Ekowisata Inklusif Jadi Masa Depan Pariwisata, Rahayu Saraswati Dorong Kampung Wisata Kranggan Naik Kelas
TANGERANG SELATAN — Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Rahayu Saraswati Djojohadikusumo menegaskan bahwa masa depan pariwisata Indonesia tidak cukup bertumpu pada keindahan alam semata, tetapi harus berpijak pada penguatan ekonomi kreatif dan pemberdayaan sosial masyarakat secara inklusif.
Hal itu disampaikannya saat melakukan Kunjungan Kerja Komisi VII DPR RI ke Kampung Wisata Kranggan, Tangerang Selatan, Jumat (23/1/2026) seperti dikutip dari media DPR RI.
Menurut Rahayu, Kampung Wisata Kranggan merepresentasikan model pariwisata alternatif yang relevan dengan tantangan pembangunan saat ini, yakni pariwisata yang mampu menciptakan nilai tambah ekonomi sekaligus menjawab persoalan sosial di tingkat akar rumput.
Kawasan ini tidak hanya mengandalkan pesona Sungai Cisadane dan pendekatan ekowisata berbasis lingkungan, tetapi juga menjadikan warga sebagai pelaku utama dalam rantai ekonomi pariwisata.
“Kampung Wisata Kranggan menunjukkan bahwa pariwisata bisa menjadi alat pemberdayaan, bukan sekadar tempat berkunjung. Di sini, masyarakat tidak menjadi penonton, tetapi aktor utama pembangunan ekonomi,” ujar Rahayu usai pertemuan dengan pengelola dan warga setempat.
Politikus Partai Gerindra itu menilai, keterlibatan industri rumahan warga—khususnya ibu rumah tangga—menjadi fondasi penting dalam membangun ekonomi lokal yang berkelanjutan. Produk-produk UMKM yang lahir dari kampung wisata dinilai mampu memperpanjang rantai manfaat pariwisata, tidak hanya berhenti pada sektor jasa, tetapi merambah ke produksi dan distribusi.
Yang menarik perhatian Rahayu, Kampung Wisata Kranggan juga secara serius melibatkan kelompok disabilitas dalam aktivitas ekonomi produktif. Melalui pelatihan vokasi dan pendampingan berkelanjutan, masyarakat difabel didorong untuk memiliki keterampilan dan peran nyata dalam kegiatan ekonomi kampung.
“Ini bukan sekadar simbol inklusivitas. Difabel di sini dibina agar mandiri dan produktif. Mereka diperlakukan sebagai subjek pembangunan, bukan objek belas kasihan. Ini praktik baik yang patut direplikasi,” tegasnya.
Meski demikian, Rahayu mengingatkan bahwa potensi besar Kampung Wisata Kranggan masih menghadapi tantangan struktural. Ia mencatat, sebagian besar desa dan kampung wisata di Provinsi Banten saat ini masih berada pada kategori berkembang dan belum masuk klasifikasi desa wisata maju.
Menurutnya, keterbatasan pendampingan, manajemen, serta akses pembiayaan menjadi faktor utama yang menghambat akselerasi. Karena itu, ia menekankan pentingnya peran aktif pemerintah daerah dan sinergi dengan pemerintah pusat dalam melakukan pembinaan yang berkelanjutan.
“Kampung wisata bukan sekadar satu titik destinasi, melainkan sebuah ekosistem. Di dalamnya ada budaya, ekonomi kreatif, sosial, dan lingkungan. Kalau ingin naik kelas, harus dikelola secara profesional dengan dukungan pendanaan dan pendampingan yang konsisten,” jelas Rahayu.
Komisi VII DPR RI, lanjutnya, akan terus mendorong kebijakan pariwisata nasional yang berpihak pada penguatan ekonomi kreatif berbasis komunitas. Melalui kunjungan ini, diharapkan Kampung Wisata Kranggan dapat menjadi model pengembangan ekowisata inklusif yang mampu menginspirasi desa dan kampung wisata lain di Banten maupun daerah lain di Indonesia.
“Kalau desa dan kampung wisata diberdayakan dengan benar, mereka bisa mandiri, berdaya saing, dan menjadi penopang ekonomi nasional dari bawah,” pungkasnya.