Gerai Desa Disorot DPR, Nurdin Halid Minta Evaluasi Program Koperasi Merah Putih
JAKARTA — Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Nurdin Halid menyatakan rapat pembahasan pembangunan gerai desa serta pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMMP) ditunda sementara. Penundaan ini dilakukan agar pembahasan program tersebut dapat dilakukan secara lebih mendalam bersama pemerintah dan pihak terkait.
Menurut Nurdin Halid, rapat tersebut sejatinya memiliki nilai strategis karena berkaitan langsung dengan akuntabilitas pelaksanaan program yang menjadi perhatian publik. Komisi VI DPR, kata dia, juga telah melakukan kunjungan kerja ke sejumlah daerah untuk meninjau langsung progres pembangunan gerai desa dan pembentukan koperasi di tingkat desa.
“Kami melihat program ini sangat penting karena berkaitan dengan pertanggungjawaban kepada masyarakat. Kami juga sudah turun langsung ke lapangan untuk melihat perkembangan pembangunan gerai serta pembentukan koperasi desa,” ujarnya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.
Politisi dari Partai Golkar tersebut menjelaskan bahwa dari hasil peninjauan lapangan, pihaknya menemukan sejumlah aspek yang masih perlu diklarifikasi kepada Kementerian Koperasi dan UKM serta perusahaan pelaksana, yaitu PT Agrinas Pangan Nusantara.
Beberapa hal yang menjadi perhatian DPR antara lain terkait pengelolaan program, aspek administrasi, hingga efektivitas pembangunan gerai di berbagai desa. Nurdin menilai sejumlah kebijakan teknis perlu dikaji ulang agar benar-benar sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat setempat.
Ia mencontohkan adanya desa dengan jumlah penduduk relatif kecil, sekitar 150 hingga 200 orang, namun tetap direncanakan memiliki gerai desa. Menurutnya, kondisi tersebut berpotensi membuat operasional gerai tidak berjalan efektif.
“Jika jumlah penduduknya sangat sedikit, tentu kita harus mempertimbangkan apakah gerai itu bisa berjalan produktif atau tidak. Hal seperti ini perlu disinkronkan kembali dengan kementerian terkait,” jelasnya.
Selain itu, Komisi VI juga menerima informasi bahwa pengelolaan usaha gerai pada dua tahun pertama akan dijalankan oleh PT Agrinas Pangan. Skema tersebut dinilai perlu dibahas kembali karena sebagian masyarakat berharap pengelolaan koperasi dapat dilakukan langsung oleh warga desa.
Nurdin mengatakan berbagai masukan dari masyarakat mulai bermunculan terkait implementasi program tersebut. Meski demikian, DPR tetap mendukung penuh program pemerintah selama pelaksanaannya berjalan sesuai dengan tujuan awal, yakni memperkuat ekonomi desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Kami mendukung program Presiden. Tetapi dalam pelaksanaannya harus benar-benar selaras dengan harapan masyarakat desa,” tegasnya.
Ia menambahkan, dalam rapat lanjutan nanti Komisi VI DPR ingin menghadirkan pimpinan PT Agrinas Pangan bersama Menteri Koperasi agar dapat memberikan penjelasan langsung mengenai kebijakan serta mekanisme pelaksanaan program di lapangan.
Menurutnya, kehadiran para pengambil keputusan sangat penting agar DPR mendapatkan gambaran utuh mengenai perencanaan, pelaksanaan, serta evaluasi program gerai desa tersebut.
“Oleh karena itu kami memandang perlu kehadiran langsung pimpinan PT Agrinas Pangan bersama Menteri Koperasi. Karena itu rapat diputuskan untuk ditunda terlebih dahulu,” pungkas legislator daerah pemilihan Sulawesi Selatan II tersebut.