FK Madani Dukung Gerak Cepat Gubernur Dedi Mulyadi Tertibkan Bangunan Liar di Sempadan Sungai

JAKARTA – Koordinator Forum Komunikasi Madani Jawa Barat Ahmad Syarifudin menyampaikan dukungan penuh terhadap langkah cepat Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi dalam menata sempadan sungai di berbagai wilayah, terutama di kawasan Bekasi.

Menurutnya, penataan ini merupakan bentuk tanggung jawab pemerintah daerah dalam menjaga kelestarian lingkungan dan mengurangi potensi bencana, seperti banjir yang kerap melanda kawasan padat penduduk akibat alih fungsi sempadan sungai.

“Keberadaan bangunan liar (bangli) di sepanjang bantaran sungai, khususnya di Kali Malang dan sejumlah titik lain di Jawa Barat, bukan hanya melanggar hukum, tapi juga telah mempersempit badan sungai secara signifikan. Hal ini berdampak langsung pada terganggunya aliran air, berkurangnya daya tampung sungai saat musim hujan, serta menyebabkan genangan yang merugikan masyarakat”, katanya dalam keterangan tertulisnya.

Menurutnya, secara hukum, keberadaan bangunan di sempadan sungai bertentangan dengan Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2011 tentang Sungai, yang mengatur bahwa sempadan sungai harus dijaga sebagai kawasan lindung.

“Penataan yang dilakukan Gubernur Dedi Mulyadi sudah sangat tepat dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ini bukan hanya soal estetika, tapi juga soal keselamatan publik dan kepentingan ekologis”, tegas Ahmad.

Forum Komunikasi Madani Jawa Barat juga menilai bahwa kawasan sempadan sungai seharusnya dikembalikan fungsinya sebagai ruang terbuka hijau dan jalur resapan air.

“Penataan ini penting untuk menjaga daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. Selain itu, sungai yang bersih dan tertata akan meningkatkan kualitas hidup masyarakat sekitar dan mendukung aktivitas pertanian melalui sistem irigasi yang lebih efisien”, jelasnya.

Ahmad sangat heran masih adan suara miring dari salah satu akademisi kampus swasta di Bekasi yang justru tidak mendukung penertiban bangunan liar di bantaran Kali Malang UNISMA.

“Kami heran ada akademisi yang justru kontra terhadap kebijakan pro lingkungan. Jangan-jangan yang bersangkutan tidak memahami substansi penataan sempadan sungai dan tidak melihat manfaat jangka panjangnya, terutama bagi sektor pertanian”, ujar Ahmad.

Ahmad menambahkan, seharusnya kalangan akademisi menjadi garda terdepan dalam mendukung kebijakan berbasis keberlanjutan dan kepentingan publik jangka panjang.

“Sikap yang seolah membiarkan pelanggaran tata ruang dan perusakan lingkungan justru merusak nilai-nilai ilmiah dan tanggung jawab sosial seorang akademisi. Ini bukan soal popularitas, ini soal tanggung jawab terhadap lingkungan hidup”, katanya.

Forum Komunikasi Madani Jawa Barat memastikan akan terus mengawal dan memberi dukungan terhadap kebijakan strategis Gubernur Dedi Mulyadi dalam penataan ruang yang berpihak pada kepentingan rakyat luas dan kelestarian alam.

“Penataan sempadan sungai merupakan langkah visioner yang layak diapresiasi dan diperluas cakupannya ke seluruh daerah di Jawa Barat, banyak Bangli yang mempersempit badan sungai terutama di sekitar kali Cbl dan Sukatani”, pungkasnya.