Dito Ganinduto Pastikan Harga dan Ketersedian Pangan Selama Puasa dan Idul Fitri Terjangkau
Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Dito Ganinduto (foto: dpr.go.id)
JAKARTA – Wakil Ketua Komisi VI DPR RI dari Fraksi Golkar Dito Ganinduto memastikan harga pangan ke masyarakat khusus selama bulan puasa dan memasuki hari Raya Idhul Fitri 1439 H di tahun 2018 ini terjangkau. Dito juga berharap harga pangan dari produsen ke petani menguntungkan masyarakat.
Seperti diberitakan sebelumnya, Direktur Utama Badan Urusan Logistik (Bulog) yang baru Budi Waseso mengungkapkan dirinya mempelajari sejumlah hal terkait upaya menstabilkan stok dan harga pangan dari Wakil Presiden Jusuf Kalla.
Apalagi JK sendiri merupakan pimpinan Bulog di Presiden Gus Dur tahun 2000 lalu. Meski demikian ada yang lucu saat JK selama menjabat masa 6 bulan menjadi Kepala Bulog yang singkat itu, ternyata selama 2 bulan pertama menjabat, ia belum mendapat surat keputusan (SK) dari Presiden Gus Dur. Rupanya presiden yang menjabat ketika itu lupa memberikan SK pengangkatan kepada JK.
“Kami ingin memastikan stabilitas harga di bulan Ramadhan sekaligus menjelang Idul Fitri atau Ramadhan. Di sini saya menilai yang terpenting sekarang adalah menjaga harga beras ke konsumen bagus, begitu juga dengan harga dari petani ke produsen bagus,” kata Dito seperti dikutip web site DPR, Rabu (23/5/2018).
“Sehingga petani juga bisa tumbuh dengan baik. Dengan kata lain kita tidak hanya ingin harga ke konsumen atau masyarakat murah tapi malah memberatkan petani, tidak demikian. Kami ingin harga ke masyarakat murah, dan petani pun mendapat harga yang bagus juga,” sambung Dito.
Dito berjanji, pikahnya di DPR akan bersama-sama dengan Bulog agar harga pangan di dalam negeri tetap stabil. Ia menjelaskan, informasi dari Kementerian Perdagangan yang akan kembali mengimpor 500 ribu ton beras tidak perlu dilakukan.
“Saat ini ketahanan pangan bangsa kita terbilang cukup. Bahkan Bulog juga sempat mengungkapkan akan memberikan cadangan. Sehingga tidak ada perbedaan antara Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan maupun Bulog terkait masalah beras,” terang politisi asal Dapil Jawa Tengah VIII ini.