Eko Hendro Purnomo Dorong Evaluasi Menyeluruh Tata Kelola Pupuk Nasional

KARAWANG  – Komisi VI DPR RI menilai berbagai persoalan dalam tata kelola pupuk nasional perlu ditangani secara komprehensif dari hulu hingga hilir. Untuk itu, DPR berencana menggelar forum diskusi khusus guna merumuskan solusi strategis bagi sektor pupuk yang menjadi penopang utama ketahanan pangan.

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Eko Hendro Purnomo menyampaikan bahwa persoalan pupuk tidak hanya terkait distribusi, tetapi juga menyangkut rantai pasok, ketersediaan bahan baku, hingga kondisi fasilitas produksi yang perlu diperbarui.

Hal tersebut disampaikan saat kunjungan kerja spesifik Komisi VI ke fasilitas produksi PT Pupuk Kujang di Karawang, Jawa Barat, Kamis (12/3/2026).

Menurutnya, gas bumi merupakan komponen terbesar dalam biaya produksi pupuk, dengan kontribusi mencapai sekitar 70 hingga 80 persen. Kondisi tersebut membuat industri pupuk sangat sensitif terhadap perubahan harga gas maupun ketersediaan pasokan energi.

Selain itu, ia juga menyoroti kebutuhan modernisasi sejumlah fasilitas produksi pupuk yang telah beroperasi cukup lama. Tanpa pembaruan teknologi, fasilitas tersebut berpotensi menimbulkan beban biaya produksi yang lebih tinggi.

Di sisi lain, Eko menyinggung tantangan dalam implementasi sistem digital distribusi pupuk bersubsidi melalui aplikasi i-Pubers (Integrasi Pupuk Bersubsidi). Ia menilai masih terdapat kesenjangan pemahaman antara pengembang sistem dan pengguna di tingkat lapangan, khususnya para petani.

Menurutnya, sosialisasi dan pendampingan terhadap penggunaan sistem digital tersebut perlu diperkuat agar kebijakan distribusi pupuk dapat berjalan lebih efektif.

Selain aspek produksi dan distribusi, Komisi VI juga menyoroti pentingnya keseimbangan penggunaan pupuk kimia dan pupuk organik untuk menjaga kesuburan tanah dalam jangka panjang.

Sebagai tindak lanjut, Komisi VI berencana menggelar Focus Group Discussion (FGD) setelah masa Lebaran dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan di sektor pertanian dan industri pupuk.

Forum tersebut diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi kebijakan yang lebih komprehensif untuk memperbaiki tata kelola pupuk nasional sekaligus memperkuat upaya mewujudkan swasembada pangan sebagaimana menjadi prioritas pemerintahan Prabowo Subianto.