Dukung Visi Presiden, Fikri Faqih Minta Rencana 10 Kampus Baru Dikaji Ulang
JAKARTA – Anggota Komisi X DPR RI, Abdul Fikri Faqih, mengapresiasi tekad Presiden Prabowo Subianto dalam mengangkat derajat masyarakat miskin melalui akses pendidikan, menyusul pengumuman rencana pembangunan 10 universitas baru belum lama ini.
Namun, rencana tersebut diminta untuk dieksekusi dengan sangat cermat agar tidak mengorbankan kualitas pendidikan tinggi yang akan didapatkan oleh generasi muda.
Legislator Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) ini menilai, Presiden memiliki kepedulian yang sangat tinggi terhadap masa depan anak bangsa, khususnya dari keluarga berpenghasilan rendah.
Hal ini tecermin dari komitmen pemerintah yang menyiapkan skema Sekolah Rakyat untuk kelompok masyarakat desil satu hingga empat, serta memfasilitasi anak-anak berprestasi melalui Sekolah Garuda agar mudah menembus perguruan tinggi kelas dunia.
Meski mendukung penuh jaminan pendidikan bagi rakyat kecil, Fikri memberikan catatan kritis kepada tim pelaksana pemerintah di lapangan terkait rencana penambahan 10 kampus baru.
“Tentu kita senang bila Presiden juga memperhatikan sampai pendidikan tinggi. Hanya memang bila Presiden ada rencana membuka 10 perguruan tinggi khusus, nampaknya tim pelaksana Presiden di lapangan harus benar-benar cermat dan berhati-hati dalam merealisasikannya,”kata Fikri, dalam keterangannya, Jumat (20/2/2026) di Jakarta.
Sebagai jalan keluar yang lebih realistis, Fikri menyarankan pemerintah untuk mengkaji opsi akuisisi atau penggabungan (merger) kampus-kampus yang sudah ada terlebih dahulu, dan menjadikan pendirian kampus baru sebagai opsi terakhir.
Sikap kehati-hatian ini didasarkan pada realitas pendidikan nasional yang memprihatinkan. Fikri membeberkan, Indonesia saat ini mengalami surplus perguruan tinggi dengan jumlah mencapai lebih dari 4.600 hingga 6.400 kampus.
Angka ini tiga kali lipat lebih banyak dibandingkan dengan negara China, padahal populasi penduduk China lima kali lebih besar dari Indonesia.
Lebih lanjut, legislator dari daerah pemilihan (Dapil) Jawa Tengah IX (Kota Tegal, Kabupaten Tegal dan Kabupaten Brebes) ini menyoroti nasib mahasiswa yang kerap menjadi korban dari rendahnya mutu institusi pendidikan.
Dari ribuan kampus yang tersebar di seluruh Indonesia, tercatat hanya sekitar 56 perguruan tinggi yang memiliki akreditasi unggul.
Sebelumnya, pemerintah merencanakan pembangunan 10 universitas baru dan satu lembaga pendidikan administrasi pemerintahan pada tahun ini.
Langkah ini dirancang untuk mencetak sumber daya manusia (SDM) yang tangguh demi mewujudkan pemerintahan yang bersih dan adil.
Dalam rencananya, pemerintah juga akan melakukan pembaruan birokrasi besar-besaran, termasuk mengganti pejabat negara yang tidak memiliki kinerja baik demi menjamin kepastian hukum di masyarakat.