Jakarta, LintasParlemen.com–DPR berencana memperluas pemberlakuan kewajiban pemberian dana tanggung jawab sosial perusahaan (corporate social responsibility/CSR). Dikutip dari Kontan, Senin (25/4/2016), kewajiban ini akan diatur dalam Rancangan Undang- Undang (RUU) Tanggung Jawab Sosial. Jika saat ini, sesuai dengan ketentuan pasal 74 UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, kewajiban soal pemberian CSR tersebut hanya terbatas […]Read More
SURAKARTA, Lintasparlemen.com – Setelah sehari sebelumnya pasar murah, periksa kesehatan dan vaksinasi flu bio secara gratis yang diprakarsai Anggota Komisi VI DPR RI Endang Srikarti Handayani sukses digelar di Klaten dan Boyolali. Hari ini (Ahad, 24/04/2016) hal sama juga sukses digelar di kampung Presiden Joko Widodo di Kelurahan Sumber, Kecamatan Bajarsari, Solo, Jawa Tengah. Juga […]Read More
Jakarta, LintasParlemen.com–Anggota DPR RI yang juga politisi partai NasDem, Akbar Faizal yang disebut-sebut akan ikut bertarung dalam Pemilihan Gubernur Sulsel 2018 mengaku akan tetap optimis untuk mendapat rekomendasi partai NasDem, sebagai salah satu partai pengusungnya. Akbar mengatakan, partai besutan Surya Paloh itu akan mengusungnya, jika hasil survei menunjukkan tingkat elektabilitasnya cukup tinggi. “Kalau kemudian ternyata […]Read More
Jakarta,LintasParlemen.com–DPRD Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan, bakal menyampaikan perda inisiatif agar warga yang meninggal dan memiliki kelengkapan administrasi, seperti KTP dan kartu keluarga, yang berdomisili di daerah ini diberikan santunan Rp 1 juta. Wakil Ketua DPRD Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Jainuddin Bahrani menjelaskan, tujuan pemberian santunan tersebut untuk meringankan beban keluarga warga yang ditinggalkan. […]Read More
Jakarta, LintasParlemen.com–Pihak Ombudsman RI ikut mengecam praktik-praktik nakal di sektor perberasan yang mengakibatkan terjadinya maladministrasi atau kesalahan fatal administrasi. Dari investigasi yang sudah dilakukannya, ditemukan tujuh dugaan maladminstrasi terkait pelaksanaan kebijakan pengadaan beras nasional. Temukan itu akan direkomendasikan ke otoritas-otoritas terkait yang mengurusi perberasan. Seperti diketahui, masalah beras ini tidak hanya diurusi Bulog dan Kementerian […]Read More
Penulis : Saifuddin al mughniy* POLITIK, Demokrasi dan Budaya merupakan tiga hal yang sangat sulit dipisahkan dalam fragmentasi politik. Politik yang menyuguhkan trust (kebajikan social) yang bertujuan mengatur sistem sosial melalui pendekatan regulasi dan kebijakan. Sementara Demokrasi tak cukup hanya dipahami sebagai pemerintahan rakyat (Demos-kratos), tetapi yang terpenting bahwa demokrasi haruslah dipahami sebagai suatu system […]Read More
Jakarta, LintasParlemen.com–Ribuan kader Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mendeklarasikan generasi muda bebas narkoba dalam acara gerak jalan sehat Milad PKS ke-18 di Lapangan Kebon Jeruk, Jakarta Barat, Ahad (24/4/2016). “Generasi muda saat ini dan mendatang harus bebas dari narkoba. Menjadi generasi yang kreatif dan produktif dan berguna bagi bangsa dan negara yang kita cintai ini,” kata […]Read More
Jakarta, LintasParlemen.com-Deputi Bidang Reformasi Biorkrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan Kemenpan RB Muhammad Yusuf Ateh, mengatakan, adanya 57 ribu PNS ‘fiktif’ disebabkan belum seluruh daerah di Indonesia menggunakan sistem online dalam data kepegawaiannya. “Dia tidak pernah up date. Terus karena belum online (seluruhnya),” katanya, di Bandung, Sabtu (23/4/2016). Karena itu, Yusuf meminta masing-masing instansi mulai dari […]Read More
Jakarta, LintasParlemen.com– Wacana terkait Rancangan Undang-Undang (RUU) Pengampunan Pajak. ‘Tax Amnesty’ yang sedang digagas oleh pemerintah terus menuai penolakan dari berbagai elemen. Beberapa pihak menilai, rencana tersebut merupakan bentuk kejahatan di atas kejahatan. Bagaimana tidak, melalui kebijakan itu pemerintah hendak membuat sesuatu yang tidak legal menjadi hal yang legal, merubah status “penjahat” menjadi “pahlawan”. Direktur […]Read More
Jakarta, LintasParlemen.com–Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota (UU Pilkada) kembali digugat di Mahkamah Konstitusi. Kali ini pemohonnya adalah Perhimpunan Jiwa Sehat, Pusat Pemilihan Umum Akses Penyandang Cacat (PPUA PENCA), Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), serta seorang warga negara Indonesia bernama Khorunnisa Nur Agustyati. Para pemohon mempermasalahkan konstitusionalitas Pasal […]Read More