Jakarta, LintasParlemen.com– Sejumlah lembaga dan elemen masyarakat yang tergabung dalam Koalisi Selamatkan Teluk Jakarta mendesak Presiden Joko Widodo untuk menghentikan seluruh proyek reklamasi di teluk Jakarta. Pasalnya, proyek reklamasi tersebut sarat dengan pelanggaran hukum dan praktek korupsi. Ketua Umum KNTI, Riza Damanik mengungkapkan, Presiden Jokowi harus segera turun tangan karena dalam proyek tersebut diduga keras […]Read More
PURWAKARTA, Lintasparlemen.Com – Ketua DPR RI Ade Komarudin atau akrab disapa Akom menyerukan kepada pemerintah pusat untuk mengapresiasikan aspirasi daerah yang tergabung dalam Asosiasi DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia (Adkasi). Menurut Akom, apa yang dikerjakan Adkasi untuk memperjuangkan peningkatan kesejahteraan masyarakat daerah semestinya didukung oleh pemerintah pusat. “Perjuangan Adkasi ini sangat mulia dan sewajarnya diapresiasikan oleh […]Read More
Jakarta, Lintsparlemen.com–Wakil ketua Umum Gerindra Fadli Zon menaggapi soal tingginya elektabilitas calon petahana Basuki T Purnama (Ahok) dibanding dengan lawan-lawannya yang lain di Pilgub DKI 2017. Ia mengaku tidak terganggu dengan tingkat elektabilitas Ahok yang masih tinggi. Majunya Ahok sebagai calon gubernur adalah hak konstitusional. “Saya kira sah-sah saja. Itu kan hak konstitusional Ahok mau […]Read More
Jakarta, Lintasparlemen.com–Usulan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) agar diberikan kewenangan menyadap seperti Komisi Pemberantasan Korupsi, telah mendapat persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat. Ketua Komisi VI Farid Alfauzi mengatakan, kewenangan menyadap telah dicantumkan dalam draf revisi Undang-undang KPPU yang telah rampung dibahas di internal komisi. “Sudah masuk Prolegnas,” katanya di Kabupaten Bangkalan, Sabtu, (2/3/2016). Tidak dijelaskan […]Read More
Jakarta, LintasParlemen.com— Perdebatan terkait istilah ‘nomenklatur’ pada pemerintahan saat ini menjadi wacana yang menarik perhatian sejumlah pihak. Setelah dihebohkan dengan kritik yang disampaikan oleh Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla terhadap Menteri Rizal Ramli karena menambahkan istilah ‘summber daya’ pada penamaan Kemenko Kemaritiman & Sumber Daya, kini perseturuan kembali terjadi antara Jusuf Kalla dengan Menteri Kelautan […]Read More
Makassar, LintasParlemen.com–Walikota Makassar Moh Ramdhan Pomanto menanggapi adanya oknum PNS Pemkot Makassar yang terlibat calo tenaga honorer. Dia berjanji akan menindak tegas oknum pegawai Pemkot Makassar yang berani melakukan pelanggaran yakni diduga telah melakukan penipuan terhadap enam orang warga. “Ini kasus memang perlu untuk ditindak tegas, karena kalau dibiarkan dapat menjadi masalah untuk nama baik […]Read More
Pangkep, LintasParlemen.com–Himpunan Mahasiswa Liukang Tangaya Kabupaten Pangkajene Kepulauan (Pangkep) Sulawesi Selatan menggelar aksi unjuk rasa di perempatan jalan poros depan Taman Musafir Pangkep, Jum’at (01/04/2016) kemarin. Ahmad B selaku koordinator lapangan dalam orasinya, mengatakan penanggung jawab atau kepala desa yang ada di Kecamatan Liukang Tangaya terindikasi melakukan pungutan liar raskin. “Dimana hasil investigasi bidang Advokasi […]Read More
Makassar, LintasParlemen.com– Meski kabar kepastian pelaksanaan Musyawarah Nasional (Munas) Partai Golkar belum jelas, namun langkah manuver dari berbagai kandidat dan calon yang ingin merebut posisi Ketua Umum Partai Golkar mendatang terus terjadi. Kali ini, calon Ketua Umum DPP Partai Golkar, Setya Novanto (Setnov) telah menyambangi rumah jabatan Gubernur Sulsel, Syahrul Yasin Limpo (SYL), Jalan Jenderal […]Read More
GORONTALO, Lintasparlemen.Com – Wakil Ketua Komisi VII menanfaatkan masa reses untuk blusukan ke daerah pemilihan (Dapil) dengan menggandeng Menteri Riset Teknologi (Menrustek Dikti) Muhammad Nasir di Provinsi Gorontalo. Seperti yang disampaikan pada Lintasparlemen.Com keduanya, Fadel dan Nasir menjadi pembicara utama dalam seminar yang bertema, “Energi Negeri untuk Negeri” di Auditorium Universitas Negeri Gorontalo (UNG), Jumat […]Read More
Jakarta, Lintasparlemen.com–Wakil Ketua DPR Fadli Zon menganggap teguran Wakil Presiden ke Meneteri tidak mesti dilakukan dengan surat menyurat. Mestinya dapat dilakukan dalam sidang kabinet. Akan tetapi ia mengapresiasi sikap dari Wapres Jusuf Kalla yang menegur Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Susi Pudjiastuti. “Kalaupun ingin menegur atau mengevaluasi kinerja Susi, JK bisa menyampaikannya dalam rapat kabinet,” sebut Fadli […]Read More