Diplomasi Prabowo Dongkrak Wibawa Indonesia, Dekan FISIP UAI Ingatkan Pentingnya Kekuatan Pertahanan Maritim
JAKARTA – Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Al Azhar Indonesia (UAI), Dr. Heri Herdiawanto menilai setahun kepemimpinan Presiden Prabowo telah memperlihatkan arah baru diplomasi Indonesia yang lebih berani dan strategis di panggung global. Ia menyebut, gebrakan diplomasi tersebut berhasil mengangkat kembali wibawa Indonesia sebagai kekuatan yang diperhitungkan di kawasan Indo-Pasifik.
“Diplomasi yang dilakukan Presiden Prabowo menunjukkan kemampuan membaca peta geopolitik global dengan sangat baik. Indonesia tidak lagi hanya menjadi penonton, tapi mulai menjadi pemain penting dalam percaturan kekuatan dunia,” ujar Heri dalam diskusi publik Himpunan Mahasiswa Hubungan Internasional UPN Veteran Jakarta, Kamis (23/10/2025).
Menurut Heri, kebijakan luar negeri di bawah Prabowo menunjukkan pola yang adaptif dan berimbang. Indonesia tetap teguh pada prinsip politik bebas aktif, namun mampu membangun hubungan konstruktif dengan berbagai kekuatan besar seperti Amerika Serikat dan Tiongkok tanpa kehilangan kedaulatan dalam pengambilan keputusan.
“Pendekatan ini mencerminkan strategi hedging yang cerdas, di mana Indonesia menjaga hubungan dengan kedua poros besar tanpa berpihak secara buta. Hasilnya, posisi tawar kita di meja diplomasi global meningkat,” kata Heri.
Namun, Heri mengingatkan bahwa kekuatan diplomasi tidak dapat berdiri sendiri tanpa fondasi pertahanan yang kokoh, khususnya di sektor maritim. Ia menegaskan, penguatan sistem pertahanan laut dan kemampuan surveilans nasional menjadi kebutuhan mendesak di tengah meningkatnya tensi geopolitik di kawasan Indo-Pasifik.
“Kita harus ingat, posisi geografis Indonesia sangat strategis, diapit dua samudera dan dua benua. Ini berkah sekaligus tantangan. Kedaulatan maritim tidak hanya soal batas laut, tapi juga soal kemampuan mengawasi dan menjaga sumber daya yang ada di dalamnya,” jelasnya.
Heri mengapresiasi langkah konkret Kementerian Pertahanan di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo yang telah mendorong kemandirian industri pertahanan maritim nasional. Pengadaan korvet hasil kerja sama dalam negeri, modernisasi kapal patroli cepat, serta revitalisasi kemampuan galangan nasional seperti PT PAL menjadi bukti nyata bahwa kemandirian alutsista laut mulai menunjukkan arah yang jelas.
“Pembangunan kapal korvet dan fregat buatan dalam negeri, serta rencana penguatan sistem radar dan early warning maritim dan mendatangkan kapal induk Garibaldi dari Itali, adalah investasi jangka panjang yang memperkuat posisi Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia,” ungkapnya.
Ia juga menilai, program modernisasi armada TNI AL dan kerja sama strategis dalam pembangunan Unmanned Surface Vehicle (USV) maupun kapal selam generasi baru menegaskan bahwa visi pertahanan maritim kini semakin visioner dan terukur.
“Langkah diversifikasi alutsista ini menunjukkan kesadaran strategis bahwa kekuatan pertahanan menjadi basis diplomasi yang dihormati,” tandasnya.
Selain aspek militer, Heri menyoroti pentingnya diplomasi ekonomi yang lebih seimbang agar Indonesia tidak terjebak dalam ketergantungan pada satu sumber investasi, terutama dari Tiongkok.
“Kemandirian diplomasi ekonomi sama pentingnya dengan kemandirian pertahanan. Diversifikasi mitra strategis harus terus diperluas agar kita tidak mudah ditekan dalam negosiasi internasional,” tegasnya.
Heri menyebut bahwa arah diplomasi Prabowo sesungguhnya merupakan aktualisasi dari konsep Wawasan Nusantara, di mana pandangan geopolitik menempatkan Indonesia sebagai bangsa maritim yang utuh, berdaulat, dan berperan aktif dalam menjaga stabilitas kawasan.
“Diplomasi dan pertahanan bukan dua kutub yang terpisah. Di bawah Presiden Prabowo, keduanya mulai berjalan beriringan untuk memastikan kepentingan nasional terlindungi dari Sabang sampai Merauke, dari dasar laut hingga orbit antariksa,” pungkas Heri.