-pihak yang berseberangan menempuh jalur hukum melalui judicial review ke MK. “Dari pro kontra dikeluarkannya Perppu Ormas itu, dalam aturan konstitusi kita ada ruang yang diberikan […]Read More
JAKARTA – PENGAMAT politik Arbi Sanit angkat suara terkait pro kontra terbitnya Peraturan Presiden Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017. Menurut Arbi, ribut-ribut soal Perppu Ormas mengingatkannya pemahaman komunisme yaang sangat berkembang di era Presiden Soekarno. Arbi menyampaikan hal itu dalam acara diskusi Kaukus Muda Indonesia “Selamatkan NKRI, Bubarkan Ormas Anti Pancasila “ Jakarta, Jumat […]Read More
JAKARTA – PENGAMAT politik Arbi Sanit meminta kepada seluruh masyarakat untuk bijaksana melihat perbedaan pandangan terkait pro kontra terbitnya Peraturan Presiden Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017. Arbi berharap agar Perppu yang sudah menjadi perbincangan kontroversial itu tidak diributkan atau dibesar-besarkan hingga diperuncing dengan mengindahkan persoalan penting bangsa yang sedang dihadapi. “Yang terpenting, yang […]Read More
JAKARTA – ADVOCAT Muda Indonesia berencana akan melakukan uji materi atau judicial review terkait keputusan pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Ormas. Melalui Ketua Dewan Pembina Advocat Muda Indonesia Djafar Ruliansyah Lubis, SH, MH mengatakan Perppu yang telah ditetapkan oleh Presiden Joko Widodo 10 Juli 2017 lalu itu, bagaikan […]Read More
