Jakarta, LintasParlemen.com–Rancangan Undang-Undang (UU) pengampunan pajak atau tax amnesty masih menimbulkan banyak pertentangan. Salah satunya persoalan masuknya dana hasil kejahatan seperti korupsi, narkoba atau perdagangan manusia. Melihat hal ini, organisasi masyarakat (Ormas) Islam sebaiknya bisa memberikan masukan kepada pemerintah mengenai RUU tersebut. Sebab dana dari kejahatan yang masuk ke dalam negeri harusnya mempunyai ketentuan tertentu […]Read More
JAKARTA, Lintasparlemen.com – Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI sekaligus Wakil Ketua Fraksi Golkar DPR Firman Soebagyo (FS) menyebutkan bahwa pekerja ilegal Cina tertangkap di Halim Perdana Kusuma tak sekedar pelanggaran imigrasi biasa. Firman mengingatkan Gerakan 30 September Partai Komunis Indonesia (G30S PKI) 1965 lalu terjadi sekitar Lubang Buaya dan Halim Perdana Kusuma sebagai […]Read More
Jakarta, LintasParlemen.com– Pro kontra rencana pemberlakukan Undang-Undang pengampunan pajak atau dikenal Tax Amnesty terus bermunculan. Anggota Komisi I DPR RI dari FPKS Sukamta mengatakan, ia memahami kebutuhan pemerintah untuk mendapatkan dana segar mengingat pendapatan pajak meleset. Pemerintah perlu mencari sumber-sumber lain walaupun harus kompromi dengan para pengemplang pajak. “Namun kita sebenarnya belum siap untuk ini. […]Read More
JAYAPURA, LintasParlemen.com — Pemerintah Pusat melalui Kementerian Perdagangan akan membangun 15 pasar rakyat di Provinsi Papua dan Papua Barat. Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong, mengatakan 15 pasar yang dibangun Pemerintah Pusat bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. “Pasar ini juga diharapkan berfungsi menstabilkan harga komoditas di wilayah Bumi Cenderawasih,” katanya di Jayapura, Sabtu (30/4/2016)kemarin. Menurut Thomas, […]Read More
Jakarta, LintasParlemen.com–Real Estate Indonesia (REI) Daerah Istimewa Yogyakarta optimistis rencana pemberlakuan kebijakan tax amnesty atau pengampunan pajak mampu meningkatkan bisnis properti melalui penyaluran dana repatriasi ke sektor itu di daerah. “Melalui kebijakan itu, repatriasi atau pemulangan dana-dana yang selama ini terparkir di luar negeri secara positif akan memberikan capital inflow termasuk ke sektor properti,” kata […]Read More
Jakarta, LintasParlemen.com–Presiden RI Ke-5 Megawati Soekarnoputri mengingatkan warga Nahdliyin dan kaum nasionalis agar selalu bersatu menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan Pancasila. “Saya jadi teringat pesan Gus Dur yang meminta jangan sampai pecah, sebab kalau pecah maka negara ini akan rusak,” ujarnya saat menghadiri Apel Besar Hari Lahir Ke-93 Nahdlatul Ulama di Taman […]Read More
SIANTAR, LintasParlemen.com– – Pada hari Rabu (27/4/20160 lalu, tembok di Vihara Avolikitesvara rubuh dan menjatuhkan 7 patung shio dari 12 patung shio yang ada di Vihara terbesar di Kota Siantar, Sumatera Utara tersebut ke sungai Bah Bolon. Yaitu, patung shio ayam, shio ular, shio naga, shio macan, shio kuda, shio kambing (tanduk patah) dan shio […]Read More
MEDAN, LintasParlemen.com – Terkait dengan kenaikan tunjangan bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut), Hasban Ritongan selaku Sekda Pemprovsu mengatakan, bahwa kenaikan tunjangan Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil (TPPNS) didasari untuk meningkatkan kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) dijajarannya. “Dengan penambahan kesejahteraan itu diharapkan kinerjanya meningkat, produk kerjanya meningkat. Bahkan […]Read More
JAKARTA, Lintasparlemen.com – Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Firman Soebagyo (FS) mengingatkan pemerintah untuk berhati-hati atas ‘penyusupan’ pekerja Cina di balik proyek kereta cepat kerjasama Indonesia-Cina. Menurut Firman yang juga Wakil Ketua Fraksi Partai Golkar DPR RI ini, bisa saja masuknya pekerja Cina itu secara ilegal ke Indonesia, dengan muatan lain yang memiliki […]Read More
JAKARTA, Lintasparlemen.com – Wakil Ketua Baleg DPR RI menyebutkan bahwa evaluasi dan pemantauan terhadap UU merupakan tugas baru yang diamanatkan dalam UU MD3 kepada Badan Legislasi yang dipimpinnya. Menurut Firman, evaluasi dan pemantauan itu dipandang perlu karena selama ini ada sejumlah Undang-undang (UU) yang belum dijalankan oleh DPR selaku badan legislasi di Indonesia. Sekjen Depinas […]Read More