Fahri Hamzah Katak dalam Tempurung
Fahri Hamzah (foto: istimewa)
Oleh: Inas N. Zubir*
Fahri Hamzah mengatakan bahwa pemerintah rampas subsidi rakyat, tapi rakyat yang mana?
Selama ini kita tahu bahwa Fahri adalah pembela koruptor, tapi kali ini kita juga jadi tahu bahwa dia ternyata juga pembela orang berduit konsumen petramax.
Padahal sejak era SBY pun Petramax tidak pernah disubsidi, lalu selama ini, sejak periode yang lalu, Fahri Hamzah ngapain aja? Kok seperti katak dalam tempurung gak tau informasi BBM.
Berikut ini perbandingan harga era SBY dengan Jokowi yang perlu dicermati oleh Fahri Hamzah sebelum berbual ngalor ngidul:
PREMIUM
ERA SBY
Pada awal menjabat presiden, harga premium Rp. 1820,- kemudian terjadi kenaikan 2 kali pada th 2005, th 2008 menjadi Rp. 6000,-, kemudian di tahun yang sama turun 2 kali menjadi Rp. 5000,- dan th 2009 turun lagi menjadi Rp. 4500,-, akan tetapi pada th 2013 terjadi kenaikan yang luar biasa menjadi Rp. 6500,-
ERA JOKOWI
Di awal pemerintahan Jokowi, harga minyak dunia melambung secara signifikan serta adanya kebijakan penghapusan subsidi bensin premium sehinga th 2014 naik manjadi Rp. 8500,-, tapi kemudian pada th 2015 turun menjadi Rp. 7600,-, lalu turun lagi menjadi Rp. 6800,-, ditahun yang sama juga nak lagi Rp. 7300,- kemudian th 2016 turun lagi Rp. 6950,- dan th 2017 turun menjadi Rp. 6550,- s/d sekarang
SOLAR
Era SBY akhir 2014, Rp. 5.500
Era Jokowi, harga sekarang Rp. 5150, berarti turun Rp. 350,-
PERTAMAX
Di akhir era SBY, th 2014, Rp. 11300,- dan di era Jokowi s/d Feb 2018 sudah turun beberapa kali dgn harga Rp. 8900,- dan per 1 Juli 2018 naik menjadi Rp. 9500,-
Jadi bila kita melihat data tersebut kita bisa melihat kebenaran data yg ada sbb:
Di era Jokowi premium memang naik Rp. 50,-, tapi tidak ada subsidi yang mencapai Rp. 200 triliun seperti di era SBY yang membebani APBN, sedangkan solar di era Jokowi lebih murah Rp. 350,- dibandingkan era SBY dan Petramax juga turun Rp. 1800,- dibandingkan dengan era SBY.
Kemudian di Papua harga premium di era SBY mencapai Rp. 60.000,- tapi di era Jokowi Rp. 6550,-
Ketua DPP Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura)
