Dukung Negara OKI Tolak Keras Pernyataan Dubes AS soal Ekspansi Israel, HNW: OKI Harusnya Kuatkan Soliditas Lindungi Kedaulatan Negara Anggota Termasuk Palestina

JAKARTA – Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Republik Indonesia (MPR RI) Dr. H. M Hidayat Nur Wahid, MA (HNW) mendukung Sekretariat Jendral Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) dan negara-negara anggotanya yang secara terbuka menolak dan mengecam keras pernyataan Duta Besar Amerika Serikat (AS) untuk Israel Mike Huckabee yang mendukung “hak” Israel untuk lakukan perluasan wilayah penguasaan Israel hingga ke batas antara Sungai Nil hingga ke Eufrat.

Menurut HNW, itu yang berarti perluasan itu bukan hanya Israel kuasai Palestina (Gaza, Tepi Barat dan Yerusalem Timur) tapi bahkan meluas ke negara-negara Timur Tengah lainnya, yang petanya bahkan dinampakkan dalam atribut militer Israel, dan bahkan beberapa kali dinyatakan oleh pejabat-pejabat Israel bahwa ekspansionisme Israel itu meluas hingga meliputi sebagian kawasan Mesir, Arab Saudi, Irak, dan seluruh kawasan Suriah, Yordania dan Lebanon.

Untuk itu, HNW mendukung sikap OKI bahwa pernyataan dubes AS itu sangat berbahaya, ekstrem, provokatif, timbulkan ketegangan, melanggar hukum internasional, konvensi PBB, melegitimasi pendudukan ilegal, dan karenanya wajib ditolak, dan mestinya juga membangkitkan tanggung jawab OKI untuk kuatkan solidaritas untuk kuatkan eksistensi OKI untuk menyelamatkan kedaulatan negara-negara anggotanya termasuk Palestina, agar selamat dari ekspansionisme dan penjajahan Israel.

“Ini juga momentum bagi OKI karena sikap tegasnya itu juga menjadi sikap dari Liga Arab, Liga Muslim se-Dunia, GCC (organisasi Kerja Sama negara-negara Teluk) dan sikap bersama dari 11 Menteri Luar Negeri anggota OKI, seperti Arab Saudi, Mesir, Turki, Yordania, Qatar, UEA, Palestina, Indonesia, Pakistan, Oman, Kuwait dan Bahrain. Sebagian besar para Menlu itu bahkan berasal dari negara yang menjadi anggota Dewan Perdamaian (Board of Peace/BoP),” kata HNW melalui siaran pers di Jakarta, Senin (23/2/2026).

Lebih lanjut, HNW menjelaskan pernyataan Dubes AS tersebut juga jelas tidak sejalan dan bertentangan dengan upaya “perdamaian” yang sedang dipromosikan oleh Presiden AS Donald Trump dengan BoP-nya dan menjadi ujian atas keseriusan dan efektivitas keberadaan BoP untuk wujudkan perdamaian dan menghentikan perang, atau sebaliknya bagi AS hanya kedok saja untuk menyelamatkan Israel dan memberikan legitimasi bagi laku ekspansionis Israel, sehingga sudah seharusnya bila negara-negara OKI yang menjadi anggota Dewan Perdamaian (Board of Peace/BoP) untuk selain menolak secara terbuka pernyataan Dubes AS untuk Israel, juga menuntut Trump untuk memberikan klarifikasi terbuka bila memang serius hadirkan perdamaian atau “peace” di kawasan agar segera mengoreksi pernyataan Dubesnya itu.

“Dan bila perlu segera menarik dubes Huckabee dari Israel, tapi bila tetap tidak ada koreksi dan membiarkan pernyataan terbuka dubes AS itu, maka bisa diartikan bahwa Trump pun sependapat dengan Dubesnya, dan potensial menggagalkan misi BoP yang dibentuknya sendiri yakni untuk akhiri perang dan hadirkan perdamaian,” ujarnya.

Apalagi, lanjutnya, kecaman dan desakan terhadap pernyataan Dubes Huckabee itu bukan hanya berasal dari luar AS, tetapi juga dari dalam negeri AS. “Beberapa tokoh di dalam negeri AS juga tegas meminta agar Dubes Huckabee untuk ditarik dan tidak mewakili AS di luar negeri karena pernyataannya yang berbahaya bagi perdamaian dan kepentingan AS,” sebutnya.

