JAKARTA – Sofyan Tan memanfaatkan masa reses sebagai momentum penting untuk memastikan kebijakan pendidikan yang dirumuskan di DPR RI benar-benar sesuai dengan kondisi riil di lapangan. Tak hanya itu, Sofyan juga menyerap berbagai aspirasi masyarakat. Sofyan asal Dapil Sumatera Utara 1 (Kab. Deli Serdang, Kab. Serdang Bedagai, Kota Medan, dan Kota Tebing Tinggi) terus melakukan […]Read More
JAKARTA – Ketua Komisi X DPR RI dari Partai Golkar Hetifah Sjaifudian mendukukung kebijak Badan Gizi Nasional (BGN) yang ingin program Makan Bergizi Gratis (MBG) tetap bergulir di masa libur sekolah Desember hingga awal Januari 2026. “Urgensinya (MBG tetap jalan di libur sekolah) terletak pada upaya menjaga kesinambungan pemenuhan gizi anak. Libur sekolah tidak otomatis […]Read More
Mercy Chriesty Barends Minta Kemendikdasmen Pastikan Proses Pembelajaran Pasca Bencanaan
JAKARTA – Anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi PDIP Mercy Chriesty Barends meminta pemerintah melalui Kemendikdasmen memastikan proses pembelajaran pasca kebencanaan tetap berjalan di Sumatera. Menurut Mercy, pemerintah perlu melakukan pendataan sekolah-sekolah yang rusak, memetakan keperluan untuk memastikan anak-anak tetap bisa belajar, serta pemberian layanan psikososial bagi para korban. “Kemendikdasmen harus memastikan bagaimana proses […]Read More
JAKARTA – Wakil Ketua Komisi X DPR RI dari Fraksi PDIP Maria Yohana Esti Wijayati saat memimpin Rapat Kerja Komisi X DPR RI dengan Mendiktisaintek RI di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (8/12/2025) lalu ingin Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) segera melakukan realokasi anggaran untuk mempercepat penanganan pendidikan di daerah bencana. My Esti, […]Read More
JAKARTA – Anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi PKS Abdul Fikri Faqih menyampaikan bencana alam banjir dan tanah longsor yang menerjang tiga provinsi di Pulau Sumatera menyisakan dampak serius pada sektor pendidikan. Fikri mencatatan ada kerusakan 1.009 sekolah. Untuk itu, Fikri mendesak Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) untuk segera mengambil langkah darurat untuk […]Read More
JAKARTA – Anggota DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan Dapil Bali I Nyoman Parta beri kabar gembira soal kesejahteraan dan kepastian status bagi guru honorer. I Nyoman kembali menjadi sorotan karena ungkap terkait rencana pemerintah memperkenalkan status PPPK Paruh Waktu. Bagi I Nyomqn, guru yang telah mengabdi bertahun-tahun, status ini dinilai tidak jelas dan berisiko […]Read More
JAKARTA – Anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi Partai Golkar Muhamad Nur Purnamasidi menyoroti semakin maraknya kasus perundungan di lingkungan pendidikan. Selain itu, ia juga menegaskan perlunya langkah cepat pemerintah dalam memperkuat peran guru Bimbingan Konseling (BK) sebagai garda terdepan pencegahan. Menurutnya, saat ini hampir seluruh sekolah memang telah memiliki guru BK, tetapi jumlahnya […]Read More
JAKARTA – Ketua Komisi X DPR RI dari Fraksi Partai Golkar Hetifah Sjaifudian menilai pelaksanaan Tes Kemampuan Akademik (TKA) di Indonesia sudah tepat. Hetifah puji langkah pemerintah dalam menyelenggarakan TKA sebagai instrumen asesmen berstandar nasional. Meski demikian, Hetifah meminta pelaksanaannya di lapangan diperbaiki. Ia ingin menyelenggarakan TKA dilakukan dengan baik dan dengan perencanaan matang untuk […]Read More
JAKARTA — Anggota DPR RI sekaligus Ketua MPR RI ke-15 dan dosen tetap program studi doktor ilmu hukum Universitas Borobudur, Universitas Jayabaya dan Universitas Pertahanan, Bambang Soesatyo, menegaskan bahwa Indonesia harus melakukan percepatan transformasi dunia pendidikan tinggi agar mampu melahirkan lulusan sarjana yang berkualitas, berkarakter, dan punya kemampuan menciptakan dampak sosial dan ekonomi nyata bagi […]Read More
JAKARTA – Dalam momentum peringatan Hari Guru Nasional 2025 yang mengusung tema “Guru Hebat, Indonesia Kuat” Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian, menegaskan komitmen DPR RI untuk menghadirkan payung regulasi yang lebih kuat bagi para guru di seluruh Indonesia. Revisi Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (RUU Sisdiknas) disebutnya sebagai kesempatan strategis untuk memperkuat perlindungan profesi, […]Read More