Berita

Kamrussamad Prihatin Kondisi BUMN Belum Beri Kontribusi Optimal kepada Penerimaan

JAKARTA  – Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra Kamrussamad menyampaikan keprihatinan terhadap kondisi kinerja Badan Usaha Milik Negara (BUMN) secara nasional. Berdasarkan data yang diterima Komisi XI, jumlah BUMN yang mencapai 1.046 entitas belum sepenuhnya memberikan kontribusi optimal terhadap penerimaan negara. “Data menunjukkan bahwa 52% BUMN masih mengalami kerugian dengan nilai mencapai […]Read More

Berita

Sari Yuliati Apresiasi Kinerja Pengawasan di Lingkungan Mahkamah Agung RI

JAKARTA  – Wakil Ketua Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai Golkar Sari Yuliati menyampaikan pihaknya di Komisi III DPR RI mengapresiasi kinerja pengawasan di lingkungan Mahkamah Agung RI dan Kejaksaan Agung RI saat menangani sejumlah perkara yang menjadi perhatian publik. Tak hanya iti, Sari Yuliati menyampaikan apresiasi Komisi III kepada Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI […]Read More

Berita

Melchias Markus Mekeng: PELNI Perlu Dibenahi agar BUMN Pelayaran Itu

JAKARTA — Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi Partai Golkar Melchias Markus Mekeng menilai PT Pelayaran Nasional Indonesia (PELNI) perlu dibenahi agar BUMN pelayaran itu mampu bersaing dan bertransformasi menjadi perusahaan yang kuat dan mandiri. Mekeng mengungkapkan, PELNI sebagai industri pelayaran yang sudah beroperasi sejak puluhan tahun lalu, seharusnya dapat berkembang mengikuti pesatnya pertumbuhan […]Read More

Berita

Direktur Eksekutif PKSDPN Apresiasi Upaya Pemerintahan Prabowo–Gibran Tangani Bencana Aceh

JAKARTA — Upaya pemerintah Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dalam menangani bencana banjir di Aceh dan Sumatra mendapat apresiasi dari berbagai pihak. Langkah pemerintah dinilai sebagai bentuk kehadiran negara dalam melihat langsung kondisi riil di lokasi terdampak bencana. Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Sosial dan Pembangunan Nasional (PKSDPN), Abubakar, menilai langkah yang […]Read More

Berita

APLI Awards 2025: Bisa Dorong Industri Direct Selling Jadi Penopang

JAKARTA – Anggota DPR RI sekaligus Ketua MPR RI ke-15 dan Ketua Dewan Penasehat Asosiasi Penjualan Langsung Indonesia (APLI), Bambang Soesatyo, menuturkan industri direct selling atau penjualan langsung memiliki peluang besar menjadi penopang pertumbuhan ekonomi nasional di tengah perlambatan ekonomi dunia. Direct selling menawarkan model usaha yang relatif adaptif di saat banyak sektor formal menghadapi […]Read More

Bang SED Bung Syahrul

Saya Senang PBNU Konflik..

“Saya senang PB NU konflik seperti sekarang ini….,” kata Ilul membuka percakapan sore dengan kopi yang masih mengepul. “Lho, kok senang? Kamu memang sentimen, ya, sama NU. Dasar Wahabi, kamu!!!” sergah Ifudh nggak sabar. Maklum Ifudh lama nyantri di Yanbu’ul Quran, Kudus. Tentu saja, rasa cemburunya bila NU disudutkan, cepat saja dia naik darah. “Saya […]Read More

Berita

Habib Aboe Bakar Alhabsyi: Persetujuan DPR atas Kapolri Bentuk Checks

JAKARTA – Anggota Komisi III DPR RI Habib Aboe Bakar Alhabsyi, merespons usulan Persatuan Purnawirawan Polri yang mendorong agar penunjukan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) menjadi hak prerogatif Presiden tanpa melibatkan DPR RI. Menurut Habib Aboe Bakar, sistem ketatanegaraan Indonesia menganut prinsip checks and balances antara cabang kekuasaan eksekutif dan legislatif. Prinsip ini menjadi […]Read More

Resensi Buku

Terbit Tahun Depan! Buku Bamsoet: 1001 Gagagasan untuk Golkar

DALAM buku ini Bambang Soesatyo — dengan pengalaman panjang di panggung politik nasional — menyajikan kompendium gagasan praktis dan visioner untuk menguatkan kembali posisi Partai Golkar sebagai kekuatan politik yang modern, inklusif, dan berorientasi pada kepentingan rakyat. Tercatat 1001 ide yang tersusun rapi: mulai dari pembenahan internal partai dan kaderisasi berbasis meritokrasi, strategi komunikasi digital, […]Read More

Ideas & Politica Pro Kontra

Mahfud Md Sebut Peraturan Kapolri (Perkap) Nomor 10 Tahun 2025

JAKARTA – Peraturan Kapolri (Perkap)  Nomor 10 Tahun 2025 menjadi polemik di tengah masyarakat. Bahkan mantan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud Md, menilai peraturan itu bertentangan dengan undang-undang. “Peraturan yang mengatur penempatan polisi aktif di 17 kementerian dan lembaga itu tidak memiliki dasar hukum yang sah,” kata Mahfud Md kepada wartawan, Jakarta, Sabtu […]Read More

Spritual

KETIKA DEMOKRASI TIDAK LAGI HUMANIS: Jalanan Menjadi Arena Amuk Massa

Oleh: Munawir Kamaluddin, Guru Besar UIN Alauddin, Makassar / Direktur LAPSENUSA (Lembaga Advokasi dan Pengembangan Sosial dan Ekonomi Nusantara) Apakah demokrasi masih menjadi rumah bagi suara manusia, atau kini hanya panggung di mana amarah berakrobat dan luka sosial dipertontonkan? Apakah aksi massa masih lahir dari kesadaran untuk memperbaiki keadaan, atau hanya menjadi gemuruh tanpa kendali […]Read More