DPR Minta Tata Kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG) Dievaluasi Total
JAKARTA — Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi PKB Neng Eem Marhamah Zulfa, meminta Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Permintaan tersebut disampaikan menyusul munculnya sejumlah kasus serius, mulai dari temuan makanan tidak layak konsumsi di Lampung hingga keracunan massal yang menimpa pelajar di Mojokerto, Jawa Timur.
Neng Eem menilai rangkaian kejadian tersebut mencerminkan lemahnya pengawasan serta belum optimalnya penerapan standar keamanan pangan dalam program prioritas pemerintah tersebut.
Ia menegaskan bahwa keselamatan dan kesehatan anak-anak harus menjadi fokus utama dalam setiap tahapan pelaksanaan MBG.
“Program ini bertujuan meningkatkan kualitas gizi anak-anak, tetapi faktanya justru ada yang mengalami keracunan dan menerima makanan busuk. Ini tidak boleh dianggap sepele dan harus menjadi peringatan keras bagi seluruh pelaksana,” kata Neng Eem kepada wartawan, Jakarta, Rabu (21/1/2026).
Menurut Neng Eem, faktor cuaca ekstrem dan musim hujan turut meningkatkan risiko pembusukan bahan makanan. Oleh karena itu, ia meminta SPPG tidak menjalankan program secara rutin tanpa penyesuaian, melainkan melakukan adaptasi SOP sesuai kondisi lapangan dan potensi risiko yang ada.
Neng Eem mengingatkan bahwa risiko kontaminasi pangan dapat terjadi sejak awal rantai pelaksanaan, mulai dari pemilihan bahan baku, proses pengolahan di dapur, penyimpanan, hingga distribusi makanan ke sekolah-sekolah. Jika salah satu tahapan tersebut abai terhadap standar keamanan, dampaknya bisa fatal bagi penerima manfaat.
Untuk mencegah kejadian serupa terulang, ia menekankan pentingnya pengetatan pemeriksaan kualitas bahan pangan, penerapan sistem penyimpanan yang sesuai standar, serta pengaturan waktu distribusi yang memperhatikan daya tahan makanan.
Selain itu, kebersihan dapur dan peralatan memasak juga harus menjadi prioritas yang tidak dapat ditawar. Tak kalah penting, peningkatan kompetensi petugas SPPG dinilai menjadi kunci keberhasilan program.
“Petugas di lapangan harus memiliki pemahaman yang kuat tentang higienitas dan keamanan pangan karena mereka berada di garis terdepan pelaksanaan MBG,” tegasnya.
Neng Eem juga mengingatkan bahwa jika persoalan keamanan pangan terus berulang, bukan hanya kesehatan anak yang terancam, tetapi juga kepercayaan publik terhadap Program Makan Bergizi Gratis. Hal itu, lanjutnya, dapat menghambat tujuan besar pemerintah dalam membangun generasi Indonesia yang sehat dan berkualitas.
“Komisi IX DPR RI akan terus melakukan pengawasan agar program MBG berjalan sesuai tujuan, aman, higienis, dan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” pungkas Neng Eem.