JAKARTA – KETUA Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Prof. Dr. KH. Ma’ruf Amin, memberikan pertimbangan terkait dengan rencana pemberlakuan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 23 Tahun 2017 tentang Hari Sekolah sebelum dikeluarkannya Peraturan Presiden tentang Penguatan Pendidikan Karakter (PPK). Ada enam pertimbangan MUI sehubungan dengan PPK itu. Poin pertama, MUI berharap agar pemerintah tidak […]Read More
PATI – Pendidikan merupakan modal penting untuk membangun suatu bangsa menjadi berdaulat sehingga perlu adanya peningkatan kualitas pendidikan, termasuk memperbaiki kualitas fasilitas sekolah. Hal tersebut disampaikan Anggota DPR RI Komisi IX DPR RI dari Fraksi Gerindra Dapil Jawa Tengah III yang meliputi, Pati, Blora, Rembang dan Gerobogan Sri Wulan. Saat mengunjungi SMK Tama Jaya Pati, Sabtu (17/6/2017) […]Read More
UJUNGPANDANG – Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Agus Arifin Nu’mang meminta kepada civitas akademika Universitas Muhammadiyah (Unismu) Makassar untuk mengembangkan Unismu yang lebih maju. Karena menurutnya, kemajuan suatu perguruan tinggi akan berinflikasi terhadap meningkatnya mutu pendidikan masyarakat. Mantan Ketua DPRD Sulawesi Selatan itu merespon baik rencana pihak Unismu untuk membangun kampus yang lebih besar dan lebih […]Read More
KEDIRI – Anggota Komisi X DPR RI yang membidangi masalah pendidikan Ridwan Hisjam menyampaikan, dirinya sudah sejak lama berkomitmen melakukan sosialisasi pada masyarakat peran penting pendidikan yang berkaitan dengan internalisasi dan eksternalisasi Pancasila dalam pendidikan nasional di Indonesia. Sebagaiman dalam UU Nomer 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas, Pendidikan Nasional merupakan pendidikan yang berdasarkan pancasila dan UUD […]Read More
JAKARTA – Anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Hj. Laila Istiana DS menyampaikan bahwa belajar 5 hari sepekan atau belajar 8 jam sehari bukan merupakan kelanjutan program full day school. Laila menyampaikan bahwa itu sesuai hasil pertemuan Komisi X DPR RI dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, Selasa (13/6/2016) […]Read More
MALANG – Anggota MPR RI, Ridwan Hisjam terus menggelar sosialisasi empat pilar kebangsaan untukmenanamkan rasa cinta tanah air dan jiwa kebangsaan bagi warga Malang khususnya pemuda, di Kediamannya sendiri, Perumahan Permata Jingga Blok AA-9 Kota Malang, Selasa (13/6/2016) lalu. Pada kesempatan itu, Ridwan menyampaikan pentingnya memahami dasar dan pilar negara Indonesia. Karena tanpa itu, warga negara bimbang menghadapi […]Read More
JAKARTA – Wakil Ketua MUI Zainut Tauhid Sa’adi mengingatkan kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy tentang keinginannya menghapus pendidikan agama di sekolah. Dengan alasan nilai agama di rapor siswa akan diambil dari pendidikan di Madrasah Diniyah, masjid, Pura, atau gereja. Menurut Zainut gagasan tersebut jelas bertentangan dengan UU Nomor 20 TAHUN 2003 Tentang […]Read More
JAKARTA – Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menilai bahwa Kebijakan Kemendikbud seharusnya sejalan dengan visi Presiden Jokowi dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan di Madrasah dan Pesantren. Tidak seperti sekarang dengan program kontroversial, belajar 5 hari sepekan. Untuk mengingatkan, dalam kampanye Politiknya, Jokowi berjanji akan membawa kualitas pendidikan di Madrasah dan Pesantren menjadi lebih baik. Dengan […]Read More
JAKARTA – Anggota Komisi X DPR RI yang menangani masalah pendidikan Anas Thahir mengkritisi kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhajir Effendy terkait rencana pemberlakuan 5 hari belajar melaui program full day school. Anas meyakini kebijakan tersebut akan menambah kegaduhan baru, di tengah suasana kebangsaan Indonesia yang memang sudah gaduh untuk saat ini. Untuk itu, […]Read More
JAKARTA – Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) angkat suara H Nurhasan Zaidi menanggapi rencana Kementerian Pendidikan Nasional dan Kebudayaan (Kemendikbud) memberlakukan jam belajar selama 8 jam sehari dan 5 hari sekolah (Senin-Jumat) pada tahun ajaran baru Juli 2017 mendatang. Menurut Nurhasan, kebijakan yang saat ini menjadi polemik di masyarakat harus diperjelas tujuan dan fungsinya bagi […]Read More
