Dugaan Ijazah Palsu Wakil Bupati Gorut, Aktivis Tantang Polda Transparansi Dan Hadirkan Ijazah Asli

HAKARTA – Isu dugaan pemalsuan ijazah yang menyeret Wakil Bupati Gorontalo Utara (Gorut) kembali mengemuka dan memantik kegelisahan publik. Kali ini, sorotan tidak hanya tertuju pada substansi dugaan cacat formil ijazah Paket C yang digunakan, tetapi juga pada sikap aparat penegak hukum khususnya Polda Gorontalo yang dinilai belum menunjukkan transparansi maksimal dalam penanganan perkara tersebut.

Sejumlah aktivis dan elemen masyarakat sipil secara terbuka menantang Polda Gorontalo untuk bersikap terang-benderang dengan menghadirkan dan membuka ke publik ijazah asli yang menjadi objek laporan. Tantangan ini bukan tanpa dasar. Dalam negara hukum yang demokratis, kepercayaan publik hanya dapat dijaga melalui proses penegakan hukum yang terbuka, akuntabel, dan bebas dari kesan melindungi kekuasaan.

Fikri Abdullah Menantang KAPOLDA Gorontalo agar lebih transparansi pada tahap Uji Lab Forensik dan Meminta Menghadirkan Ijazah Asli SMA Gorontalo Tahun 2002.

“Kami Menantang Agar KAPOLDA Transparansi Ke Publik, Kami Minta Hadirkan Ijazah Asli SMA Gorontalo Tahun 2002 oleh Wakil Bupati Gorontalo Utara, Apakah Benar – benar bersekolah atau ada indikasi Pemalsuan?” Ujarnya

Fikri menambahkan bahwasannya Ijazah Ganda Patut di Curigai ada Dugaan Pemalsuan dan apa yang melatarbelakanginya

“Publik Patut Curiga apa landasan Pejabat Publik memiliki Ijazah SMA Tahun 2002 dan Ijazah Paket C tahun 2012, Kalau alibinya hilang mengapa tidak dicetak kembali? Atau jangan jangan memang tidaj terdaftar pada kementrian? “. Tambahnya

Fikri menegaskan Komitmen dalam mengawal Dugaan Pemalsuan Ijazah Wakul Bupati Gorut agar ruang demokrasi dan tidak terjadi kejahatan pada dunia pendidikan.

” Kami merespon hal ini bukan karena politisasi tapi sebagai mahasiswa yang lahir dari dunia pendidikan perlu menjaga agar tidak ada tindak pidana pada dunia Pendidikan”. Pungkasnya