Tak hanya itu, HNW mengatakan apabila pernyataan yang ‘ekstrem’ dan ‘provokatif’ ini dibiarkan, maka justru akan terus menimbulkan kondisi Timur Tengah yang semakin panas dan jauh dari “peace” atau perdamaian. Adanya agenda wujudkan klaim Israel Raya sebagaimana disebut Dubes AS itulah yang sudah lama dikritisi dan diingatkan oleh kelompok-kelompok perlawanan di Gaza/Palestina, dan untuk menyelamatkan negara-negara di sekitar Palestina yang potensial menjadi korban mimpi Israel Raya. Itu pula yang menyebabkan kelompok perlawanan Gaza melakukan tindakan “Badai Al Aqsha” pada 7 Oktober 2023, untuk menyelamatkan Masjid Al Aqsha/Palestina dan juga negara-negara tetangga Palestina yang potensial jadi korban ekspansionis klaim Israel Raya.

“Oleh karenanya, penjajahan Israel di Palestina termasuk atas Gaza, Tepi Barat, apalagi memperluasnya hingga ke kawasan antara sungai Nil dan Eufrat sebagaimana disebut oleh Dubes AS harus dihentikan dengan solidaritas yang kuat antara OKI, Liga Arab dan GCC termasuk oleh negara-negara anggota dari tiga organisasi internasional itu yang juga menjadi anggota BoP,” ujarnya.

HNW menjelaskan perlu adanya pembahasan serius di BoP soal Israel yang akan memperluas kawasan pendudukan yang artinya membiarkan Israel melanjutkan perang dan menjauhkan perdamaian untuk menunjukkan efektivitas BoP yang dibentuk oleh Presiden Trump.

“Pernyataan Dubes AS yang dinyatakan di Tel Aviv sementara di Washington sedang digelar KTT BoP, jelas bertentangan dengan penghentian perang dan hadirkan perdamaian yang dinyatakan Trump dengan BoP-nya, serta bertentangan dengan prinsip solusi dua negara yang juga disebut dalam penolakan OKI dan pernyataan bersama 11 Menlu OKI, dan secara langsung dinyatakan oleh delegasi negara-negara anggota BoP dari negara-negara anggota OKI yang hadir dalam KTT BoP di Washington kemarin,” jelasnya.

Lebih lanjut, HNW mengatakan bahwa pembelaan eksistensi negara Palestina Merdeka, yang sudah diakui oleh 153 negara anggota PBB, sekalipun dalam bentuk two state solution, harus menjadi pegangan bersama untuk menolak pernyataan tersebut, meskipun PM Israel Netanyahu dan pejabat-pejabat Israel lainnya secara terbuka berkali-kali menolaknya. “Padahal 4 dari 5 negara anggota tetap Dewan Keamanan PBB juga sudah mengakui Palestina sebagai negara merdeka,” ujarnya.

HNW menegaskan bila pernyataan Dubes AS yang akan melanggengkan perang, mengancam perdamaian dan memperluas penjajahan Israel itu tidak juga dikoreksi oleh Presiden Trump, maka opsi Indonesia untuk menarik diri dari keanggotaan BoP sebagaimana disampaikan oleh Presiden Prabowo di depan pimpinan Ormas Islam dan para mantan Menlu/Wamenlu, penting dipertimbangkan untuk dilaksanakan.

“Karena pernyataan itu jelas bertentangan dengan ketentuan UUD NRI 1945 yang menjadi rujukan di Indonesia, yakni menghapus segala bentuk penjajahan, dan tidak sesuai dengan sikap resmi Indonesia yang berulangkali dinyatakan Presiden Prabowo maupun Menlu Sugiono, yang tetap membela Palestina dan memperjuangkan kemerdekaan Palestina sekalipun dalam skema two state solution, suatu hal yang tidak akan terwujud bila wacana Israel raya yang didukung oleh Dubes AS itu tidak dikoreksi dan dibiarkan menjadi agenda ekspansionisme / kolonialisme Israel,” pungkasnya.