Datangi Komnas HAM, FAKA Laporkan Dugaan Penyiraman BBM terhadap Kader HMI oleh Oknum Polda Kaltara
JAKARTA – Forum Anti Kekerasan Aktivis (FAKA) melaporkan tindakan tidak manusiawi yang diduga dilakukan oleh oknum aparat kepolisian terhadap kader Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) saat melakukan aksi demonstrasi di depan Mapolda Kalimantan Utara (Kaltara) 17 Juli 2025.
Koordinator FAKA Abu Bakar yang datang bersama sejumlah anggota melaporkan insiden penyiraman bahan bakar minyak (BBM) kepada sejumlah kader Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), yang menyebabkan luka bakar serius.
Abubakar menegaskan bahwa pihaknya menuntut Komnas HAM untuk segera turun tangan melakukan investigasi secara menyeluruh, independen, dan transparan.
“Kami mendesak Komnas HAM untuk melakukan investigasi terhadap kasus penyiraman BBM yang diduga dilakukan oleh oknum di Polda Kaltara secara serius dan tuntas,” kata Abubakar di kantor Komnas HAM, Senin (21/7/2025).
Iq meminta Pemerintah dan kepolisian untuk mengevaluasi sistem penanganan demonstrasi agar tidak lagi terjadi praktik-praktik kekerasan yang mengancam nyawa dan martabat warga negara.
“Kami terus mengawal kasus ini dan berharap ada keterbukaan dalam proses agar publik tahu bahwa ke depan tidak ada lagi kasus-kasus seperti ini,” ujar Abubakar.
“Tindakan seperti ini adalah bentuk kekerasan negara yang tidak bisa dibiarkan. Kami mengajak seluruh elemen masyarakat sipil dan mahasiswa untuk bersolidaritas dalam menuntut keadilan,” ungkapnya.
Selain itu, FAKA menuntut Kapolda Kaltara segera mengungkap pelaku dan memprosesnya secara hukum tanpa pandang bulu.
Disamping itu, Abubakar mendesak Komnas HAM untuk memantau proses hukum dan melindungi korban dari tekanan. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) juga diminta memberikan perlindungan kepada korban dan saksi yang terlibat.
FAKA meminta Kapolri melakukan audit internal terhadap prosedur pengamanan aksi di Kaltara serta menindak tegas apabila ditemukan pelanggaran SOP oleh aparat.
“Proses penyelidikan dan penegakan hukum harus dilakukan secara terbuka dan dilaporkan secara berkala ke publik untuk mencegah manipulasi atau penghilangan bukti,” katanya.
“Negara wajib hadir memberikan bantuan medis maksimal dan psikososial bagi kader HMI yang menjadi korban kekerasan ini,” pungkasnya.